Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani. Foto: IST

Sri Mulyani. Foto: IST

Sri Mulyani Fokuskan Reformasi Perpajakan pada 5 Aspek

Nasori, Senin, 15 Juli 2019 | 12:27 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Pajak 2019, menegaskan tentang pentingnya reformasi perpajakan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak.

"Saat ini fokus perbaikan kami arahkan pada reformasi perpajakan," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Ia mengatakan reformasi perpajakan akan difokuskan pada lima aspek, yakni aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi informasi berbasis data, aspek proses bisnis, dan aspek regulasi perpajakan.

Dia menjelaskan dari aspek organisasi, Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan dengan membentuk dua direktorat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pembentukan dua direktorat itu, kata Sri Mulyani, menjadi penanda bahwa Kemenkeu terus berupaya melakukan perbaikan guna merespon perubahan zaman di dalam menghadapi tantangan dunia usaha serta perubahan teknologi yang kompleks.

"Pembentukan dua unit baru dilakukan agar tata kelola data dan tata kelola teknologi informasi perpajakan dapat menghasilkan output yang dapat dipercaya, dapat diandalkan dalam setiap pengambilan keputusan dan di dalam menyusun strategi organisasi penerimaan negara," ucap Sri Mulyani.

Reformasi perpajakan dalam aspek organisasi juga akan dilakukan dengan rencana mengubah konsep struktur kantor yang selama ini diterapkan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

"Konsep struktur kantor one office fix all sudah semakin tidak cocok untuk diterapkan di masa kini. Kantor pelayanan pajak ke depan agar diklasifikasikan berdasarkan variabel keragaman, jenis, jumlah, dan segmentasi wajib pajak serta cakupan wilayah administrasi," kata Menkeu.

Selanjutnya untuk reformasi perpajakan pada aspek sumber daya manusia, ia mengatakan, reformasi utama yang dilakukan adalah dengan memastikan adanya perlindungan hukum yang cukup bagi para insan pajak yang bertugas dan berjuang dalam mencapai target penerimaan negara.

Selain itu, kata dia, perbaikan juga akan difokuskan dalam pembentukan SDM yang memiliki kompetensi prima, berkinerja baik, mempunyai semangat serta motivasi yang tinggi di dalam melaksanakan tugas organisasi dan mencapai visi organisasi.

"Saya berharap, sumber daya manusia di bidang perpajakan adalah mereka yang memiliki integritas yang tidak dikompromikan. Ini adalah bagian sangat penting di dalam meraih kepercayaan publik dan memperbaiki iklim investasi," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Kemudian untuk reformasi dalam aspek teknologi informasi berbasis data, Sri mengatakan pihaknya akan terus melakukan terobosan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna menghadapi era digitalisasi.

Dia mengatakan, dengan sudah ditetapkannya undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mengelola, menganalisis dan memanfaatkan dengan lebih baik dan optimal data tersebut untuk terwujudnya penerimaan negara yang berkeadilan.

"Juga sebagai landasan penegakan hukum dan aturan yang konsisten, kredibel dan dipercaya oleh masyarakat," kata dia. Sebaliknya, Sri Mulyani juga meminta kepada jajarannya untuk dapat konsisten di dalam memberikan pelayanan dan tetap menjamin keamanan di dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak.

Adapun reformasi pada aspek proses bisnis, menurut Sri Mulyani, akan diwujudkan melalui perbaruan sistem inti (core system) administrasi perpajakan. "Saya berharap core system ini dapat diselesaikan secara tepat waktu, sesuai dengan masterplan pembangunan dan pengembangan yang jelas dan dapat menjawab kebutuhan Direktorat Pajak hari ini dan ke depan," ucap Sri Mulyani.

Dia juga mengatakan proses bisnis yang dibangun ke depan akan lebih mempertimbangkan sinergi antarorganisasi baik di internal maupun di eksrernal Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu reformasi perpajakan untuk aspek regulasi, Sri Mulyani meminta pemerintah dapat memberikan regulasi perpajakan yang mampu mendorong perekonomian, terutama di bidang investasi dan ekspor melalui berbagai insentif, dengan tetap menjaga penerimaan perpajakan yang terus meningkat.

Ia mengatakan saat ini beberapa rancangan undang-undang perpajakan sedang dalam proses di DPR. "Tantangan kita adalah bagaimana memujudkan ketentuan perpajakan yang adil, kompetitif dan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik ke depan," ujar Sri.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN