Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani: Insentif Pajak Baru Terealisasi 24,6%

Jumat, 23 Oktober 2020 | 12:24 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana untuk insentif perpajakan baru terealisasi Rp 30 triliun atau 24,6% dari alokasi biaya sebesar Rp 120,6 triliun. Oleh karena itu pemerintah mendorong wajib pajak untuk bisa memanfaatkan insentif tersebut. Upaya ini tidak terlepas untuk membantu masyarakat dan dunia usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Meskipun sampai hari ini jumlah yang digunakan masih terealisir di bawah Rp 30 triliun atau 24,6%. Namun kita tetap akan berjuang untuk menyampaikan kepada seluruh wajib pajak bahwa pemerintahan diri untuk membantu mereka,” ucap Sri Mulyani dalam acara Spectaxcular yang berlangsung secara virtual, Jumat (23/10).

Realisasi pencairan tersebut, Sri Mulyani mengatakan antara lain berasal dari insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditanggung pemerintah (DTP), saat ini nilainya sudah Rp 2,18 triliun. Selanjutnya pembebasan PPh 22 impor yang sudah mencapai Rp 7,3 triliun.

Selain itu ada percepatan pembayaran restitusi, hingga pemberian insentif pengurangan cicilan angsuran hingga 50% yang sudah mencapai Rp 10,2 triliun. Lalu pemerintah juga menurunkan tarif pajak badan atau PPh Badan.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 penerimaan pajak tertekan namun disisi lain pemerintah juga harus memberikan insentif kepada wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan berat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP diminta untuk tetap bekerja optimal ditengah kondisi penerimaan pajak yang sedang tertekan.

"Di satu sisi harus mengumpulkan penerimaan pajak dan wajib pajak dalam situasi sangat sulit dan tetap memberikan berbagai insentif agar wajib pajak bisa bertahan dan pulih kembali, itu tantangan yang tidak mudah bagi kita semua," ucap Sri Mulyani.

Ia mengatakan pemerintah juga  akan mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak sendiri merupakan salah satu bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk penanangan  dampak pandemi Covid-19. Dana tersebut terbagi untuk beberapa sektor.  Pertama untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun Kedua, untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun.   Ketiga yaitu insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun. Keempat yaitu pembiayaan korporasi sebesar 53,57 triliun.Kelima yaitu untuk sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebesarRp 106,11 triliun. Keenam yaitu untuk penanganan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun  

“Kontraksi ekonomi harus diminimalkan, masyarakat harus diberi bantuan, dan tentu kita juga perlu untuk menyelamatkan dari sisi kesehatan. Dukungan dari APBN untuk menghadapi Covid ini di bidang kesehatan usaha kecil menengah maupun bantuan sosial dan pemerintah daerah maupun sektoral itu mencapai Rp 695 triliun,” ucapnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN