Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Pastikan akan Bekerja Lebih Keras

Senin, 29 Juni 2020 | 18:57 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dirinya dan semua pejabat di pemerintahan akan terus berbenah serta bekerja lebih cepat dalam merealisasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Kami kerja lebih keras dan lebih cepat, lebih baik. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," jelas Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalan dan kemarahannya kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah yang dinilainya tak maksimal dalam menangani pandemi Covid-19.

Hal tersebut terungkap dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden melalui akun Youtube-nya, Minggu (28/6). Dalam keterangan video itu disebutkan, kemarahan Presiden itu disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Presiden melihat, sejauh ini tak ada perkembangan signifikan dari kinerja menteri untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Padahal, ia mengaku tak segan jika harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) maupun peraturan presiden (perpres) agar penanganan Covid-19 lebih maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan, saat ini semua jajaran pemerintah akan terus berbenah dan mempercepat cara kerja dalam merealisasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
 

Menurut dia, Covid-19 telah menimbulkan krisis, sehingga penanganannya juga harus dipercepat. "Jadi memang harus lakukan itu, intruksi yang disampaikan beliau. Ini bagus untuk kita semua, ada sense of crisis yang dilakukan," jelas dia.

Ia menyebut bahwa realisasi stimulus untuk penanganan kesehatan, termasuk Covid-19, baru 4,68% dari anggaran yang disiapkan pemerintah di sektor tersebut yang mencapai Rp 87,55 triliun. "Update mengenai pemulihan ekonomi nasional untuk kesehatan mencapai 4,68%," ujar dia.

Menurut Menkeu, penyaluran stimulus kesehatan masih terkendala oleh proses administrasi dan verifikasi yang ketat (rigid). Bahkan, untuk biaya klaim perawatan pasien, tingkat verifikasi pada rumah sakit RS yang belum diproses masih tinggi.

Kedua, untuk realisasi stimulus perlindungan sosial hingga akhir Juni ini, sudah terealisasi 34,06% setara dengan Rp 69,44 triliun yang sudah tersalurkan kepada masyarakat. Sementara dana yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 203,90 triliun.

Ketiga, untuk serapan di sektoral dan pemda dari yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 106,11 triliun baru terealisasi 4,01% atau setara dengan Rp 4,25 triliun. Selanjutnya untuk realisasi insentif untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sudah mencapai 22,74% atau setara Rp 34,24 triliun dari yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 123,46 triliun.

Sementara itu, untuk insentif pembiayaan korporasi bahkan masih di level nol persen atau sama sekali belum terimplementasikan. Kemudian insentif usaha dalam bentuk perpajakan relatif baik dengan realisasi 10,14% atau setara Rp 12,30 triliun dari total anggaran Rp 120,61 triliun.

Sebagai informasi, pemerintah menganggarkan Rp 695,20 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Fokus penanganan pemerintah sebagian besar diarahkan untuk perlindungan sosial dan dorongan terhadap UMKM guna mengurangi tekanan selama pandemic Covid-19.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN