Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berkunjung ke Pasar Santa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk berbelanja sayur dan buah segar serta bumbu-bumbuan, sambil berbincang dengan beberapa pedagang di sana, Senin (14/6) pagi. Pada kesempatan itu Menkeu juga memberi klarifikasi seputar kabar bakal dikenakannya PPN terhadap sembako.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berkunjung ke Pasar Santa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk berbelanja sayur dan buah segar serta bumbu-bumbuan, sambil berbincang dengan beberapa pedagang di sana, Senin (14/6) pagi. Pada kesempatan itu Menkeu juga memberi klarifikasi seputar kabar bakal dikenakannya PPN terhadap sembako.

PPKM Darurat Dimulai,

Sri Mulyani : Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Desa

Jumat, 2 Juli 2021 | 17:32 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 8 juta penerima saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Khususnya untuk daerah yang termasuk dalam zona merah atau yang memiliki banyak kasus Covid-19.

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa dengan besaran Rp 300.000/KPM/Bulan. Pemerintah memperkirakan, anggaran untuk BLT Desa sebesar Rp 28,8 triliun dengan target penerima 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Dana desa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk BLT Desa dalam rangka membantu  masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid-19,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat pada Jumat (2/7).

Catatan Kementerian Keuangan menunjukan, hingga 1 Juli 2021 penyaluran dana desa telah mencapai Rp 27,41% atau 38,1% dari alokasi Rp 72 triliun. Dana desa untuk BLT Desa yang baru disalurkan Rp 5,05 triliun atau 17,5% dari target dan baru disalurkan kepada 5,02 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

KPM BLT Desa yang terdiri petani dan buruh tani sebanyak 2,46 juta (49,2%), pedagang dan UMKM 216,05 ribu (4,32%), nelayan dan buruh nelayan 165,503 ribu (3,31%), kemudian buruh pabrik 96,99 ribu (1,94%), lalu guru 9,38 ribu (0,9%), dan kelompok lainnya sebanyak 1,55 juta (31%).

"Dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai, karena baru 5 juta mendapatkan, dan baru Rp 5 triliun yang dibelanjakan," ucap Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mempercepat penyaluran BLT Desa. Langkah yang dilakukan yaitu pemerintah merelaksasi penerimaan BLT Desa melalui penetapan KPM dengan cara melakukan review penduduk miskin di desa berdasarkan data KPM tahun 2020 dan memberikan keleluasaan kepada musyawarah desa untuk menambah KPM. BLT Desa juga bisa dibayarkan secara rapel triwulanan.

“Kebijakan baru akan ditetapkan pada awal Juli bersamaan dengan pelaksanaan PPKM darurat. Sehingga dalam pelaksanaan PPKM darurat, masyarakat desa bisa mendapatkan bantuan tepat waktu,” pungkas Menkeu.

 

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN