Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PTPP menuntaskan pembangunan Gedung Keuangan Negara di Jayapura. Gedung tersebut juga telah diresmikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang ditandai secara simbolis dengan penandatanganan prasasti. Acara tersebut digelar di Jayapura, Jumat (26/11)

PTPP menuntaskan pembangunan Gedung Keuangan Negara di Jayapura. Gedung tersebut juga telah diresmikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang ditandai secara simbolis dengan penandatanganan prasasti. Acara tersebut digelar di Jayapura, Jumat (26/11)

Sri Mulyani: Refocusing Anggaran MPR untuk Penanganan Covid-19

Kamis, 2 Desember 2021 | 10:17 WIB
Nasori

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, refocusing anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus dilakukan untuk membantu penanganan Covid-19 seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, serta pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

"Mengenai anggaran MPR, seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta, sehingga seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali," tulis Sri Mulyani dalam akun media sosialnya di Jakarta, Rabu (1/12/21).

Selain itu, ia mengatakan anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

Meski demikian, anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN, sehingga Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Sri Mulyani pun menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dirinya akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Sementara itu, mengenai pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam dua kali undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR, Sri Mulyani menjelaskan terdapat beberapa alasan yang cukup penting.

Undangan rapat MPR pada 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal presiden yang harus dihadiri, sehingga kehadiran di MPR diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan.

Kemudian rapat dengan MPR pada 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas APBN 2022, di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting, sehingga rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN