Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani. Foto: IST

Sri Mulyani. Foto: IST

Sri Mulyani: WTP Bukan Tujuan Akhir

Arnoldus Kristianus, Jumat, 13 September 2019 | 00:03 WIB

JAKARTA, investor. id  - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan laporan keuangan seluruh pihak harus terus diperbaiki. Dalam hal ini pengelolaan laporan keuangan tidak hanya terbatas pada upaya untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi laporan keuangan harus berdampak untuk pengambilan keputusan berikutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk menggunakan sumber daya keuangan negara  perlu perbaikan terus menerus serta pengendalian internal memadai pada setiap institusi. Tidak hanya berhenti di WTP masih ada catatan Badan Pemeriksan Keuangan yang harus dtindaklanjuti.

“Ini bagian dari  komitmen kami sebagai pengelola maupun pengguna keuangan negara agar terus perbaiki kualitas pengelolaan.  Informasi keuangan yang benar akan menjadi dasar perencanaan untuk penggunaan keuangan negara,” ucap Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (12/9).

Dari total 542 pemerintah daerah ada 439 yang mendapat predikat WTP dari BKP. Penyajian informasi akan anggaran, kondisi keuangan, dan laporan keuangan negara sangat penting.  Dalam penyusuan laporan keuangan memerlukan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)  dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

“Dalam pembahasan kami di DPR sering ditanya gimana konsolidasi sebenarnya utk memberikan peta yg makin lengkap Kami akan terus melakukan perbaikan bekerja sama dengan pihak terkait,” ucap Sri Mulyani.

Dalam LKPP 2018 mencatatkan, nilai Barang Milik Negara (BMN) yang diporkan oleh pemerintah pusat senilai Rp 4.093,7 triliun. Angka tersebut empat belas kali lebih tinggi dibandingkan saat pertama kali LKPP disusun pemerintah.

 “Sehingga, BMN dalam pemindahan Ibukota akan sangat relevan, bagaimana pemerintah menjaga BMN dan membuat yang baru dengan ditata secara accountable,” ucap Sri Mulyani.

Selain itu, Pemerintah juga terus mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan antara sistem informasi keuangan pusat atau sistem perbendaharaan (SPAN) dengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIKD).

“Kami harap adanya konsolidasi secara real time dan itu akan menjadi sumber informasi yang powerful bagi semua pembuat keputusan baik eksekutif, legislatif, masyarakat dan bahkan dunia usaha” ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama  Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah Dwi Martani mengatakan setelah mendapat opini WTP  tahap berikutnya harus masuk ke dalam akuntabilitas kinerja. Hal ini yang akan dipakai untuk melihat apakah setiap anggaran yang dipakai menghasilkan output yang baik  Dalam hal ini BPK juga harus melakukan penilai audit ke penilaian kinerja.

“Kinerja harus ditujukan pada pencapaian baru setiap kegiatan akan dillihat dari kontribusinya,” ucap Dwi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN