Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Stimulus Fiskal untuk Tingkatkan Daya Beli dan Bantu Korporasi

Arnoldus Kristianus/Leonard Cahyoputra/Nabil Alfaruq, Jumat, 27 Maret 2020 | 10:33 WIB

JAKARTA, investor.id  -- Merespons penyebaran Covid-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkannya, pemerintah meluncurkan Stimulus Ekonomi III dengan konsekuensi pelebaran defisit fiskal sebesar 0,8% terhadap PDB atau Rp 125 triliun, yakni dari 1,76% PDB menjadi 1,84% PDB.

Selain alokasi dana untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan penanganan korban virus korona, pemerintah mengalokasikan dana bantuan langsung tunai (BLT) sebagai social safety net 40% masyarakat paling bawah dan stimulus bagi korporasi guna menghindari PHK.  

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat konferensi pers mengenai kebijakan pemerintah untuk membantu dunia usaha di tengah pandemi Covid-19, di Jakarta, Kamis, mengatakan aspek kesehatan dan aspek ekonomi harus berjalan beriringan dalam upaya penanganan wabah Covid-19.

Maka itu, pemerintah juga terus berupaya keras untuk membangkitkan seluruh komponen ekonomi agar roda perekonomian di Tanah Air tetap berjalan di tengah kondisi yang sulit saat ini.

“Teman-teman di Gugus Tugas Penanganan Covid-19 fokus di dalam aspek kesehatan. Sementara itu, kami dan teman-teman di sektor ekonomi terus menjaga agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap bergerak dan bertahan di tengah situasi sulit ini,” ujar Susiwijono.

Susiwijono, Sekretaris Menko Perekonomian. SUmber: BSTV
Susiwijono, Sekretaris Menko Perekonomian. SUmber: BSTV

Ia mengatakan, pemerintah RI telah menggulirkan Stimulus Ekonomi I, II, dan lanjutan guna mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19 maupun dampaknya. Stimulus ini juga diberikan bagi dunia usaha maupun para pekerja yang terdampak. Stimulus ekonomi ini juga untuk membangun kepercayaan diri dan optimisme bersama.

Di tengah kondisi sulit ini, pemerintah memberi kepastian akan terus mendampingi. Ia mengatakan, Stimulus Ekonomi I diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2020.

Ada delapan kebijakan yang disasar lewat Kartu Prakerja, kartu sembako, stimulus perumahan, insentif untuk wisatawan mancanegara meski kemudian ditunda, insentif untuk wisatawan domestik, insentif harga avtur, hibah ke daerah untuk mendukung pariwisata, serta insentif tarif pajak hotel dan restoran. Dana yang dialokasikan pemerintah dalam Stimulus Ekonomi I sebesar Rp 10,3 triliun.

“Stimulus pertama diterbitkan saat belum ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia, sekitar 10 hari sebelumnya. Maka dari itu, fokusnya adalah ke sektor ekonomi yang menangani lalu lintas barang dan kebijakannya lebih banyak diberikan ke sektor pariwisata serta akomodasi,” tutur Susiwijono.

Seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah memperbesar stimulus ekonomi, yang diberikan ke pelaku usaha dan pasar. Stimulus yang diumumkan pada 13 Maret 2020 itu berisi 8 kebijakan, yakni 4 kebijakan terkait sektor fiscal perpajakan, serta 4 lainnya terkait nonfiskal mengenai percepatan lalu lintas barang, ekspor impor, dan logistic barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19.

“Delapan kebijakan yang disasar adalah relaksasi PPh Pasal 21, relaksasi PPh Pasal 22 Impor, relaksasi pengurangan PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, penyederhanaan/ pengurangan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan/pengurangan lartas impor, percepatan proses ekspor impor untuk reputable trader, dan percepatan proses ekspor impor melalui National Logistics Ecosystem (NLE). Selain fiskal dan nonfiskal, ada pula stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19,” paparnya.

Tak berhenti di situ, pemerintah juga menggulirkan stimulus ekonomi lanjutan. Dari sisi tujuan, di stimulus lanjutan ini pemerintah fokus menjaga 2 hal. Pertama, daya beli masyarakat dan sektor korporasi. Kedua, kelangsungan usaha dan pengurangan PHK.

Untuk meningkatkan daya beli, yang pertama disasar adalah masyarakat rumah tangga termiskin. Pemerintah akan mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 40% dari masyarakat rumah tangga termiskin sebanyak sekitar 29,3 juta.

“Dari 29,3 juta tadi, yang sudah valid datanya di Kemensos ada 15,2 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai atau Program Sembako. Nah, untuk 14,1 juta sisanya, kami sedang hitung kembali sambil menggulirkan yang untuk 15,2 juta tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya BLT untuk kelompok komunitas terdampak. Sasaran pertama adalah para pekerja sektor informal warung, toko-toko kecil, pedagang pasar, dan yang lainnya. Sasaran kedua adalah para pelaku usaha transportasi online seperti pengemudi Gojek dan Grab. Ketiga, pekerja informal yang merupakan pekerja harian di mal, pusat perbelanjaan, dan yang lainnya.

“Untuk datanya, kami koordinasikan dengan pemerintah daerah terutama Pemda DKI Jakarta, Gojek, dan Grab. Selain itu, dengan beberapa asosiasi, salah satunya Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI),” tutur Susiwijono.

Untuk kelangsungan usaha dan pengurangan PHK, lanjut dia, ada beberapa kebijakan yang disiapkan pemerintah. Pertama, pemerintah tengah menjajaki bentuk surat utang baru recovery bond. Recovery bond adalah surat utang pemerintah dalam rupiah yang nanti akan dibeli oleh Bank Indonesia maupun swasta yang mampu. Dana dari penjualan surat utang tersebut akan dipegang pemerintah, untuk kemudian disalurkan kepada seluruh dunia usaha melalui kredit khusus.

“Kredit khusus ini akan kami rancang seringan mungkin, sehingga pengusaha bisa mudah mendapatkan. Syaratnya, perusahaan tidak boleh melakukan PHK atau kalaupun harus PHK, 90% karyawannya diberi gaji yang tidak boleh berkurang dari sebelumnya,” kata Susiwijono.

Pemerintah, lanjut Susiwijono, sedang menyelesaikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai dasar penerbitan recovery bond. “Nanti kan ada perubahan peraturan, karena saat ini keterbatasan BI hanya boleh membeli surat utang dari secondary market,” ungkap Susiwijono.

Kemudian untuk stimulus dari sisi karyawan/pekerja, pemerintah membagi menjadi dua kelompok. Untuk pekerja di sektor formal akan menggunakan skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

“Jadi, kami perbesar dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bantuan sosial. Masing-masing pekerja formal diberi Rp 1 juta plus insentif Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan, sehingga totalnya lebih kurang Rp 5 juta,” paparnya.

Untuk pekerja infomal dan UMKM, pemerintah membuka ruang bantuan sosial melalui program Kartu Prakerja.

Sedang diusulkan, setiap pekerja di sektor informal dan UMKM bisa mendapatkan biaya pelatihan Rp 1 juta dan insentif Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan, sehingga totalnya lebih kurang Rp 5 juta. (fur/ac/b1/sp/ant/sumber lain/en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN