Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Febrio Kacaribu. Foto: IST

Febrio Kacaribu. Foto: IST

Subsidi dan Kompensasi Listrik Tembus RP 79 Triliun

Kamis, 18 Februari 2021 | 16:19 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi listrik pada tahun lalu mencapai Rp 79 triliun atau naik 48,5% dari 2019.

 

Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu menuturkan, sejak 2015, subsidi listrik sebenarnya sudah lebih tepat sasaran yakni hanya diberikan kepada pelanggan dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA tidak mampu. Namun, dengan ditundanya pemberlakukan tarif penyesuaian untuk golongan pelanggan nonsubsidi sejak 2017, pemerintah juga harus memberikan kompensasi kepada PT PLN (Persero).

 

“Sehingga, subsidi dan kompensasi listrik meningkat dari Rp 53,2 triliun di 2019 menjadi Rp 79 triliun di 2020,” kata dia dalam seminar daring Feasibility of Green Recovery in Indonesia, Kamis (18/2).

 

Dia menceritakan, pada 2015 lalu, pemerintah telah menghapus 12 golongan pelanggan dari daftar penerima subsidi listrik. Anjloknya harga minyak mentah kala itu membantu reformasi subsidi setrum ini. Di 2017, pemerintah kembali membatasi hanya pelanggan 900 VA yang masuk daftar rumah tangga tidak mampu yang berhak menerima subsidi listrik.

 

“Reformasi subsidi di 2015 memberikan ruang fiskal lebih baik untuk pengeluaran. Subsidi bisa direalokasikan untuk pengeluaran infrastruktur,” jelas Febrio.

 

Padahal, mengacu data BKF, penikmat kompensasi setrum ini sebagian justru masyarakat mampu. Rincinya, sekitar 46,3% dana kompensasi listrik dinikmati oleh industri besar, 14,8% oleh bisnis besar, 36,1% oleh rumah tangga mampu, dan lainnya 2,9%. Hal ini lantaran golongan mampu mengonsumsi setrum lebih besar, sehingga manfaat kompensasi yang diperoleh juga lebih besar.

 

“Subsidi listrik sudah cukup tepat sasaran bagi keluarga miskin. Namun, adanya kompensasi kebanyakan dinikmati rumah tangga mampu,” ungkap Febrio.

 

Ditambahkannya, pemerintah masih memiliki peluang untuk melakukan reformasi subsidi energi. Salah satunya yakni dengan mengubah mekanismenya dari subsidi komoditas menjadi bantuan sosial. Dari hasil studi, subsidi komoditas justru tidak tepat sasaran karena banyak golongan tidak berhak yang memperoleh subsidi. Sementara mekanisme bantuan sosial memiliki tingkat salah sasaran lebih rendah.

 

“Kebijakan subsidi minyak dan listrik akan dikaji ke bantuan sosial sehingga menjadi lebih terarah mengurangi kemiskinan,” tegas Febrio.

 

Berdasarkan data BKF, kompensasi tarif listrik terus naik dari Rp 7,5 triliun di 2017 melejit ke Rp 23,17 triliun di 2018. Selanjutnya, kompensasi turun tipis menjadi Rp 22,25 triliun di 2019 dan hanya Rp 17,9 triliun di 2020. Namun, subsidi listrik konsisten naik dari Rp 45,74 triliun di 2017 menjadi Rp 48,1 triliun di 2018, Rp 52,66 triliun di 2019, dan mencapai Rp 61,1 triliun di tahun lalu.

 

Sehingga, total subsidi dan kompensasi listrik terus meningkat dari Rp 53,24 triliun di 2017 menjadi Rp 71,27 triliun di 2018, Rp 74,91 triliun di 2019, dan menyentuh Rp 79 triliun di 2020.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN