Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

POSTUR RAPBN 2020 SEMENTARA

Subsidi Energi Berkurang Rp 12,6 Triliun

Arnoldus Kristianus, Minggu, 8 September 2019 | 18:30 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menetapkan subsidi energi dalam postur sementara RAPBN 2020 sebesar Rp 124,9 triliun, turun Rp 12,6 triliun dari alokasi dalam nota keuangan dan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 137,5 triliun. Penurunan dilakukan karena adanya perubahan asumsi makro untuk harga acuan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) serta perubahan target subsidi listrik dan liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg).

“Ini adalah hasil dari perubahan di Komisi VII yang dibahas di Panja A. Alokasi subsidi energi diturunkan sebesar Rp 12,6 triliun. Penurunan subsidi akibat perubahan asumsi ICP dan juga adanya penajaman sasaran pelanggan golongan 900 VA,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Badan Angaran di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9). Ia merinci, subsidi untuk BBM dan LPG turun sebesar Rp 5,2 triliun, sedangkan subsidi listrik turun Rp 7,4 triliun.

Ia mengatakan, dari rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi VII disetujui adanya perubahan asumsi harga acuan minyak mentah Indonesia dari US$ 65 ke US$ 63 per barel. Asumsi lifting minyak berubah dari 734 ribu menjadi 755 ribu barel per hari. Namun, asumsi lifting gas tetap sesuai proyeksi awal sebesar 1,19 juta kiloliter setara minyak per hari. “Dari sisi cost recovery juga diturunkan dari US$ 11,58 miliar menjadi US$ 10 miliar,” papar Sri Mulyani.

Pengurangan subsidi ini ikut berpengaruh terhadap alokasi belanja dalam postur sementara RAPBN 2020. Nota keuangan pemerintah yang semula merencanakan anggaran belanja sebesar Rp 2.528,8 triliun, naik Rp 11,6 triliun menjadi Rp 2.540,4 triliun pada postur sementara APBN 2020.

 

Tepat Sasaran

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus melakukan penyaluran subsidi. Beberapa di antaranya dalam bentuk  subsidi listrik dan LPG 3 kg. Dalam pelaksanannya,kata dia, sering terjadi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran. “Namun, saat ini LPG 3 kg dinikmati seluruh masyarakat karena dijual di seluruh golongan. Idealnya ada efisiensi dalam penyaluran LPG 3 kg ini,” ucap Suahasil.

Ia mengatakan, pihaknya terus mengupayakan penyaluran subsidi agar tepat sasaran. Dengan Kondisi yang terjadi saat ini, mestinya subsidi listrik bisa lebih tepat sasaran. Untuk ke depan diharapkan penyaluran LPG 3 kg bisa dilakukan secara tepat sasaran agar diterima merekayang paling membutuhkan

"Penyaluran LPG 3 kg perlu dilakukan secara tepat sasaran, bisa menggunakan data masyarakat terdata. Mekanisme distribusi harus dibangun tepat sasaran. Kalau ini bisa dilakukan ke listrik 450 VA, maka harusnya bisa dilakukan untuk LPG 3 kg," ucap Suahasil.

Sementara itu Plt Dirjen Migas Bumi Kemenerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, dalam pelaksanannya LPG 3 kg memang dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat. Padahal, LPG ini harusnya hanya dinikmati oleh rakyat miskin, tetapi juga pedagang kecil dan pengusaha UMKM. "LPG 3 kg tidak hanya dipakai masyarakat miskin tapi juga pedagang eceran dan masyarakat umum. Tidak hanya masyarakat miskin tapi fakta di lapangan semua bisa membeli LPG 3 kg," kata Djoko Siswanto.

 

Program Konversi

Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan program konversi dari minyak tanah ke LPG. Saat ini, Kementerian ESDM sedang melakukan ujicoba penyaluran LPG secara tertutup di tujuh kota. Hal ini dilakuakn agar penyaluran bisa menjadi lebih tepat sasaran. “Kami bekerja sama dengan aparat keamanan untuk pihak yang melanggar dalam penyalura LPG 3 kg ini. Kami terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan,” ucap Djoko.

Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, jika dilihat dari keputusan presiden memang subsidi diberikan tidak hanya untuk rakyat miskin, tetapi juga untuk pedagang dan pengusaha UMKM. Namun diharapkan ada terobosan agar penyaluran subsidi bisa menjadi tepat sasaran.

“Sebanyak 250 juta orang di republik ini sekarang bisa menikmati subsidi LPG. DPR tidak akan menurunakn subsidi, tetapi ingin subsidi tepat sasaran,” pungkas dia.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA