Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: Humas BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: Humas BI

Suku Bunga Acuan BI 7DRRR Rekor Terendah, Apakah Masih Ada Ruang Penurunan?

Kamis, 16 Juli 2020 | 19:10 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (7DRRR) 25 basis poin menjadi 4 persen di Juli 2020. Suku bunga acuan ini menjadi yang terendah sejak diberlakukan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada April 2016.  

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan keputusan arah suku bunga acuan ke depan tergantung perkembangan indikator laju inflasi. BI akan memastikan, laju inflasi tetap terkendali di kisaran 3 plus minus 1 persen.

“Ini bagaimana lihat inflasi bulan ke bulan. Untuk inflasi bulan lalu di bawah batas bawah dan kami lihat tekanan inflasi dalam bulan ini dan ke depan belum juga akan meningkat,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Jakarta, Kamis (16/7).

Ia mengatakan ekspansi moneter BI juga harus melihat dampak pada pola perminataan domestik. Untuk tahun ini permintaan domestik masih rendah sejalan dengan laju inflasi masih rendah.

BI akan terus memantau perkembangan permintaan di tahun depan apakah sudah pulih ke masa sebelum Covd-19 atau belum. “Harus diingat dampak ekspansi moneter terhadap inflasi punya tenggat waktu atau lag yang lama dan sangat bervariasi. Apalagi, kalau dalam kondisi ekonomi yang mengalami pelemahan akibat Covid-19,” tuturnya.

Kendati begitu, kata dia, secara teknis ada structural dan breakdown dalam ekonomi terkait hal tersebut.  Ia akan terus mencermati perkembangan terbaru, yang juga bergantung pada pola pemulihan ekonomi.

“Tentu saja pada waktunya kalau ada tanda-tanda terkait peningkatan inflasi, maka BI  tidak akan segan untuk  menempuh kebijakan yang diperlukan dari sisi moneter. Tapi itu permasalahan yang insya Allah tidak akan terjadi,” tuturnya.

Menurutnya, jalur untuk mempercepat pemulihan ekonomi, lebih efektif melalui jalur kuantitas, yaitu dari sisi pendanaan dan penyediaan likuiditas di pasar.

Hingga 14 Juli 2020, BI telah melakukan quantitative easing (QE) di perbankan sebesar Rp 633,24 triliun, termasuk untuk penurunan giro wajib minimum (GWM) dan operasi moneter.

"BI sudah QE dan saat ini diperkuat dengan sinergi dengan pemerintah. Di situ jalur kuantitas akan jauh lebih efektif memulihkan ekonomi," jelasnya.

Jalur Kuantitas Efektif
Menurut Perry, jalur kuantitas melalui burden sharing atau berbagi beban dengan pemerintah akan efektif untuk mendorong ekonomi melalui percepatan penyerapan anggaran. “Jalur kuantitas lewat QE dari perbankan yang masih tertahan di perbankan insya Allah akan lebih efektif dengan program restrukturisasi perbankan. Jalur ini yang akan kita optimalkan dan BI akan tekankan tadi,” ucapnya.

Adapun jika mengutip data BI hingga April 2016, suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 5,5 persen. Sementara itu, suku bunga BI 7DRRR tertinggi terjadi pada periode November 2018 hingga Juni 2019 sebesar 6 persen.

Jika menilik di periode yang masih penyebutan BI rate yakni tahun 1995-2016, suku bunga acuan sebesar 4 persen juga merupakan yang terendah. Bahkan, sempat berada di level tertinggi pada Juli 1988 sebesar 70,81 persen.

Extraordinary
BI juga menegaskan telah siap berbagai beban melalui skema burden sharing dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya yang extraordinary. Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh otoritas moneter dan fiskal lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) tertanggal 16 April 2020 dan 7 Juli 2020.

Ketentuan burden sharing antara  BI dan pemerintah akan membuat BI menanggung beban bunga utang hingga 100% dari pembiayaan untuk public goods seperti anggaran kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang mencapai Rp 397,60 triliun.

Selain menanggung beban bunga utang yang berkaitan dengan public goods, BI ikut menanggung  sebagian beban bunga utang untuk belanja non public goods khusus UMKM dan korporasi non-UMKM yang sebesar Rp 177,03 triliun.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN