Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban usai mengikuti acara Anugerah Reksa Bandha di Gedung Dhanapala Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu(23/11/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban usai mengikuti acara Anugerah Reksa Bandha di Gedung Dhanapala Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu(23/11/2022).

Tak Sekedar Nilai Aset, Sri Mulyani Ingatkan Pengelolaan BMN Harus Berdampak bagi Kesejahteraan

Rabu, 23 November 2022 | 14:41 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA,investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah terus berupaya melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar memberikan dampak ke perekonomian negara. Aset negara yang dibeli dari uang negara harus dikelola dengan maksimal agar memberikan dampak terhadap kesejahteraan.

Baca juga: Sri Mulyani: Dana Awal US$ 1,4 Miliar Jadi Katalis Pengumpulan Pandemic Fund

“Tidak hanya sekedar nilai di neraca keuangan tetapi lebih penting adalah manfaat bagi penyelenggaraan negara maupun bagi perekonomian. Nilai di dalam neraca adalah satu hal saja, kita akan lihat apabila aset ini dikelola dengan cara yang berbeda,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Anugerah Reksa Bandha di Gedung Dhanapala Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu(23/11)

BMN adalah seluruh aset yang diperoleh dari uang negara. Uang negara berasal dari pajak, bea cukai, PNBP dan utang. BMN kemudian digunakan oleh K/L untuk mendapatkan dan membangun aset-aset negara. Ada aset yang dimiliki oleh negara sesuai konstitusi dan UU Bumi, laut, dan segala yang diberikan di dalamnya adalah milik negara. Oleh karena itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Menkeu: Transisi Energi Jadi Salah Satu Kesepakatan Pelik G20

“Itu adalah mandat dari konstitusi kita oleh karena itu untuk menjalankan konstitusi dan tentu dengan tata kelola yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan barang milik negara atau negara yang baik,” ucap Sri Mulyani.

Dia mengatakan, Kementerian/Lembaga harus memperlakukan aset negara sebagai pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas pertanggungjawaban publik tidak hanya sekedar membuat laporan keuangan yang kemudian di audit oleh Badan Pengelola Keuangan (BPK) tetapi bisa memperlakukan aset itu sebagai tanggung jawab bersama.

Baca juga: Menkeu: Konsumsi Menengah Atas Sumber Pertumbuhan Ekonomi

“Bagaimana kita bertanggung jawab kepada rakyat dan perekonomian bahwa barang-barang milik negara itu harus secara baik secara transparan secara akuntabel kita sampaikan ke publik. Ini loh, hasil karya pembangunan dan juga manfaatnya bagi rakyat dan bagi perekonomian,” kata Sri Mulyani.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021, nilai aset negara mencapai Rp11.454,67 triliun atau tumbuh 44,7 persen dari tahun 2018. Sebesar Rp6.659 triliun atau 58,06 persen dari nilai tersebut merupakan BMN.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban mengungkapkan hingga kuartal III 2022, BMN senilai Rp 1.106 triliun telah digunakan sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). DJKN juga menyelenggarakan lelang BMN dimana dalam lima tahun terakhir tercapai pokok lelang sebesar Rp 101 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 2,24 triliun.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com