Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Febrio Kacaribu. Foto: IST

Febrio Kacaribu. Foto: IST

Tambahan Rp 9 Triliun bagi Korporasi untuk Modal Kerja

Rabu, 17 Juni 2020 | 14:10 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id –  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, tambahan anggaran Rp 9 triliun bagi pembiayaan korporasi digunakan untuk program kredit modal kerja yang diperuntukkan bagi sektor padat karya.

“Stimulus ini modalitas dan masih difinalisasi dalam bentuk sebagai boost (dorongan) untuk modal kerja korporasi dalam bentuk penjaminan,” jelas dia dalam konferensi pers virtual “APBN Kita”, Selasa (16/6/2020).

Ia mengatakan, pemerintah tidak menyalurkan pinjaman secara langsung menggunakan APBN, melainkan membayar imbal jasa penjaminan (IJP). Skema ini serupa dengan yang diterapkan pemerintah untuk menjamin kredit modal kerja UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST
Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST

Pada acara yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengungkapkan, hingga 12 Juni 2020, sekitar 355 ribu wajib pajak (WP) telah memanfaatkan insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah bagi dunia usaha untuk memitigasi dampak dari pandemi Covid-19. Insentif itu kebanyakan terkait dengan pajak penghasilan (PPh) dan restitusi pajak.

“Dari data kami, pemanfaatan insentif perpajakan hingga 12 Juni yang bisa kami rekam kemarin, ada 355 ribu wajib pajak yang memberitahukan memanfaatkan insentif perpajakan untuk dunia usaha,” ujarnya.

PDB Minus 3,1%

Biaya penanganan Covid-19
Biaya penanganan Covid-19

Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 akan mengalami kontraksi 3,1%.

Pertumbuhan ekonomi ini turun tajam hingga sekitar 6% dibandingkan kuartal I-2020 yang masih tumbuh di level 2,97%.

“Untuk kuar tal II, kami memperkirakan (pertumbuhan ekonomi) akan mengalami kontraksi di teritori negatif 3,1%,” ujar Sri Mulyani.

Kontraksi per tumbuhan ekonomi ini terjadi karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang memberikan tekanan sangat besar terhadap ekonomi nasional.

“Jakarta, Jadebotabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat terkena pembatasan sosial yang cukup restrictive. Ini pasti akan memengaruhi kinerja ekonomi pada kuartal II,” papar Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menurut Menkeu, seluruh sektor ekonomi tertekan sejak April. Tekanan itu makin menghebat memasuki bulan Mei. Karena itu, realisasi penerimaan negara pun merosot pada Mei.

Dia menegaskan, anggaran negara, termasuk langkah realoksasi dan refokus belanja APBN bertujuan agar masyarakat maupun perekonomian secara keseluruhan yang tertekan oleh Covid dapat segera bangkit.

Dia yakin ekonomi mulai pulih pada Juni ini. Pada kuartal III pemulihan atau titik balik diharapkan terjadi dan akan berlanjut pada kuartal IV-2020.

Menkeu memperkirakan, misalkan kuartal III ekonomi hanya tumbuh 0% dan kuartal IV positif, maka tahun ini ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif.

Menkeu menyatakan pula, penanganan Covid-19 sudah mulai membaik dan diharapkan tren rasio sembuh akan terus meningkat dan rasio meninggal menurun.

Tracking dan tes PCR ditingkatkan. Jika semua daerah memiliki kesiapan yang makin baik kita berharap akan menimbulkan momentum positif bagi pemulihan ekonomi,” tuturnya. (hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN