Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: fiskal.depkeu.go.id)

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: fiskal.depkeu.go.id)

Tangani Dampak Covid-19, Pemerintah Andalkan Belanja Negara

Selasa, 29 September 2020 | 13:44 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah mengandalkan belanja negara untuk mengantisipasi dampak pandemic Covid-19. Meskipun jumlah penerimaan menurun, pemerintah tidak menurunkan alokasi belanja. Kegiatan belanja justru diharapkan menjadi pengungkit perekonomian

“Belanja malah menjadi tulang punggung APBN dan APBD, karena itu belanjanya harus kita pastikan cukup dan bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian,” kata Suahasil Nazara dalam seminar daring, Selasa (29/9/2020).

Kondisi pandemi covid 19 yang terjadi mulai pertengahan Maret 2020 telah menyebabkan kontraksi perekonomian sebesar 5,32% pada kuartal II-2020. Sebab saat itu pemerintah menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

“Kami sudah membayangkan hal ini akan terjadi sejak bulan Maret yang lalu. Ini merupakan dampak dari Covid-19 dan kita berharap pada kuartal ketiga ini yang berarti Juli, Agustus, dan September kita mengalami perbaikan. Meskipun masih tetap di zona negatif tetapi mengecil,” ucap Suahasil.

Saat menjalankan PSBB banyak sektor yang terkena imbas, sehingga penerimaan pajak di APBN dan APBD mengalami penurunan. Tetapi belanja tidak bisa diturunkan maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memperbolehkan pemerintah melakukan defisit lebih dari 3%. Defisit diperlebar menjadi 6,34% sampai tahun 2022. "Defisit tersebut sampai dengan tahun 2022. Jadi bukannya tidak terbatas tapi terbatas sampai tahun 2022 untuk menangani pandemi Covid-19 ini," ucap Suahasil.

Guna mengatasi dampak Covid-19, pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk pemulihan di enam sektor.

Pertama untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun. Ketiga, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun. Keempat, pembiayaan korporasi sebesar 53,57 triliun. Kelima, untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun. Keenam, untuk penanganan usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar Rp 123,46 triliun.

“Enam bidang program pemulihan ekonomi nasional ini kita jalankan melalui APBN dan APBD,” tutur Suahasil.

 

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN