Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Program Digitalisasi Pemasaran dan manajemen Produk Halal Bagi UMKM yang berlangsung virtual, Selasa (20/10). Foto: Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Program Digitalisasi Pemasaran dan manajemen Produk Halal Bagi UMKM yang berlangsung virtual, Selasa (20/10). Foto: Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tanggung Biaya Sertifikasi, Pemerintah Perkuat Industri Halal

Selasa, 20 Oktober 2020 | 20:41 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah berkomitmen memperkuat industri halal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan memberikan sejumlah dukungan agar industri ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti memberikan pelatihan dan menanggung biaya sertifikasi halal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komitmen itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut dia, gaya hidup halal berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. Data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 melaporkan, besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat muslim di dunia mencapai US$ 2,2 triliun pada 2018 dan diperkirakan terus tumbuh mencapai US$ 3,2 triliun pada 2024.

Oleh karena itu, Menko Airlangga menambahkan, pemerintah berkomitmen memperkuat sektor UMKM halal dan mendorong pengembangan bisnis produk halal usaha mikro kecil (UMK) melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan. Adapun fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMK yang ditanggung oleh pemerintah, dan mekanisme self-declare bagi pelaku UMK untuk produk tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain itu, lanjut dia, pemerintah berupaya menjamin kemudahan bisnis produk halal melalui penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Perluasan lembaga pemeriksa halal juga dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta di bawah lembaga keagamaan atau yayasan Islam.

“Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, swasta, dan akademisi maupun ormas amat dibutuhkan untuk menciptakan terobosan terbaik dalam mengakselerasi pengembangan produk halal dan transformasi digital di Indonesia,” kata Menko Airlangga Peresmian dalam acara "Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM”, Selasa (20/10/2020).

Acara ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara para pemangku kepentingan terkait, antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan empat platform digital yang memiliki layanan berbasis syariah, yaitu LinkAja Syariah, Tokopedia Salam, Blibli Hasanah, dan Bukalapak. Peluncuran program yang juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Menteri Agama Fachrul Razi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin, merasa ironis bahwa Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, tetapi produk UMKM tidak banyak yang bersertifikasi halal.

"Ini tantangan bagi kita dan pemerintah, bagaimana kita memaksimalkan potensi UMKM yang besar, salah satunya dengan memberikan kemudahan untuk mereka mendapatkan sertifikasi halal yang diatur dalam UU Cipta Kerja," kata dia. 
 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN