Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Tax Amnesty Bertajuk Pengungkapan Sukarela WP Diimplementasikan 1 Januari 2022

Kamis, 7 Oktober 2021 | 22:57 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Pemerintah akan memberikan program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai 1 Januari 2022 bertajuk program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (WP) dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Melalui program ini, WP dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta tersebut. Rencana ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna , Kamis (7/10/2021).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Semula, program pengampunan pajak telah diberikan pada tahun 2016.

"Berdasarkan teori tentang kepatuhan yang didukung oleh penelitian empirik di berbagai negara, upaya memfasilitasi itikad baik wajib pajak yang ingin jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa mendatang," ucap Yasonna dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV
Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV

Namun, kata Yasonna, program ini harus diikuti dengan upaya pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta memberi perlakuan yang adil dan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak yang sudah patuh dan berisiko rendah.

"Dalam konteks inilah program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan yang telah kami elaborasi sebelumnya," ucap Yasonna.

Yasonna mengungkapkan, besaran tarif PPh final akan lebih tinggi dibanding tarif tebusan saat program pengampunan pajak untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan.

Adapun program pengungkapan sukarela wajib pajak akan berlangsung 6 bulan dari Januari hingga Juni 2022. Dengan demikian, program ini akan memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam program tax amnesty tahun 2016/2017 maupun dalam SPT tahunan 2020.  

Program tersebut juga terdiri dari 2 kebijakan dengan besaran PPh final yang berbeda. Berikut ini rincian dua kebijakan tersebut:

Kebijakan I Peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh Final sebesar:

 a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan II Wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2020, namun belum dilaporkan pada SPT tahun 2020, membayar PPh final sebagai berikut:

a. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

 b. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri. c. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Reformasi Perpajakan Penting

Lebih lanjut, Yassona menyebutkan reformasi perpajakan merupakan proses berkelanjutan yang tidak terputus, sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem perpajakan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan situasi perekonomian.

“Pandemi Covid-19 justru memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam menata ulang dan membangun fondasi baru perekonomian, termasuk menata ulang sistem  perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi,”ujarnya.

Kemudian  reformasi perpajakan diselaraskan dengan langkah pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan mendukung pembangunan nasional.

Menurutnya, reformasi Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik.

Reformasi perpajakan juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan serta lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

“Dalam perspektif yang lebih luas, kita menyadari bahwa reformasi perpajakan merupakan satu dimensi tak terpisahkan dari berbagai agenda reformasi yang sedang dijalankan, yaitu: Reformasi struktural (sektor riil), Reformasi fiskal, Reformasi sistem keuangan, dan Reformasi tata kelola negara.”tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa berbagai dimensi reformasi tentu harus diupayakan sekuat tenaga dengan praktik-praktik terbaik termasuk mempertimbangkan dimensi dinamika global yang sedang berkembang menuju masa depan yang semakin terhubung (connected world).

Sehingga dalam konteks ini, agenda reformasi perpajakan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan dunia usaha dan tren perpajakan global. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem perekonomian global, yang ditandai dengan maraknya transaksi lintas negara (cross border transactions) dan ekonomi digital (digital economy).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN