Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi. Karpet. (ist)

Ilustrasi. Karpet. (ist)

Tekan Banjir Karpet Impor, Ini Rincian Tarif Bea Masuknya

Kamis, 11 Februari 2021 | 10:47 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengenakan bea masuk sebagai tindakan pengamanan (BMTP) untuk impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya mulai 17 Februari 2021.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Beleid ini diteken Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, pada 2 Februari dan diundangkan pada 3 Februari 2021.

“Bahwa, sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya,” ungkap beleid tersebut, dikutip Kamis (11/2).

Adapun bea masuk tindakan pengamanan akan dikenakan selama tiga tahun dengan besaran tarif yang berbeda setiap tahunnya. Berdasarkan PMK tersebut, tarif BMTP terbagi menjadi tiga.

Pertama, tarif bea impor Rp 85.679 per meter persegi yang dikenakan pada tahun pertama dengan periode satu tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PMK.

Kedua, tarif bea impor Rp 81.763 per meter persegi untuk tahun kedua dengan periode satu tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama.

Ketiga, tarif Rp 78.027 per meter persegi untuk tahun ketiga dengan periode satu tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua.

Selanjutnya, bea impor karpet akan dikenakan kepada semua negara, kecuali yang ada di lampiran PMK. Dalam lampiran, Menkeu membebaskan bea impor karpet yang diproduksi dari 123 negara.

Sementara itu, 123 negara yang dikecualikan tersebut di antaranya negara tetangga di wilayah Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Negara-negara lain yang juga dikecualikan dari bea impor karpet adalah Afghanistan, Argentina, Albania, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Ghana, Hong Kong, India, Makau, Papua Nugini, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, hingga Uni Emirat Arab.

“Importir dari para negara yang dikecualikan terkena bea impor karpet wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin),” ungkap beleid.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN