Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kapal tol laut sedang melakukan kegiatan muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Kapal tol laut sedang melakukan kegiatan muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Telusuri Dugaan Monopoli, Kemenhub Evaluasi Kuota Muatan Tol Laut

Thresa Sandra Desfika, Minggu, 3 November 2019 | 21:11 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pemangku kepentingan melaksanakan evaluasi kuota muatan dan disparitas harga barang tol laut. Hal tersebut untuk mengidentifikasi celah monopoli yang mungkin terjadi dalam alur logistik tol laut.

Evaluasi dilakukan dalam rapat kuota muatan dan disparitas harga Barang yang digelar di Surabaya pada Sabtu (2/11).

"Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua. Kami menindaklanjuti sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, di mana Papua kita akan masuk lebih mendalam,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnus Handoko dalam keterangannya, Minggu (3/11).

Wisnu mengatakan, evaluasi bertujuan untuk mencari suatu keseimbangan sehingga iklim dari ekosistem tol laut ini bisa sehat ke depannya.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Hamida, yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mencoba menggarisbawahi bahwa salah satu tugas dari Kemendag adalah memantau kuota muatan.

Dia menilai, setiap daerah minimal harus ada tiga pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang. "Kalau ada satu atau dua itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka kita akan tetap memberikan kepada yang order," kata Hamida.

Hamida menyimpulkan, dari pengamatannya, tol laut ini baru mampu menurunkan harga sekitar 10-20% dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang. “Makanya itu kita ingin kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan, jangan hanya 3 minggu atau 2 minggu sekali kalau bisa setiap minggu datang ke situ,” papar Hamida.

Hamida menilai bahwa selama ini tol laut berhasil menjaga kestabilan harga. “Harga itu tidak sampai melonjak di hari-hari HBKN (hari besar keagamaan nasional) atau terjadi cuaca buruk, jadi dia tidak sampai terjadi lonjakan harga tetap stabil,” katanya.

Selain itu, dia menambahkan, kewajiban consignee itu memiliki pakta integritas yang di dalamnya dicantumkan bahwa kewajibannya menurunkan harga barang di bawah harga pasar.

“Ketika teman-teman di dinas perdagangan memantau harga, itu salah satu tindakan pencegahan, ketika ditemukan mereka tetap menjual dengan harga tinggi dilakukan pembatalan pakta integritas yang artinya dicabut tidak bisa menggunakan angkutan tol laut lagi," kata Hamida.

Sedangkan, Kepala Seksi Transportasi Laut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Farida Sijabat memberikan pandangannya terhadap permasalahan ini.

“Harapan dari kami keterlibatan dari pemerintah daerah perlu sekali karena (kewenangan) lokasi ini kan pemda yang sangat tahu terjadi itu pemda, tolong dilibatkan juga pemda, bupati, dinas perdagangan,” tuturnya.

“Kami mohon kita bersama-sama kembali mengingat bahwa ini adalah subsidi, bukan kepentingan pihak lain. Kembali lagi bahwa ini barang subsidi, tolong pergunakan dengan sebaik-baiknya dan tujuannya hanya satu untuk masyarakat miskin,” ujar Farida.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur, Dendy, mengatakan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi monopoli yaitu yang berbahaya dan wajib diawasi KPPU adalah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

 “Artinya sebenarnya undang-undang dimaksud justru mendorong pelaku usaha itu silahkan ekspansi semakin besar dan yang kecil dikasih kesempatan dengan kesempatan berusaha yang sama. Masalahnya adalah ketika sudah berada pada posisi dominan kita mulai cari-cari cara yang tidak benar, (seperti) menghambat pesaingnya, dekati birokrasinya, ada pemain baru dihambat, kapalnya dilamain, ini yang bahaya,” jelasnya.

Selain itu , dirinya juga setuju ke depan akan dilakukan perbaikan terkait integrasi logistik, help desk, serta monitoring dan evaluasi. “Saya yakin di setiap daerah pasti ada permasalahan yang mungkin tidak sama, saya minta ditangani secara arif,” ujarnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN