Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey. Foto: IST

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey. Foto: IST

Tenant Mal Terkapar, Ini Permintaan Aprindo

Jumat, 25 September 2020 | 11:27 WIB
Sanya Dinda dan Primus Dorimulu

JAKARTA, investor.id – Meredam ledakan pengangguran akibat kebijakan yang mematikan para tenant atau perusahaan penyewa mal dan UMKM pemilik sebagai produsen, pemerintah diminta menghapus berbagai jenis pajak dan memberikan subsidi gaji kepada karyawan tenant. Tanpa respons positif dari pemerintah, jumlah pengangguran akan mencapai jutaan orang dan UMKM pemasok barang akan kolaps.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey dalam wawancara dengan Investor Daily di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Roy mengatakan, PSBB total di Jakarta yang saat ini diperpanjang hingga 11 Oktober 2020 mendatang, akan memberi dampak yang menggerus kembali usaha para pelaku ritel dan mal sebagai sektor perdagangan hilir.

Untuk dapat mempertahankan konsumsi di masa pandemi, lanjut dia, ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Aprindo kepada pemerintah.

Permohonan relaksasi pusat perbelanjaan
Permohonan relaksasi pusat perbelanjaan

“Pertama, kami minta BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang disalurkan, karena lebih baik dari pada Bantuan Sembako, khususnya bagi masyarakat marginal atau masyarakat ekonomi lemah (Sosial Ekonomi Status/SES D dan E). BLT hendaknya dipertahankan, bahkan ditingkatkan seiring paralel dengan status pandemi Covid-19, karena saat ini mereka suf fer dan kehilangan daya belinya,” ucap dia.

Kedua, perlu perbaikan pengucuran kredit non-UMKM. Meski program stimulus kredit korporasi non-UMKM telah diluncurkan pemerintah pada tanggal 27 Juli 2020, saat ini, realisasinya masih ‘jauh panggang dari api’ bagi peritel modern, dengan alasan klasik dari bank penyalur bahwa belum ada juklak/juknis.

“Padahal, kredit korporasi ini baik dan berguna untuk ‘menyambung nyawa’ para pengusaha. Terakhir, yang menjadi harapan peritel modern adalah protokol kesehatan harus diikuti dengan tindakan tegas agar disiplin bukan imbauan, tetapi berdasar hukum dan peraturan yang ditetapkan pemda setempat,” tandasnya.

Peta sebaran pusat perbelanjaan atau mall di Jakarta
Peta sebaran pusat perbelanjaan atau mall di Jakarta

Karantina wilayah untuk masyarakat yang terdampak dan yang tidak disiplin, serta tidak digeneralisasi ke seluruh wilayah kota, akan menjadi harapan dan opsi terbaik. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan PSBB ketat dan menyeluruh. PSBB ketat dan menyeluruh ini, lanjut dia, antara lain akan menyebabkan ketidakmampuan ritel modern dan mal untuk beroperasi dengan baik, dalam menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, sehingga dapat memicu tersendatnya ketersediaan dan distribusi bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

Dampak lain, nilai konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor 57,85% produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada semester I lalu, akan berpotensi tergerus kembali pada semester II ini.

“Ritel modern sebagai akses pasar bagi lebih dari 7 juta UMKM dan supplier untuk menjualkan produknya, akan kembali terdampak dan menurun setelah sempat membaik pada bulan Juli dan Agustus 2020 (awal kuartal III),” ujarnya.

Padahal, ritel modern yang terdampak Covid-19 dan PSBB ketat ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Jika tidak segera dibantu pemerintah, maka akan terjadi peningkatan PHK.

“Tenaga kerjanya jumlahnya signifikan untuk seluruh jaringan distribusi hingga sampai pada gerai ritel modern dan mal, yang berjumlah 3,5 juta pekerja. (Jika tidak segera dibantu), juga akan ada eskalasi kembali (pekerja) untuk dirumahkan hingga penghentian kontrak kerja dan PHK bertahap,” tandasnya.

Perkembangan omzet ritel; Kontribusi sektor perdagangan, industri penglahan, dan pertanian;  pertumbuhan PDB per sektor.
Perkembangan omzet ritel; Kontribusi sektor perdagangan, industri penglahan, dan pertanian; pertumbuhan PDB per sektor.

Akan Menggerus Manufaktur

Jika kondisi sektor ritel tersebut tidak segera ditolong pemerintah, lanjut Roy, maka akan menggerus konsumsi di ritel modern, sehingga akan meruntuhkan pula indeks manufaktur indonesia (PMI), khususnya pada manufaktur makanan dan minuman. Padahal, manufaktur pada bulan Agustus 2020 sudah mulai menggeliat ke level 50,8, dari sebelumnya pada bulan Juni dan Juli 2020 hanya di level 39,1 dan 46,9.

“Ini juga tentunya (menggerus) IPR (Indeks Penjualan Riil), yang senantiasa disurvei oleh BI, yang telah menunjukkan perbaikan. Jika kontraksi pada bulan Juni 2020 mencapai 17,3%, membaik menjadi 12,1% pada bulan Juli, dan 10,0% di bulan Agustus lalu. Jadi, ini sudah menandakan perbaikan, (jika PSBB diperketat) tentunya akan tergerus kembali di akhir kuartal III ini,” ucapnya.

IPR ini, lanjut dia, memiliki relevansi yang kuat dengan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), yang diharapkan pada awal kuartal III ini sudah mengalami perbaikan pada kisaran 84 menuju ke level normal 100.

Namun jika PSBB menjadi ketat, tentunya akan pupus kembali harapan perbaikan itu di akhir kuartal III ini. (is/ns/ ark/try/ac/ant/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN