Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rosan P Roeslani. Foto: IST

Rosan P Roeslani. Foto: IST

Tenant Mal Terkapar, Penganggur Naik 5 Juta

Jumat, 25 September 2020 | 14:19 WIB
Sanya Dinda dan Primus Dorimulu

JAKARTA, investor.id – Meredam ledakan pengangguran akibat kebijakan yang mematikan para tenant atau perusahaan penyewa mal dan UMKM pemilik sebagai produsen, pemerintah diminta menghapus berbagai jenis pajak dan memberikan subsidi gaji kepada karyawan tenant. Tanpa respons positif dari pemerintah, jumlah pengangguran akan mencapai jutaan orang dan UMKM pemasok barang akan kolaps.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey dalam wawancara dengan Investor Daily di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, pengangguran kini diperkirakan meningkat 5 juta orang. Hal ini seiring kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan PSBB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sudah memastikan Indonesia memasuki resesi. Resesi ini ditandai dengan kontraksi ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut, yakni kuartal II dan III tahun ini Ekonomi RI kuartal III-2020 diperkirakan pemerintah kembali mengalami kontraksi 2,9% hingga kontraksi 1,1%, setelah pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi 5,32%.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun ini diproyeksikan minus 1,7% hingga minus 0,6%.

“Risiko adanya resesi akan membuat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat signifikan hingga 5 juta orang.

‘Pertumbuhan’ ekonomi minus 1,7% dan minus 0,6% akan meningkatkan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Sekarang jumlah pengangguran kurang lebih 7 juta orang, dan akan bertambah lebih dari 5 juta,” ujar Rosan dalam webinar ILUNI UI, Kamis (24/9).

Ia mengatakan, pandemi Covid- 19 telah menekan berbagai sektor yang akhirnya menyebabkan peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Padahal, lanjut dia, sebelum pandemi sudah ada 7 juta pengangguran setiap tahunnya.

Selain itu, setiap tahunnya ada sekitar 2-2,5 juta orang angkatan kerja baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

“Selain itu, saat ini ada 8,14 juta orang yang setengah menganggur dan 28,41 juta orang pekerja paruh waktu. Dengan demikian, setidaknya ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh tahun ini. Ini angka tinggi, ditambah tadi berdasarkan angka Kemenkeu kurang lebih 4-5 juta pengangguran terbuka disebabkan pandemi,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sektor-sektor industri yang memiliki tenaga kerja besar turut terimbas pandemi.

Sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja terbanyak, yang berkontribusi terhadap penyerapan total tenaga kerja sebesar 29,04%, pertumbuhan pada kuartal I lalu hanya sebesar 0,02% dan kuartal II lalu 2,19%.

Kemudian, kata Rosan, sektor perdagangan yang memiliki andil terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 18,63%, pertumbuhan ekonominya pada kuartal I lalu sebesar 1,60%, namun pada kuartal II minus 7,57%.

Adapun industri pengolahan yang memiliki andil penyerapan tenaga kerja sebanyak 14,09%, pertumbuhan PDB-nya pada kuartal I lalu 2,06%, kemudian pada kuartal II tahun ini merosot jadi minus 6,19%.

“Sektor akomodasi dan makanan- minuman akan mengalami kontraksi 22,02% serta industri transpor tasi minus 30,84%. Makanan dan minuman mengalami kontraksi besar, tekanan terhadap tenaga kerja sangat besar, oleh karena itu langkah-langkah ke depan dalam penciptaan lapangan kerja menjadi penting ke depannya,” ucapnya.

Airlangga Hartarto. Foto: IST
Airlangga Hartarto. Foto: IST

Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan, pihaknya juga perlu menekankan bahwa untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 memerlukan kesadaran dan kedisiplinan tinggi dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), serta menggencarkan operasi yustisi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

“Koordinasi antarlini, pemerintah pusat dan daerah juga menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia agar upaya percepatan penanganan Covid-19 dapat berjalan optimal, aman, dan efektif,” tandas Airlangga.

Buka-Tutup Mematikan

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Foto: IST
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Foto: IST

Terkait perkembangan PSBB, Alphonzus mengatakan, buka-tutup mal selama Pembatasan Sosial Berskala Besar mematikan tenant. Mereka tidak mampu lagi menyewa mal.

“Meski mal dibuka lagi, tapi akibat kebijakan buka-tutup, tenant kini kesulitan bangkit. Tenant yang sudah mati sulit dihidupkan lagi, sedangkan tenant yang masih beroperasi sedang sekarat,” ucapnya.

Perkembangan omzet ritel; Kontribusi sektor perdagangan, industri penglahan, dan pertanian;  pertumbuhan PDB per sektor.
Perkembangan omzet ritel; Kontribusi sektor perdagangan, industri penglahan, dan pertanian; pertumbuhan PDB per sektor.

Padahal, saat ini, karyawan tenant sekitar 2 juta orang. Sedangkan karyawan mal sekitar 280.000.

“Jika tidak ada solusi untuk membantu, semua tenant akan mati. Sekitar 2 juta orang karyawan tenant akan kehilangan pekerjaan dan 280.000 karyawan akan kehilangan pekerjaan. Mal juga tidak bisa eksis, jika tidak ada tenant,” paparnya.

Ia mengakui, Pemprov DKI Jakar ta memberi izin buka karena selama PSBB transisi sebelumnya pusat perbelanjaan sudah menjalankan sesuai protokol kesehatan, sehingga di masa PSBB ketat pusat perbelanjaan diizinkan untuk buka.

“Yang menjadi masalah ketika diberlakukan (PSBB ketat) 14 September lalu tingkat kunjungan hanya 20% saja. Terjadi penurunan hingga 50% dari saat PSBB transisi, kunjungan 30-40% saat transisi,” tuturnya. (is/ns/ ark/try/ac/ant/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN