Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana sebuah pusat perbelanjaan di kawasan bisnis Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Suasana sebuah pusat perbelanjaan di kawasan bisnis Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Tenant Mal Terkapar, Pengangguran Meledak

Jumat, 25 September 2020 | 10:43 WIB
Sanya Dinda dan Primus Dorimulu

JAKARTA, investor.id – Meredam ledakan pengangguran akibat kebijakan yang mematikan para tenant atau perusahaan penyewa mal dan UMKM pemilik sebagai produsen, pemerintah diminta menghapus berbagai jenis pajak dan memberikan subsidi gaji kepada karyawan tenant. Tanpa respons positif dari pemerintah, jumlah pengangguran akan mencapai jutaan orang dan UMKM pemasok barang akan kolaps.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey dalam wawancara dengan Investor Daily di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Foto: IST
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Foto: IST

Alphonzus Widjaja mengatakan, untuk meredam ledakan pengangguran, asosiasi menyurati Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, yang juga Menko Perekonomian. Permintaan APPBI ada tiga.

Pertama, meminta relaksasi pembebasan dari pajak yang dipungut pemerintah pusat. Kedua, pembebasan dari pajak yang dipungut pemerintah daerah. Ketiga, subsidi bantuan gaji untuk karyawan yang dengan upah minimum provinsi (UMP) sekitar 50%, yang nanti disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Pertama itu yang dari pemerintah pusat, kami minta pembebasan dari PPh (pajak penghasilan), PPN (pajak pertambahan nilai), dan pajak penjualan dihapuskan sementara. Kami minta ini sampai pertengahan 2021. Ini karena pusat perbelanjaan baru bisa pulih normal kalau vaksinasi sudah bisa dilaksanakan. Kalau itu belum dilaksanakan, pusat perbelanjaan nggak bisa normal, dan yang kita tahu produksi vaksin itu mulai kuartal pertama tahun depan, itu sesuai pembicaraan pemerintah,” ujar Alphonzus Widjaja.

Perkembangan omzet ritel; Kontribusi sektor perdagangan, industri penglahan, dan pertanian;  pertumbuhan PDB per sektor.
Perkembangan omzet ritel; Kontribusi sektor perdagangan, industri penglahan, dan pertanian; pertumbuhan PDB per sektor.

Kalau produksi vaksin Covid-19 pada kuartal pertama 2021, lanjut dia, maka vaksinasinya terhadap seluruh masyarakat juga perlu waktu. Alphonzus memperkirakan butuh waktu 3 bulan untuk vaksinasi.

“Jadi, kuartal I dan kuartal II tahuh depan, setelah vaksinasi berhasil, dunia usaha pulih lagi. Itu alasannya kami minta sampai pertengahan tahun depan (pembebasan pajak),” ucapnya.

Kedua, pemerintah daerah perlu membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB), pembebasan pajak reklame, dan pajak parkir. Sekarang ini penerimaan parkir sedikit, tapi pajaknya tetap ada.

“Untuk biaya operasional parkir, sekarang ini jumlahnya sedikit masih harus bayar pajak juga. Kalau PBB itu, saat ini, meski pusat perbelanjaan tutup atau operasional terbatas, PBB mesti bayar terus, demikian pula pajak reklame. Meski mal tutup, sekarang mesti harus bayar pajak reklame, jadi kami mesti dibebaskan untuk membantu cash flow pusat perbelanjaan,” katanya.

Ketiga, pihaknya meminta subsidi bantuan gaji untuk karyawan dengan UMP sekitar 50% yang nanti disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, atau untuk yang bergaji sekitar Rp 6 juta per bulan. Ini diminta kepada pemerintah pusat untuk disalurkan lewat BPJS, tidak perlu ke pengusaha dulu.

Makan di Restoran Mal

Protokol kesehatan syarat utama dalam masa PSBB transisi di cafe dan resto. Foto: SP/Joanito
PSBB tak lagi izinkan makan dan minum di cafe dan resto. Foto ilustrasi: SP/Joanito

Alphonzus juga meminta pemerintah mengizinkan pengunjung makan di restoran di dalam mal. “Saat ini, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ketat memengaruhi tingkat kunjungan karena pengunjung kafe dan restoran tidak boleh makan di tempat, selain pemeriksaan di mana mana. Ini masalah, karena kafe dan restoran itu adalah destinasi utama di pusat perbelanjaan, sehingga memengaruhi kunjungan turun,” ucapnya.

Yang menjadi masalah lagi, di sektor restoran dan kafe ini tidak semua produknya bisa take away atau delivery, sehingga akhirnya memilih tutup sementara. Kalaupun dipaksakan hanya melayani take away dan delivery, penjualannya tidak bisa menutup biaya operasi.

Saat ini, sudah banyak restoran dan kafe yang merumahkan karyawannya. Yang jadi masalah, lanjut dia, kasus positif Covid-19 tidak turun-turun, tapi cenderung naik.

“Kasus positif Covid-19 pecah rekor terus, padahal tujuan pelaksanaan PSBB ketat mengurangi jumlah orang positif. Sekarang ini tidak terjadi dan ini berarti berkepanjangan. Kalau demikian, maka kar yawankaryawan yang tadinya dirumahkan pasti akan di-PHK (pemutusan hubungan kerja),” tuturnya.

Selain itu, yang lebih memprihatinkan, pusat perbelanjaan tidak punya dana cadangan dana lagi, setelah sejak Maret lalu sudah melakukan efisiensi untuk mempertahankan diri. Itulah sebabnya, asosiasi meminta bantuan pemerintah agar bisa mempertahankan usaha dan karyawan bisa bekerja.

“Saat ini sudah habis, apalagi yang mau diefisiensikan. Itu yang jadi masalah, dana cadangan sudah habis, selama 6 bulan sudah melakukan efisiensi, sehingga sekarang minta bantuan pemerintah,” tandasnya. (is/ns/ark/try/ac/ant/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN