Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tito Karnavian. Foto: id.wikipedia

Tito Karnavian. Foto: id.wikipedia

Tim Lintas K/L untuk Efektifkan Penyaluran Dana Desa

Arnoldus Kristianus, Senin, 10 Februari 2020 | 23:13 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan membentuk tim bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Tim dibentuk untuk membina dan mengawasi penggunaan dana desa yang telah disalurkan. Kemendagri akan bertugas membina aparat pemerintah dan perangkat daerah sedangkan program ditentukan oleh Kemendes PDTT. Sinergi antar Kementerian/Lembaga  (K/L) dilakukan untuk meningkakan efektivitas penggunaan dana desa.

Tahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun atau naik dari tahun 2019 yang mencapai Rp70 triliun. Setiap desa akan mendapatkan alokasi rata-rata dana desa mencapai Rp 960,5 juta.

"Kalau 34 provinsi, minimal 17 tim gabungan dari Kemendes dan Kemendagri untuk jelaskan langkah apa yang perlu dikerjakan, program yang sesuai arahan Presiden, intinya padat karya dan bagaimana pengawasan agar tidak salah," ucap Tito dalam konferensi pers di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Senin (10/2).

Ia mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi pemerintah terus mendorong sumber pertumbuhan ekonomi domestik sebagai penopang utama. Oleh karena itu dana desa disalurkan lebih cepat. Sehingga dapat menggerakkan perekonomian di daerah. Nantinya dana desa tersebut diharapkan akan dipakai untuk program padat karya.

“Oleh karena itu dengan penggunaan otonomi lebih besar diharapkan pemerintah daerah lebih efisien menggunakannya. Namun akuntabilitasnya tetap harus dijaga Ini juga akan memerlukan pembinaan dan pengawasan supaya tetap akuntabel,” ucap Tito.

Sri Mulyani. Foto: IST
Sri Mulyani. Foto: IST

Dalam kesempatan yang sama  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana desa tahun ini langsung ditransfer ke rekening kas desa (RKD) dari Pemerintah Pusat melalui rekening kas umum daerah (RKUD).

Melalui mekanisme itu, kata dia, dana desa akan lebih cepat diterima desa dan tanpa menunggu semua desa siap salur.  Kerja sama dengan Kemendagri dilakukan untuk menghindaari adanya dana yang mengendap.

“Kami juga mengharapkan  transfer ke daerah ini makin perbaiki kualtias karena tema belanja secara kualitas lebih baik masih terus menerus kita tetkankan. Penguatan dari transfe ini antara input dengan output yang ingin dicapai daerah dan outcome akan makin ditekankan,” ucap Sri Mulyani.

Transfer dana desa tahun ini dilakukan tiga kali masing-masing 40% tahap pertama yang ditransfer paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Tahap kedua 40% ditransfer paling cepat Maret dan paling lambat Agustus serta sebesar 20% untuk tahap ketiga paling cepat Juli. Besaran tersebut berbeda dibandingkan tahun 2019 masing-masing tahap pertama hingga ketiga mencapai 20%, 40% dan 40%.

“Kami salurkan makin fokus dan ini berarti informasi database berbasiskan kinerja. Jadi nanti kalau ditransfer semakin tidak gunakan cash karena langsung dari rekening ke rekening. Sehingga kita punya big data itu dan nanti bisa tekankan kinerja,” ucap Sri Mulyani.

Dengan dipercepatnya penyaluran dana desa maka pemerintah harus memperhatikan pendampingan dan pengawasan secara bersamaan.  Dengan jumlah yang semakin besar maka tantangan pengelolaan dana desa menjadi semakin besar

“Pemerintahan harus memiliki kapasitas yang kuat dalam pengelolaan dan penganggaran. Dengan integritas pengelolaan yang kuat maka desa dapat menjadi elemen penting untuk  mengantisipasi perlambatan  ekonomi,” ucap Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng.

Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng. Foto: youtube
Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng. Foto: youtube

Untuk menjadikan dana desa sebagai stimulan ekonomi perbaikan tata kelola harus dilakukan. Misalnya lewat  penguatan kelembagaan ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan koperasi.  Upaya tersebut dimulai dari saat menyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa sampai pelaksanaan APBD Desa.

”Dari perencanaan sampai penggunaan anggaran harus  harus mencerminkan poisisi dana desa atau APBD desa secara umum sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi kapitalisasi potensi lokal desa  dan berkontribusi terhadap  pengentasan kemiskinan,” ucap Robert.

Robert mengatakan sejauh ini kemampuan desa dalam mengelola anggaran masih relatif. Ia menilai baru desa-desa di Pulau Jawa dan Sumatera yang siap untuk mengelola dana desa. Oleh karena itu Pemerintah pusat harus melakukan peningkatan kemampuan pemerintah daerah sehingga memiliki pemahaman pengelolaan keuangan yang baik.

“Dalam pengelolaannya dana desa masih membutuhkan penataaan administrasi dan peguatan tata kelola. Kemampuan setiap daerah bervariasi sehingga harus disiapkan ke sana,” ucap Robert.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN