Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung KPK. Foto ilustrasi: pemilu-news.com

Gedung KPK. Foto ilustrasi: pemilu-news.com

Tingkatkan Transparansi, PUPR Gandeng KPK dalam PBJ

Selasa, 24 November 2020 | 23:23 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor/id - Alokasi anggaran konstruksi nasional tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 414 triliun. Sepertiga dari jumlah anggaran tersebut atau Rp 149,81 triliun berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk meningkatkan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) konstruksi, PUPR melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meluncurkan instrumen digital Sistem Informasi Pengalaman (Simpan).

“Kami berkomunikasi dengan Wakil Ketua KPK (Alexander Marwata). Tolong kami dibantu untuk bisa melaksanakan PBJ ini agar lebih baik. Pasti kita ingin lebih baik dan lebih baik ke depan, kita tidak ingin mundur. Dan KPK sudah siap untuk membantu kami” ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan arahan di Acara Pembukaan Konstruksi Indonesia dan Indonesia Infrastructure Week 2020 di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (24/11).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Basuki menambahkan bahwa PUPR memiliki 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi, Satuan Tugas (Satgas), Koordinator Wilayah (Korwil), dan melibatkan KPK. Bahkan Inspektorat Jenderal (Irjen) juga sudah meneken MoU untuk mendukung upaya PUPR agar terus maju.

“Jadi kita tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat. Ada 800 lebih Satuan Kerja dan hampir 3000 Pokja. Jadi saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat tercela, walaupun dalam doa, saya selalu sampaikan jangan sampai kita berpikir atau berbuat tercela membelanjakan uang negara ini,” kata Basuki.

Di samping melibatkan institusi KPK, PUPR juga mengembangkan konversi sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi dari manual menuju digital menggunakan platform digital pengalaman Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan pengalaman profesional tenaga kerja jasa konstruksi melalui sistem informasi bernama Simpan yang sekitar 13 tahun sudah dikembanglan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi.

Sistem ini terhubung dengan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI). Sehingga akan mampu meningkatkan daya saing BUJK dan tenaga kerja konstruksi nasional sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses PBJ.  

“Yang terpenting transparansi karena dengan transparansi itulah kita bisa mengurangi penyelewengan-penyelewengan. Jadi saya kira segala upaya kita lakukan untuk membuat PBJ lebih baik karena inilah hidup matinya jasa konstruksi,” ujar Basuki.

Apalagi pada tahun-tahun ini, pertumbuhan ekonomi di kuartal III atau IV didominasi oleh belanja pemerintah yang naik 15% akibat belum meningkatnya investasi dan rendahnya konsumsi masyarakat. Naiknya belanja pemerintah pada kuartal III tersebut terbukti mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi minus 3%. Di kuartal IV atau 2021 mendatang berbagai upaya juga terus dilakukan untuk mempercepat belanja modal agar pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Basuki menyebut bahwa tahun depan PUPR akan menerima DIPA anggaran 2021. Oleh sebab itu, bulan lalu pihaknya melakukan tender dini di mana sekitar 1900 paket sudah masuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sehingga instrumen digital Simpan ini diharapkan dapat mulai berfungsi tahun depan.

“Nanti kita lihat, kita evaluasi bagaimana kinerja Simpan ini untuk bisa kita improve ke depan. Karena Simpan ini akan sangat mengubah performance PBJ di PUPR,” imbuhnya.

Infrastruktur tingkatkan daya saing

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengajak reinstrospeksi mengenai arti penting pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama bangsa Indonesia untuk bersaing dengan bangsa lain.

Infrastruktur juga menjadi pencipta lapangan kerja, menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru, memperbaiki jaringan logistik, dan pembangunan infrastruktur berperan untuk membangun peradaban dan mewujudkan keadilan sosial.

Karena itu, di masa kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, Indonesia akan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menghubungkan infrastruktur yang sudah dibangun dengan Kawasan ekonomi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pariwisata, persawahan, perkebunan dan kawasan tambak-tambak perikanan. “Kiranya semua ini menjadi pedoman kita dalam berkegiatan ke depannya,” tutup Rosan.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN