Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gabah petani. Foto: agribisnis.co.id

Gabah petani. Foto: agribisnis.co.id

Topang Bulog, Pemerintah Harus Naikkan HPP Gabah

Damiana Simanjuntak, Kamis, 12 September 2019 | 00:01 WIB

JAKARTA, investor.id - Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, pemerintah perlu segera menaikkan harga pokok pembelian (HPP) gabah/ beras. Hal itu diperlukan untuk menopang Perum Bulog agar memiliki jaminan dalam melaksanakan tugas penyerapan. Jika, kata dia, pemerintah sesuai Surat Edaran Menteri Sosial tanggal 15 Juli 2019 memang benar memutuskan Bulog sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT).

"Ada dua solusi yang bisa menopang Bulog. Yang saat ini memang menghadapi masa transisi yang tidak mudah. Pertama, sebenarnya sudah ada Surat Edaran Menteri Sosial, bahwa hasil rakortas, dengan jelas disebutkan bahwa Bulog akan memasok beras ke e-warung (tempat transaksi BPNT). Kuantitasnya setidaknya bisa 200 ribu ton itu per bulan. Ini bisa solusi sementara untuk Bulog," kata Dwi Andreas saat dihubungi, Rabu (11/9).

Dwi Andreas Santosa, Ketua Dewan Pembina CRB
Dwi Andreas Santosa


Kedua, lanjut dia, Bulog harus bisa profesional. Dengan kapasitas hampir 4 juta ton, ujar dia, Bulog merupakan pemain perdagangan beras terbesar di Indonesia. Dia membandingkan Bulog dengan salah satu perusahaan perberasan nasional yang hanya berkapasitas 400 ribu ton.

"Kenapa perusahaan itu bisa bertahan dan menghidupi dirinya? Bulog dituntut meningkatkan profesionalitasnya. Kan sama-sama badan usaha? Kenapa yang satu bisa, Bulog nggak bisa?," kata Dwi Andreas.

Dia mengakui, sebagai BUMN pangan, Bulog memang berstatus Perusahaan Umum (Perum). Yang juga harus menjalankan penugasan pemerintah. Dalam hal ini, melakukan pengadaan beras pemerintah, baik dengan membeli produksi petani. Maupun, melaksanakan penugasan impor.

Untuk menjalankan tugas pengadaan/ penyerapan dari dalam negeri, Bulog membeli gabah petani berdasarkan HPP yang diatur pemerintah. Saat ini, HPP yang berlaku diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2015 tentang tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Dimana, HPP untuk gabah kering panen (GKP) adalah Rp 3.700 per kilogram (kg) di tingkat petani dan Rp 3.750 per kg di penggilingan. Sedangkan, HPP gabah kering giling (GKG) ditetapkan sebesar Rp 4.600 per kg di tingkat petani dan Rp 4.650 per kg di gudang Bulog. Dan, HPP beras diatur sebesar Rp 7.300 per kg di gudang Bulog.

Dwi Andreas mengatakan, Inpres HPP No 5/2015 itu menaikkan sekitar 12% HPP berlaku pada tahun 2012. Sementara, ujar dia, inflasi pada periode waktu yang sama telah naik 21%. Secara total, kata dia, hingga tahun 2018, inflasi telah naik 31%. Berdasarkan kajian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) pada bulan April 2019, lanjut Dwi Andreas, biaya produksi gabah telah mencapai Rp 4.526 per kg.

"Kalau ada yang bilang, menaikkan HPP bakal menaikkan inflasi, itu salah persepsi. Nggak benar sama sekali. Pemerintah bisa melihat data, historinya ada. Mari adu data. Selama 14 tahun terakhir, tidak ada kaitan antara inflasi dengan HPP. Kalau pemerintah tidak juga menaikkan HPP, sama saja artinya nyuruh petani semakin miskin," kata Dwi Andreas yang juga Ketua Umum AB2TI.

Sementara itu, lanjut dia, Bulog harus membeli gabah petani. Padahaldengan kenaikan biaya produksi, saat ini tidak lagi ditemukan harga GKP Rp 3.700 per kg.

"Karena itu, kami mengusulkan HPP dinaikkan menjadi Rp 4.500 per kilogram untuk GKP. HPP ini alat Bulog untuk melakukan penyerapan. Ketika nanti Bulog menjadi penyalur BPNT, tapi tidak menyerap karena harga belinya tidak bisa bersaing. Lalu, apa yang disalurkan?," kata Dwi Andreas.

Beras Bulog. Foto  IST
Beras Bulog. Foto IST


Dwi Andreas mengatakan, BPNT adalah kebijakan yang berdampak positif. Meski, kata dia, pelaksanaannya memang menghapuskan outlet penyaluran Bulog melalui rastra/ raskin sebesar 230 ribuan ton per bulan.

"Data menunjukkan, volume beras yang diakses oleh penerima manfaat BPNT lebih besar 46% dibandingkan rastra/ raskin. Dengan kualitas yang lebih baik. Dari sisi kebijakan, berarti BPNT sangat tepat. Bulog, tetap sangat bisa mengendalikan pasar beras meski outlet penyalurannya hilang. Kapasitasnya sangat bisa. Apalagi, Bulog didukung 100% oleh pemerintah," kata Dwi Andreas.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, salah satu tugas Bulog adalah menyerap bahan pangan pokok khususnya gabah/beras dari petani guna menjaga kestabilan harga di tingkat petani.

Dia membenarkan, pernyataan Direktur Utama Bulog Budi Waseso bahwa BUMN tersebut terancam kolaps karena harus menanggung beban bunga sekitar Rp 240 miliar per bulan. Hal itu, kata dia, karena Bulog dalam melaksanakan tugasnya menggunakan dana berasal dari pinjaman dengan bunga komersial.

"Sebenarnya, hal itu tidak masalah. Karena, dengan tugas penyaluran berupa bantuan sosial (bansos) rastra/ raskin, masih bisa tertutupi karena subsidi yang dibayar oleh pemerintah. Hanya saja, ketika bansos rastra beralih ke BPNT, penugasan kami di hilir terhambat. Sementara, di hulu kami harus tetap menjalankan penugasan. Yakni, membeli hasil panen petani supaya harga terjaga dan tidak anjlok," kata Iqbal saat dihubungi Rabu (11/9).

Untuk tetap bisa membayar bunga pinjaman tersebut, kata dia, penyaluran beras hasil pembelian dari petani harus lancar.

"Sebaiknya beras Bulog itu tidak disimpan terlalu lama karena bunganya akan terus berjalan. Dan, keuangan Bulog akan mengalami kesulitan. Harapan Bapak Budi Waseso kiranya dapat diberikan Jaminan Kredit Pemerintah atau penyertaan modal kerja pemerintah. Agar dapat membantu struktur keuangan Bulog, khususnya dalam kegiatan penugasan yang diberikan pemerintah. Dan, mohon dukungan penambahan pangsa pasar untuk komoditi beras, sehingga volume penugasan penyerapan dan penyaluran," kata Iqbal.

Sementara itu, lanjut Iqbal, Bulog mengusulkan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020.

"Rencananya anggaran itu akan dialokasikan untuk komoditas beras sebesar Rp 5,8 triliun dan Rp 6,7 triliun untuk komoditas selain beras, yaitu jagung, kedelai, gula dan daging," kata Iqbal.  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN