Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana Stasiun MTR Bendungan Hilir Lumpuh Total akibat Listrik padam di Jabodetabek, Jakarta, Minggu (/7/2019). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Suasana Stasiun MTR Bendungan Hilir Lumpuh Total akibat Listrik padam di Jabodetabek, Jakarta, Minggu (/7/2019). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Tragedi Blackout dan Masalah Kepemimpinan yang Jadi Sorotan

Selasa, 6 Agustus 2019 | 20:31 WIB

JAKARTA, investor.id - Kasus blackout menjadi pemberitaan besar dalam tiga hari ini. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo pun menyambangi kantor PLN Pusat untuk meminta penjelasan langsung dari direksi PT PLN Persero mengenai pemadaman listrik tersebut. Namun, seusai mendapat penjelasan dari Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani, Jokowi terlihat marah dan bergegas pergi.

Bukan semata masalah teknis yang menjadi sorotan, melainkan masalah kepemimpinan di tubuh BUMN kelistrikan tersebut. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan PLN tidak boleh dipimpin oleh orang yang hanya mengerti masalah keuangan.

Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: sp.beritasatu.com
Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: sp.beritasatu.com

“Tadi Presiden sudah memerintahkan evaluasi, harus ada evaluasi mendasar. Tidak boleh PLN dipimpin oleh orang yang ngerti masalah finance saja, harus balik dipimpin orang yang ngerti mengenai masalah teknologi,” tutur Luhut.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga bersuara soal ini. Dia meminta Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk melakukan revitalisasi di internal PT PLN Persero.

Bambang Soesatyo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Bambang Soesatyo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

“Menurut saya dalam kasus ini harus bertanggung jawab dan kita minta adalah Menteri BUMN untuk segera melakukan revitalisasi dan berbagai perbaikan di tubuh PLN,” kata Bambang.

Bambang memahami kekecewaan presiden Joko Widodo terhadap jajaran PT PLN Persero atas kejadian tersebut. Ia mengatakan, apabila memungkinkan pemerintah bisa mengganti direksi PLN dengan sosok yang lebih mumpuni.

Memang, jika dirunut ke belakang, PLN mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan sejak Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka pada 23 April lalu.

Tiga kali PLN memiliki Plt Dirut pasca Sofyan Basir, yakni 25 April 2019 -> Muhamad Ali, 29 Mei 2019 -> Djoko Raharjo Abumanan , dan 2 Agustus 2019 -> Sripeni Inten Cahyani. Foto: IST
Tiga kali PLN memiliki Plt Dirut pasca Sofyan Basir, yakni 25 April 2019 -> Muhamad Ali, 29 Mei 2019 -> Djoko Raharjo Abumanan , dan 2 Agustus 2019 -> Sripeni Inten Cahyani. Foto: IST

Selanjutnya, pada 25 April 2019, pemerintah menunjuk Muhamad Ali sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut. Hanya berselang kurang dari sebulan, atau pada 29 Mei , pemerintah mengganti Muhamad Ali dengan Djoko Raharjo Abumanan. Namun, kurang dari tiga bulan plt itu pun kembali diganti, dengan ditunjuknya Sripeni Inten Cahyani pada 2 Agustus sebagai plt. Praktis dalam waktu 4 bulan saja, PLN berganti pimpinan hingga 3 kali.

Mengenai alasan pemerintah belum menunjuk dirut definitif, Direktur Perencanaan Korporat PLN Syovfi Felianty Roekman pernah mengatakan, pemerintah tengah mencari sosok yang pas menggantikan Sofyan Basir. “Masih mencari yang tepat,” kata dia usai menghadiri RUPS di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/5).

Namun, tidak dijelaskan, sosok yang tepat itu seperti apa, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah pun pernah mengatakan, kriteria Dirut PLN yaitu punya kepemimpinan yang kuat dan integritas.

“Dia bisa punya kemampuan sebagai leader karena PLN sangat strategis dan besar,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmy Radhi menila, seringnya pergantian direksi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN akan mengganggu kinerja PLN.

“Menteri BUMN harus segera menetapkan Dirut PLN definitif dalam waktu dekat ini. Agar strategic corporation dan operational decisions dapat diputuskan secara tepat dan cepat,” tandasnya. (es/berbagai sumber)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA