Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Airlangga Hartarto. Foto: IST

Airlangga Hartarto. Foto: IST

Transformasi Ekonomi Lebih dari Sekadar Pulih

Senin, 3 Agustus 2020 | 12:34 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan melakukan transformasi ekonomi bukan sekadar pemulihan. Airlangga menekankan, tugas Komite bukan hanya memulihkan ekonomi, tetapi mentransformasi  ekonomi.

“Sebab kalau pulih bisa sakit lagi, tetapi kalau transform, ekonomi akan melonjak. Ini yang diminta Presiden, agar kita meloncat, sehingga kita menjadi bangsa yang maju dan keluar dari middle income trap,” tegas Airlangga. dalam wawancara dengan Berita Satu TV di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Wawancara lengkap dengan Airlangga akan disiarkan Berita Satu TV pada Selasa (4/8) pukul 21.30 WIB.

Airlangga membeberkan pentingnya transformasi ekonomi, antara lain di sektor ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, dan birokrasi.

Biaya penanganan Covid-19
Biaya penanganan Covid-19

Airlangga menyebut, pengguna internet di Indonesia mencapai 180 juta, tetapi yang aktif sekitar 150 juta. Potensi dari ekonomi digital di Indonesia hingga 2024 mencapai US$ 130 miliar.

“Kalau kita tidak memanfaatkan, Negara lain yang akan memanfaatkan. Nilai ekonomi digital di Asean mencapai US$ 150 miliar pada 2024, kita menjadi pemain utama,” ujarnya.

Transformasi sektor kesehatan bertujuan agar pelayanan kesehatan bisa terkendali. Transformasi pendidikan terjadi karena saat ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online.

Realisasi pencairan stimulus
Realisasi pencairan stimulus

Demikian pula di birokrasi, karena banyak ASN yang bekerja dari rumah dan banyak kegiatan yang dilakukan secara online. “Artinya banyak input online, tetapi kebijakan akhirnya tetap offline,” tuturnya.

Kerena itu, pemerintah terus membenahi infrastruktur digital, memperhatikan sektor informasi, komunikasi, dan telekomunikasi (ICT), sehingga semua penduduk bisa terhubung secara digital.

Kartu Prakerja

Ilustrasi Kartu Prakerja; IST
Ilustrasi Kartu Prakerja; IST

Sementara itu, Program Kartu Prakerja yang sempat dihentikan sementara akan digelar lagi pada awal Agustus ini, untuk gelombang IV. Airlangga yang juga menjabat ketua Komite Cipta Kerja menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) untuk meningkatkan pemutakhiran data peserta.

Sebelumnya, komite sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuannya untuk ‘memblokir’ mereka yang tidak berhak ikut program Kartu Prakerja. Mereka antara lain ASN, TNI/ Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN/ BUMD. Berdasar Perpres 76 Tahun 2020, Program Kartu Prakerja ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK dan dirumahkan, pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI
Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI

Dalam regulasi ini, manajemen Program Kartu Prakerja bahkan bisa melakukan tindakan hukum secara pidana apabila ada peserta yang tidak berhak tapi ikut program, atau memalsukan identitas. Pemerintah menganggarkan dana Prakerja sebesar Rp 30 triliun tahun ini bagi 5,6 juta orang.

Airlangga mengklaim ada 480 ribu orang peserta Kartu Prakerja yang sukses dan menikmati hasil. Pada gelombang I-III, Prakerja bisa menjangkau 200-250 ribu orang per minggu. Berikutnya akan dinaikkan menjadi 500 ribu, kemudian 800 ribu per minggu. (th/nov/hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN