Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Departemen Pengawas IKNB Bambang W Budiawan bersama pembicara diantaranya, Anggota Komisi XI-DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan RI Pande Putu Oka Kusumawardani, Ketua Tax Centre LPPIA FIA UI Gunadi, Chief Editor Investor Daily Primus Dorimulu, Ketua Umum Asosiasi Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno dan Dosen FIA UI selaku moderator Iman Santoso saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube, Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Kepala Departemen Pengawas IKNB Bambang W Budiawan bersama pembicara diantaranya, Anggota Komisi XI-DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan RI Pande Putu Oka Kusumawardani, Ketua Tax Centre LPPIA FIA UI Gunadi, Chief Editor Investor Daily Primus Dorimulu, Ketua Umum Asosiasi Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno dan Dosen FIA UI selaku moderator Iman Santoso saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube, Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

RUU KUP BERPOTENSI GERUS KELAS MENENGAH

Tren Penghindaran Pajak Meningkat

Sabtu, 11 September 2021 | 18:00 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com) ,Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Revisi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diperlukan untuk mengantisipasi berbagai tantangan penerimaan pajak yang timbul akibat meningkatnya tren praktik penghindaran pajak. Salah satu contohnya adalah peningkatan jumlah wajib pajak (WP) badan yang mengaku rugi bertahuntahun namun tetap beroperasi.

Namun di lain sisi, sejumlah kalangan khawatir RUU KUP bakal menggerus jumlah lapisan kelas menengah, menimbulkan demand shock, melemahkan daya beli, menaikkan kredit bermasalah perbankan dan default lembaga pembiayaan, serta menurunkan sovereign credit rating.

Demikian antara lain terungkap dalam webinar bertajuk “Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021” yang digelar Tax Centre Universitas Indonesia, Jumat (10/9/2021). Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardhani membeberkan kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan saat ini. Untuk pajak penghasilan (PPh) misalnya, WP badan yang mengaku selalu rugi menunjukkan tren peningkatan.

Kepala Departemen Pengawas IKNB Bambang W Budiawan bersama pembicara diantaranya, Anggota Komisi XI-DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan RI Pande Putu Oka Kusumawardani, Ketua Tax Centre LPPIA FIA UI Gunadi, Chief Editor Investor Daily Primus Dorimulu, Ketua Umum Asosiasi Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno dan Dosen FIA UI selaku moderator Iman Santoso saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube, Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Kepala Departemen Pengawas IKNB Bambang W Budiawan bersama pembicara diantaranya, Anggota Komisi XI-DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan RI Pande Putu Oka Kusumawardani, Ketua Tax Centre LPPIA FIA UI Gunadi, Chief Editor Investor Daily Primus Dorimulu, Ketua Umum Asosiasi Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno dan Dosen FIA UI selaku moderator Iman Santoso saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube, Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

“WP badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat, tetapi mereka tetap dapat beroperasi bahkan mengembangkan usaha di Indonesia,” kata dia.

Putu Oka menyebut bahwa Negara lain juga menghadapi tantangan yang sama dengan Indonesia. Namun, mereka telah memiliki ketentuan seperti alternative minimum tax (AMT). Negara-negara itu juga memiliki aturan untuk mencegah penghindaran pajak atau (GAAR), sementara Indonesia belum memilikinya. Karena itulah, lewat RUU KUP, pemerintah mengusulkan aturan AMT seiring banyaknya WP badan yang hingga saat ini terus membukukankerugian namun terus beroperasi dan bahkan mengembangkan usahanya. 

Melalui AMT, pemerintah berencana mengenakan tarif pajak minimum sebesar 1% dari penghasilan bruto. Kementerian Keuangan mencatat, total WP badan yang melaporkan kerugian sejak 2015 hingga 2019 mencapai 9.496 WP, meningkat 83% dibandingkan periode 2012-2016 sebanyak 5.199 WP. Hal ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak.

PPh Natura

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan RI Pande Putu Oka Kusumawardani  saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube pada Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Kementerian Keuangan RI Pande Putu Oka Kusumawardani saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube pada Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Di lain sisi, sistem PPh orang pribadi yang berlaku di Indonesia masih relative regresif. Hal ini menjadi dasar pemerintah memasukkan PPh OP untuk direvisi melalui RUU KUP. Menurut Putu Oka, pemajakan atas orang kaya tidak optimal karena pengaturan terkait fringe benefit. Pasalnya berbagai fasilitas pengecualian pajak atas natura saat ini cenderung dinikmati oleh mereka yang tidak menjadi objek pajak atau orang kaya.

“Sebagian besar belanja pajak PPh OP kita dimanfaatkan oleh segmen wajib pajak yang relatif berpenghasilan tinggi,” ujar Oka.

Berdasarkan paparan Ditjen Pajak (DJP) dalam rapat bersama Komisi XI pada Juli 2021, selama kurun waktu 2016-2019, total belanja pajak PPh orang pribadi atas penghasilan dalam bentuk natura dari objek pajak mencapai Rp 5,1 triliun.

Selain itu, lebih dari 50% tax expenditure PPh OP atas penghasilan dalam bentuk natura yang diberikan, dinikmati oleh WP orang pribadi yang menggunakan lapisan tarif pajak tertinggi, yakni penghasilan kena pajak lebih dari Rp 500 juta. Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakadilan horizontal dan membuka ruang untuk melakukan tax planning, mengingat tarif PPh badan lebih rendah dibandingkan dengan tariff tertinggi PPh orang pribadi.

Oleh karena itu, pemerintah akan merevisi ketentuan UU PPh mengenai natura dalam RUU KUP. Nantinya pemberian natura akan menjadi penghasilan bagi penerimanya dan akan menjadi biaya bagi pemberi kerja.

Selain mengubah ketentuan mengenai natura, pemerintah juga menambah lapisan penghasilan kena pajak, dari saat ini sebanyak 4 menjadi 5 lapiran penghasilan kena pajak, dengan tarif baru sebesar 35% untuk lapisan penghasilan di atas Rp 5 miliar.

Pengecualian PPN

Kontribusi sektoral terhadap PDN dan PPN Dalam Negeri
Kontribusi sektoral terhadap PDN dan PPN Dalam Negeri

Putu Oka juga mengungkapkan, selama ini pengecualian atas fasilitas PPN atas barang dan jasa yang berlaku di Indonesia relatif lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Hal itu memicu terjadinya ketimpangan kontribusi dari sektor usaha terhadap prdouk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan kontribusi PPN-nya. Hal itu terlihat pada sektor pertanian, pertambangan, jasa keuangan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan yang kontribusinya terhadap PDB maupun PPN relatif kecil. Sektor-sektor tersebut selama ini banyak menikmati pengecualian PPN.

Sebagai contoh, tahun 2020, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB dan PPN masing-masing hanya 6,7% dan 2,3%, jasa keuangan 4,7% dan 1,3%, jasa kesehatan 1,4% dan 0,2%, serta jasa pendidikan 3,7% dan 0,1%.

“Hal ini menyebabkan efisiensi penerimaan PPN di Indonesia juga rendah. Kalau kita bandingkan dengan Negara lain, tarif PPN kita jauh lebih,” tuturnya.

Indonesia kini menerapkan tarif PPN sebesar 10%, masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lain yang menerapkan value added tax (VAT) dan Goods and Services Tax (GST).

Mayoritas negara di dunia patok tarif PPN lebih tinggi dari Indonesia
Mayoritas negara di dunia patok tarif PPN lebih tinggi dari Indonesia

Saat ini, pemerintah tengah membahas skema kebijakan PPN multitarif bersama Panitia Kerja DPR yang dicakup dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut Oka, kebijakan tarif PPN yang rendah dinilai kurang memadai dalam memenuhi rasa keadilan. Benchmark tarif PPN di berbagai Negara mayoritas berada di interval 11-20%. Ada yang di atas 20%, namun rata-rata 15,4%.

Selain itu, tren kenaikan tariff PPN global akan diberlakukan 1-2 tahun ke depan, antara lain Turki, Yunani, Norwegia, dan Bulgaria.

Lebih lanjut, Pande Putu Oka mengungkapkan bahwa penerimaan perpajakan tahun 2022 masih memiliki beragam tantangan, yakni perubahan struktur ekonomi, berkembangnya transaksi digital, basis pajak yang masih rendah, serta tingkat kepatuhan (compliance) yang belum optimal. Dalam RAPBN 2022, target target penerimaan perpajakan dipatok sebesar Rp 1.510 triliun. Menurut Oka, dunia usaha perlu dukungan insentif untuk percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Kami dihadapkan pada kondisi ruang fiskal yang terbatas, basis pajak rendah, dan tax compliance belum optimal,” katanya.

Dia menyatakan, kebijakan umum perpajakan tahun 2022 diarahkan untuk inovasi penggalian potensi perpajakan yang mencakup peningkatan kepatuhan, pengawasan yang efektif, dan manajemen kepatuhan berbasis risiko. Perluasan basis pajak dilakukan berbasis kewilayahan.

Untuk itu, pemerintah mencanangkan strategi besar yang meliputi empat aspek, yakni meningkatkan kepatuhan dengan manajemen basis risiko, pengawasan lebih baik, penyesuaian basis pajak, serta menyelaraskan sistem perpajakan dengan struktur ekonomi yang lebih sehat, adil dan kompetitif.

“Reformasi perpajakan itu bertujuan untuk mewujudkan sistem pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel,” tegasnya.

Menggerus Kelas Menengah

Anggota Komisi XI-DPR RI Mukhamad Misbakhun saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube pada Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Anggota Komisi XI-DPR RI Mukhamad Misbakhun saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube pada Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun berpendapat, rencana perubahan kebijakan PPN dan PPh dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akan membebani masyarakat yang membutuhkan waktu untuk sepenuhnya pulih dari tekanan Covid-19.

Dia menilai biaya sosial, ekonomi, politik, dan keamanan atas pengesahan RUU KUP dikhawatirkan tidak sepadan dengan potensi risiko maupun output yang dihasilkan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan agar jangan mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Misbakhun menegaskan, substansi RUU KUP berpotensi memengaruhi sovereign credit rating Indonesia. Pasalnya, substansi RUU KUP justru banyak mendelegasikan pengaturan kepada peraturan menteri keuangan (PMK), bukan pada peraturan pemerintah (PP).

Dia menjelaskan, stabilitas politik merupakan salah satu kriteria utama dalam metodologi penilaian lembaga rating, seperti S&P. Mekanisme pengambilan keputusan antarlembaga yang semakin terpusat rentan terhadap abuse of power. Sejak April 2020, S&P telah mengeluarkan outlook negatif untuk rating Indonesia akibat prospek ekonomi yang memburuk karena tekanan Covid-19.

Dalam pandangan Misbakhun, substansi omnibus law RUU KUP tidak hanya mencakup lima klaster, yakni UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai dan Pajak Karbon. Melainkan ada dua aspek atau klaster lagi yang diatur, surat paksa terhadap WP di luar negeri karena prinsip resiprokal dan UU Pengadilan Pajak.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara
Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara

Selain itu, Misbhakun melihat bahwa kebijakan PPh dan PPN dalam RUU KUP menggerus kelas menengah di Indonesia. Dia membeberkan data, hanya 50% masyarakat berpendapatan kelas menengah pada 2014 yang bertahan hingga tahun 2020. Sebanyak 40% jatuh ke aspiring middle class dan 10% terpuruk ke kategori miskin dan rentan miskin.

“Meski tumbuh pesat 15 pada tahun terakhir, kelas menengah Indonesia rentan gejolak ekonomi. Hal ini karena karakteristik mereka didorong faktor konsumsi daripada faktor produksi,” tuturnya.

Di Amerika Serikat, pada periode 2007-2017, pertumbuhan pendapatan peritel yang menyasar kelas menengah hanya tumbuh 2% dalam 5 tahun. Sedangkan yang menyasar segmen premium tumbuh 81% dan sgemen harga murah tumbuh 37%.

Kemudian di negara maju anggota OECD, peran kelas menengah sebagai pusat gravitasi ekonomi kian melemah.

“Empat dekade lalu, total income kelas menengah mencapai 4 kali total income kelas atas, saat ini rasionya 2,8,” kata dia.

Rasio penerimaan pajak vs PDB Indonesia
Rasio penerimaan pajak vs PDB Indonesia

Atas dasar itu, Misbakhun meminta pemerintah melakukan pertahanan semesta. Kebijakan ekonomi tidak hanya sekadar harus mempertimbangkan sustainabilitas, namun juga aspek ketahanan nasionalnya.

“Saya sengaja membawa ini dalam diskusi yang lebih besar. Cara pandang kita jangan terlalu mikroskopik. Saya ingin membawa pada helicopter view untuk memberikan wisdom bahwa ada situasi yang mendesak,” jelasnya.

Misbakhun menilai RUU KUP masih menggambarkan ego sektoral. Hal ini bertolak dari pandangan dia bahwa RUU KUP ini memberatkan dari sisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena rencana pengenaan PPN di sektor jasa keuangan dan perbankan.

Dia menduga Kementerian Keuangan tidak meminta masukan OJK. Dia juga menyebut perumusan RUU KUP terlalu fiscal minded. Hal ini tergambarkan dari fenomena crowding out yang menekan pertumbuhan kredit perbankan.

“Pertumbuhan kredit belum tercapai saat ekonomi butuh relaksasi, tapi semua sumber daya keuangan diambil kepentingan fiskal,” tuturnya.

Tak hanya itu, perumusan RUU KUP juga kurang merefleksikan struktur ekonomi Indonesia yang 56,6% dikontribusi konsumsi rumah tangga. Sebab, dampak RUU KUP bakal menimbulkan shock demand.

“Perumusan KUP kita gagal meng -capture perekonomian secara holistic menjadi sebuah RUU yang mencerminkan sebuah sinergi dan kolaborasi antar-stakeholder,” tegasnya.

Kepala Departemen Pengawas IKNB Bambang W Budiawan saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube pada Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Kepala Departemen Pengawas IKNB Bambang W Budiawan saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube pada Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Sementara itu, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W Budiawan menyampaikan, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas sektor industri keuangan, termasuk nonbank, khususnya perusahaan pembiayaan, agar tetap bertahan dan tangguh terhadap ancaman eksternal.

Selain itu, OJK terus mendukung kebijakan pemerintah untuk membangkitkan sektor usaha, termasuk memperluas akses pembiayaan digital terhadap UMKM. OJK juga terus melanjutkan kebijakan stimulus untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Bambang menilai industri lembaga pembiayaan yang kinerjanya merosot selama 18 bulan dihantam Covid, sejak pertengahan tahun 2021 ini terlihat ada perbaikan.

Momentum Tidak Pas

Chief Editor Investor Daily Primus Dorimulu saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube pada Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Chief Editor Investor Daily Primus Dorimulu saat Webinar RUU KUP dengan tema Menbidik Perubahan Kebijakan PPN dan Pph dalam RUU KUP 2021 melalui zoom dan live streaming Youtube pada Jumat (10/9/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Adapun Direktur Pemebertitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu mengungkapkan, reformasi perpajakan di Indonesia bisa dilihat sejak 1983. Dampaknya, penerimaan negara tumbuh dan kondisi fiskal menjadi lebih sehat. Hal itu kemudian diikuti tax ratio yang membaik pada tahun 1990-an, tapi menurun pada tahun 2000-an.

Mengacu pada wawancara BSMH dengan dunia usaha, kata Primus, RUU KUP ini bertentangan dengan semangat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Semangat UU Ciptaker adalah menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan mendongkrak ekspor. Namun RUU KUP ini justru membuat investasi kurang menarik, menggangu lapangan kerja, dan mengganggu ekspor yang pada saat pandemic menunjukkan kabar menggembirakan.

Selain itu, kata dia, pengenaan PPN terhadap kebutuhan pokok akan memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat miskin dan hampir miskin. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin dan hampir miskin tercatat 130 juta lebih, dengan penduduk miskin absolut sebanyak 30 juta.

Kenaikan PPN Indonesia moderat
Kenaikan PPN Indonesia moderat

Melihat segala kondisi yang ada, inisiatif pemerintah untuk meningkatkan tarif pajak dinilai kurang tepat.

“Momentum kenaikan tarif pajak itu tidak pas, pada saat dunia usaha tengah menghadapi kesulitan mengatasi badai pandemi. Jadi, sensitifitasi tidak terlihat dalam RUU KUP ini. Kemudian UMKM sebanyak 60 juta akan sulit naik kelas kalau tarif ini diberlakukan,” ucap Primus.

Primus mempersilakan pembahasan RUU KUP dilanjutkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Tetapi, perluasan jenis pajak baru dan kenaikan tarif sebaiknya ditunda hingga ekonomi Indonesia berjalan normal. Pemerintah sebaiknya fokus pada optimalisasi penerimaan pajak dari jenis dan tarif pajak yang sudah ada. Jangan menambah beban rakyat pada masa sulit ini.

Primus juga menyarankan perbaikan dan konsolidasi data wajib pajak dengan mengimplementasikan single identity number (SIN). Kalau SIN ini bisa diberlakukan, maka setiap orang dan lembaga bisa dipantau sehingga tidak ada yang bisa menyembunyikan kekayaan.

“Sangat disayangkan pembahasan RUU KUP sama sekali tidak melibatkan partisipasi publik. Partisipasi publik perlu dilakukan melalui media massa,” ujarnya. (hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN