Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Tunda Kenaikan PPN

Senin, 17 Mei 2021 | 12:13 WIB
Nasori ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Kalangan dunia usaha, ekonom, dan parlemen meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun depan. Kenaikan PPN akan memukul daya beli masyarakat menengah ke bawah yang belum pulih dari pandemi. Jika tarif PPN tetap dipaksakan naik, pertumbuhan ekonomi bisa kembali terkontraksi.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah lebih baik menggunakan metode ekstensifikasi atau memperluas basis pembayar pajak. Sedangkan metode intensifikasi dengan menaikkan tarif PPN hanya tepat dilakukan ketika basis pajak sudah cukup besar dan kondisi ekonomi sedang bertumbuh cepat agar tidak mengalami panas berlebih (overheating).

Bencmark tarif PPN global
Bencmark tarif PPN global

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno, Ketua Bidang Keuangan dan PerbankanBPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani, dan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

Hal senada dikemukakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, serta Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro.

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM
Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM

Mereka dihubungi Investor Daily secara terpisah di Jakarta, akhir pekan lalu, sehubungan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN pada 2022. Rencana ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, seiring outlook penerimaan perpajakan 2022 sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun. Angka itu naik 8,37- 8,42% dari proyeksi tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan, pemerintah segera mengajukan revisi aturan kenaikan tarif PPN kepada DPR. Jika disetujui, tarif PPN yang dibebankan kepada konsumen dapat lebih tinggi dari tarif biasanya, yakni 10%.

Realisasi penerimaan perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, terdapat empat strategi pemerintah untuk mengejar target penerimaan perpajakan 2022. Pertama, inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Tax ratio Indonesia
Tax ratio Indonesia

Kedua, perluasan basis perpajakan melalui e-commerce, cukai plastik, dan menaikkan tarif PPN. Ketiga, penguatan sistem perpajakan. Keempat, pemberian insentif fiskal secara terukur. (leo/az)

Baca juga

https://investor.id/business/kenaikan-ppn-bakal-gerus-daya-beli

https://investor.id/business/pemerintah-sebaiknya-perluas-basis-pajak

https://investor.id/business/kenaikan-ppn-justru-bebani-masyarakat

https://investor.id/business/kenaikan-ppn-harus-terapkan-multiple-rate

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN