Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas medis saat melakukan rapid test di Unit Pelayanan Kesehatan DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Petugas medis saat melakukan rapid test di Unit Pelayanan Kesehatan DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Tunggu Data Pemda, Kemenkeu Belum Cairkan Dana Insentif Tenaga Medis

Triyan Pangastuti, Jumat, 29 Mei 2020 | 11:24 WIB

JAKARTA, investor.id - Direktur Dana Transfer Khusus DJPK, Kementerian Keuangan, Putut Satyakan mengatakan sampai saat ini masih belum mencairkan dana insentif tenaga medis di daerah yang telah melakukan penanganan Covid-19. Hal ini disebabkan Kementerian Keuangan belum menerima data yang dikirimkan dari daerah untuk segera dicairkan dananya.

“Saat ini belum ada pencairan sedikit pun, sebab sampai saat ini pemeirntah masih menunggu data yang masuk dari daerah,” jelasnya dalam webinar, Jumat (29/5).

Ia mengatakan insentif bagi tenaga medis diberikan bagi mereka yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 dan besarannya akan disesuaikan dengan strata, keahlian dan zonasi bekerja.

Menurut dia, saat ini data tenaga medis baru masuk di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan jika sudah selesai dilakukan verifikasi, maka Kementerian Keuangan memastikan akan segera menyalurkan dananya kepada pemda.

“Siapa yang akan dibayar,  berapa hari dan berapa bulan kita masih nunggu data tenaga medis dan beberapa sudah masuk data kemenkes, dan sedng dilakukan verifikasi, jika  sudah selesai, maka bisa disalurkan kepada Pemda,”ujarnya.

Putut mengungkapkan bahwa, terobosan dalam kebijakan TKDD untuk penanganan Covid-19. Pertama adanya penyesuian alokasi TKDD melalui Perpres 54/2020 untuk dialihkan pada penanganan Covid-19 secara terpusat.

Kedua dilakukan refocusing TKDD, agar digunakan untuk penanganan Covid-19. Ketiga dilakukan rasionalisasi belanja APBD 2020, agar fokus pada penanganan Covid-19.

Kementerian Keuangan mencatat untuk penanganan covid maka anggaran TKDD dipotong mencapai Rp 94,22 triliun, padahal dalam pagu APBN 2020 dipatok sebesar Rp 856,94 triliun namun sesuai Perpres 54/2020, anggaran TKDD diubah menjadi Rp 762,72 triliun.

“Terdapat penyesuaian alokasi TKDD 2020, yaitu dalam rangka pendanaan penanganan Covid-19 beserta dampaknya secara terpusat dan terkoordinasi, sehingga dana yang dikurangi dari TKDD pada dasarnya kembali untuk masyarakat di daerah melalui bansos, insentif UMKM,”jelasnya.

Adapun Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) termasuk dalam bagian Dana Alokasi Khsusus (DAK) Non Fisik, dengan penggunaan-nya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Untuk penanganan Covid-19, alokasi BOK pun ditambah jika dalam pagu APBN hanya Rp 9,70 triliun kemudian mengalami peningkatan Rp 3,70 triliun menjadi Rp 13,40 triliun sesuai dengan perubahan postur yang dituangkan dalam Perpres 54.2020. 

“Penambahan BOK Rp 3,7 triliun untuk insentif tenaga medis,”jelasnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN