Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian PPN/Bappenas. Foto: lowongankerjanew.com

Gedung Kementerian PPN/Bappenas. Foto: lowongankerjanew.com

Upaya Penurunan Kemiskinan Ekstrem dilakukan Melalui Pendekatan Kewilayahan

Selasa, 16 November 2021 | 20:16 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem pemerintah mempertajam strategi utama yaitu melalui pendekatan individu dan wilayah.

“Upaya tersebut dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengembangan wilayah melalui pengurangan kantong-kantong kemiskinan,” ucap Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/ Bappenas Maliki saat dihubungi Investor Daily pada Selasa (16/11).

Pada tahun 2021 ini pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah berupaya untuk meminimalisasi ketidaktepatan sasaran dengan menjangkau rumah tangga miskin ekstrem di 35 kabupaten/kota yang berjumlah sekitar 889 ribu rumah tangga.

Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran di daerah yang berbasis bukti. Sinergi dilakukan antara   pemerintah, masyarakat, swasta, dan mitra pembangunan yang terarah untuk memformulasikan program-program penanggulangan kemiskinan. 

Selain itu, pemerintah akan menyalurkan top-up bantuan sosial di 35 kabupaten/kota lokasi selama 3 bulan terakhir di tahun 2021. Pembiayaan diarahkan melalui daerah dan akan didukung oleh sisa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Top-up bantuan sosial kurang lebih akan diberikan sebesar Rp 1 juta/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp 300.000, program bantuan sosial dari Kementerian Sosial  sebesar Rp 300.000), dari  pemerintah daerah/provinsi  sebesar Rp200.000 dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp200.000.

“Penyaluran ini akan diawasi dengan ketat akuntabilitasnya untuk menjamin ketepatan jumlah, waktu, dan sasaran. Program ini sifatnya hanya sementara dan akan dilanjutkan dengan program yang lebih sustainable di tahun mendatang yaitu melalui penguatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat miskin ekstrem,” ucap Maliki. 

Upaya  pemerintah dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bertujuan menyelesaikan hambatan utama dalam pengurangan kemiskinan yaitu data yang belum termutakhirkan. Pada saat yang sama proses penyaluran  bantuan sosial belum sepenuhnya efektif dan responsif,  serta program perlindungan sosial dan upaya penguatan ekonomi yang belum terintegrasi, terkolaborasi, dan komprehensif.

“Perubahan ini diharapkan bergerak secara bertahap sampai dengan tahun 2024 sehingga pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi 0-1% tercapai,”ucapnya.

Untuk memastikan perubahan berjalan lancar, pemerintah telah melaksanakan berbagai penyiapan, ujicoba, dan pelaksanaan awal dari berbagai perubahan yang direncanakan. 

“Hal ini diharapkan bisa mengakselerasi dampak positif yang diharapkan pada masyarakat, termasuk dimulai pada tahun 2022 mendatang,” kata Maliki.

Dia menuturkan pergerakan di tingkat desa dan kelurahan sudah dilaksanakan dalam skala terbatas melalui ujicoba Bappenas untuk Registrasi Sosial Ekonomi, digitalisasi monografi desa/kelurahan, serta pelaksanaan perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi rakyat yang integratif.  Pelaksanan program dalam skala terbatas ini sudah memberikan dampak perbaikan sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk.

“Hal ini diharapkan terus berkembang dan meluas pada tahun-tahun mendatang,” ucapnya.

Menurutnya ada beberapa persyaratan agar pengurangan kemiskinan bisa berjalan optimal. Pertama yaitu dukungan kuat bagi desa dan kelurahan untuk dapat mengidentifikasi kerentanan dan kebutuhan penduduk dengan efisien dan efektif, diantaranya melalui konsolidasi data di tingkat desa/kelurahan.

Kedua yaitu kolaborasi dan komitmen antar lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam bekerja bersama memfokuskan dan mengintegrasikan program yang menyasar masyarakat miskin ekstrem. Ketiga yaitu kerja sama pemerintah, masyarakat, swasta, dan mitra pembangunan yang terarah dengan tujuan bersama membuka akses penduduk yang paling rentan pada sumber daya yang mendukung kesejahteraan. Keempat yaitu penciptaan kondisi lingkungan dan ekonomi yang inklusif bagi seluruh penduduk, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

“Terpenuhinya prasyarat ini akan memperbesar potensi tercapainya target pengurangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021,” ucapnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sumber: BSTV
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sumber: BSTV

Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebesar Rp 300 ribu untuk penerima yang paling miskin.  Pemerintah akan menggunakan sumber data dari  kartu sembako  dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Diberikan selama akhir tahun dan kami pastikan bisa membantu masyarakat yang paling  miskin dan untuk memastikan yang menerima ini bisa kita kurangi exclusion error-nya maka dana desa  yang bisa diberikan,” ucap Suahasil.

Dia mengatakan  BLT dana desa akan diberikan kepada masyarakat yang memang merupakan penerima BLT Dana Desa untuk memastikan yang belum menerima program pusat bisa menerima bantuan juga.

“Dana desa akan tetap disalurkan dan kita maksudkan untuk menangani kemiskinan ekstrem khususnya di 35 kabupaten prioritas,” tandas Suahasil.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN