Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerindra

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerindra

Utang Luar Negeri Naik, Kamrussamad Minta Pemerintah Terapkan 5 Arah Kebijakan

Jumat, 16 April 2021 | 18:19 WIB
Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) merilis posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia  sebesar US$ 422,6 miliar per Februari 2021, jumlah ini menunjukan pertumbuhan 4% year on year (YoY). Angka tadi juga menunjukan kenaikan dibanding kenaikan ULN Januari 2021 yang hanya naik sebesar 2,7% YoY. BI menyebut kenaikan ULN didorong oleh pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dan swasta.

Meski mengalami pertumbuhan, BI memandang ULN Pemerintah tetap terkendali dan dikelola dengan hati-hati. Disampaikan bahwa posisi ULN Pemerintah berada pada angka US$ 209,2 miliar, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang bertengger di angka US$ 210,8 miliar. Bank Indonesia menyebut ULN Swasta lebih dominan terhadap utang ulang negeri jangka Panjang Indonesia.

Menanggapi posisi ULN tadi, Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad angkat bicara. Menurutnya posisi ULN Pemerintah sudah berada pada level over borrowing. Pandangan ini didasarkan atas tiga indikator yaitu posisi DSR (Debt Service Ratio), merupakan rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor yang mencapai 27,86%, sementara posisi aman menurutnya berada di angka 20%.

Kemudian posisi DGDP (Debt to GDP ratio), merupakan rasio antara total ULN terhadap PDB Indonesia yang mencapai 39,7%, posisi ini nyaris menyentuh batas aman di angka 40%. Selain itu posisi DER (Debt Export Ratio) yang merupakan rasio totang ULN dengan penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 200%, sementara posisi Indonesia berada diangka 215.4% pada kuartal IV-2020.

“Dua indikator menunjukkan bahwa Indonesia mengalami over borrowing, ketika dilihat dari indikator DSR dan DER. Sedangkan dengan indikator DGDP, nilainya hampir melebihi batas aman sehingga diperlukan manajemen utang dengan hati-hati dan terstruktur,” ujar Anggota Fraksi Gerindra tersebut, Jumat (16/4/2021).

Dalam mengelola ULN, Kamrussamad menyarankan Pemerintah agar dapat dengan mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang murah, meminimalkan risiko terkait portofolio utang, dan mendukung pengembangan pasar.

Selain itu Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta ini meminta pemerintah menjalankan pedoman arah kebijakan ULN dengan 5 cara; (1) Pengurangan pinjaman valas secara gradual dan terencana, (2) Fokus pada pinjaman domestik dengan jatuh tempo jangka menengah dan panjang, (3) Penerbitan SPN (Treasury bills dengan jatuh tempo 12 bulan) hanya untuk manajemen kas dan tidak untuk menutup defisit atau refinancing utang yang masih ada, (4) Fokus pada suku bunga tetap untuk pinjaman baru dan (5) Obligasi internasional hanya diterbitkan untuk membiayai kewajiban dalam valas, memperkuat cadangan devisa, dan menghindari crowding out pasar obligasi domestik.

“Utang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Dengan adanya pandemi Covid-19 maka pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional baik dari segi sosial, ekonomi maupun kesehatan. Selain itu, dengan kondisi yang dialami saat ini, pemerintah harus memanfaatkan momentum ini untuk dapat kembali bersaing dan menghindari opportunity loss melalui strategi-strategi kebijakan yang akan dilaksanakan,” sambungnya.

Lebih jauh dikatakan, melalui perdebatan yang muncul akibat adu argument terkait perbandingan besaran utang negara, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana strategi efektif yang dapat ditempuh agar ekonomi dapat lekas pulih kembali, bukan malah “tawuran” argumen yang dapat memicu hambatnya pemulihan ekonomi.

 

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN