Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek gedung perkantoran di Jakarta . Foto ilustrasi:  SP/Joanito De Saojoao

Pekerja menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek gedung perkantoran di Jakarta . Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

UU Cipta Kerja akan Berdampak Baik untuk Ekosistem Investasi

Minggu, 22 November 2020 | 16:25 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada Tadjudin Nur Effendi  mengatakan adanya Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan meningkatkan ekosistem investasi yang ada di tanah air. Seharusnya regulasi tersebut sudah dijalankan beberapa tahun lalu agar saat terjadi perubahan demografi peluang kerja juga meningkat.

“Dari sudut pandan pembangunan dan ketenagakerjaan harusnya regulas ini  sudah dilakukan sejak 20 tahun yang lalu. Kalau pada waktu itu ekosistem investasi ini sudah ada tidak akan terjadi kelambatan transformasi ekonomi Indonesia,” ucap Tadjudin dalam seminar daring belum lama ini.

Tadjudin mengatakan  dari sisi ekonomi secara teoritis dan pengalaman negara  berkembang dengan proses peralihan angkatan kerja dari sektor pertanian menuju ke industri dan kemudian services akan terjadilah juga transformasi sosial. saat ada proses transisi ini akan terjadi perubahan sosial dari budaya kerja upah, jaminan pekerjaan, jaminan hari tua, dan seterusnya.

“Tetapi di negara kita itu tidak terjadi karena ekosistem investasi itu belum ada. Transformasi ekonomi kita lambat terjadi apa tenaga kerja kita itu dari sektor pertanian bukan menuju ke industri tapi  ke pelayanan dan itu banyak di sektor informal,” ucapnya.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pada Agustus 2020 penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 77,68 juta orang (60,47 %), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 50,77 juta orang (39,53%). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,59% dibandingkan dengan Agustus 2019.

Menurut Tadjudin, mengatakan implikasi dari besarnya pekerja di sektor informal pekerja memiliki penghasilan rendah, tidak ada jam kerja yang teratur, tidak dilindungi undang undang dan berbagai risiko lainnya. Besarnya jumlah pekerja informal juga akan mempengaruhi proses transformasi.

“Tidak berjalannya proses perpindahan angkatan kerja dari sektor pertanian ke industri itu juga memunculkan gejala pengangguran. Hal itu yang menyebabkan pengangguran kita selama 20 tahun terakhir itu tinggi,” ucapnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tujuan menerbitkan UU Ciptaker yaitu melakukan terobosan penting dalam rangka melaksanakan perbaikan fundamental. Baik di sisi ketenagakerjaan, ekosistem regulasi maupun perizinan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi yang masih sangat rendah.

Sri Mulyani. Foto: IST
Sri Mulyani. Foto: IST

Selain itu  pengadaan tanah dari sisi kawasan ekonomi dan tata ruang yang merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan efisiensi perekonomian dan administrasi pemerintahan.

“Rezim yang ingin dibangun adalah rezim produktif, bisa memberi manfaat bagi masyarakat terutama demografi muda yang harus bisa menikmati kondisi dan ekosistem investasi, efisien, dan tidak birokratif. Sehingga mereka bisa memiliki berbagai inovasi dan tidak hanya mencari kerja tapi juga menciptakan kerja,” ucapnya.

Ia mengatakan berbagai langkah dilakukan dalam rangka memperbaik dan melakukan transformasi ekonomi menjadi lebih kompetitif. Menurutnya selama ini peningkatan industri jasa belum didorong oleh sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Tetapi sektor jasa yang meningkat adalah sektor informal dengan nilai tambah yang rendah.

“Ini PR kita semua. kalau tidak melakukan apa-apa, tren ini akan berjalan 3 dekade ke depan dan kita tetap berada pada middle income trap,” katanya

Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi tidak menjadi jaminan. Seharusnya ini bisa menjadi faktor produksi yang positif, namun dengan kemampuan yang masih kurang dan pasar tenaga kerja yang belum memadai menyebabkan demografi ini tidak bisa sesuai dengan potensi yang bisa dicapai.

“Banyak  yang mereka tersendat, tidak mampu tingkatkan potensi dan berkontribusi terhadap produktivitas di dalam masyarakat kita,” kata Sri Mulyani.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Foto: Humas Kementerian Koordinator Perekonomian
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Foto: Humas Kementerian Koordinator Perekonomian

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan adanya UU Ciptaker menjadi momentum antara upaya pemulihan ekonomi dan langkah pemerintah untuk menghadirkan transformasi ekonomi. Penyusunan UU Ciptaker ini merupakan jembatan antara program mitigasi dampak penanganan Covid-19 dan reformasi struktural.

“Selain menjadi jaring pengaman pasca pandemi, UUU Ciptaker diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas. Peningkatan daya beli masyarakat harus didukung dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas  serta memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi dalam jangka menengah panjang,” ucap Susiwijono.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN