Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

UU Cipta Kerja akan Selesaikan Permasalahan Obesitas Regulasi

Rabu, 21 Oktober 2020 | 19:50 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah meyakini adanya Undang Undang (UU) Cipta Kerja akan mengatasi permasalahan perizinan dan regulasi yang selama ini menjadi penghambat investor untuk memulai usaha di Indonesia. Dalam UU  tersebut pemerintah melakukan harmonisasi 79 regulasi.

“Masalah obesitas atau hiper regulasi juga di streamline. Sehingga anggapan Indonesia sebagai negara paling ruwet di dunia berdasarkan survei yang dilakukan sebuah lembaga di Belanda bisa diperbaiki melalui  UU Cipta Kerja,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam seminar daring  bertajuk“Outlook 2021: The Year of Opportunity” yang berlangsung secara virtual, Rabu (21/10).

Ia mengatakan kemudahan yang akan dirasakan dengan adanya UU Cipta Kerja yakni soal pengurusan izin berusaha UMKM yang cukup dengan KTP saja. Kemudian, mendirikan PT perseorangan disebut tidak perlu lagi modal minimal Rp 50 juta, hingga pembentukan koperasi yang bisa hanya dengan 9 orang.

"Untuk jadi UMKM dipermudah mereka hanya cukup melakukan pendaftaran, kemudian untuk membentuk PT tidak dibatasi dengan modal berapapun bisa. Jadi ini kemudahan-kemudahan yang diberikan, termasuk untuk membuat koperasi cukup 9 orang," tutur Airlangga.

Airlangga mengatakan kehadiran UU Cipta Kerja  di saat yang tepat. Sebab kondisi pandemi Covid -19 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran. Setiap tahun ada 6,9 juta masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja, kemudian ada angkatan kerja baru 2,9 sampai 3 juta. Ditambah korban dari PHK atau dirumahkan selama pandemi Covid -19 mencapai 3,5 juta orang.

"Sehingga setiap tahun butuh 13 juta (lowongan pekerjaan), inilah yang harus diisi.Keberadaan UU Cipta Kerja waktunya sangat tepat karena ini diperlukan secara struktural,” ucap Airlangga.

David Sumual. Sumber: BSTV
David Sumual. Sumber: BSTV

Sebelumnya Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan pemerintah harus ikut berperan mengurangi jumlah pengangguran dengan membuat regulasi yang lebih kondusif. Sehingga bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja Pasca pandemi perkembangan  teknologi semakin cepat, dikhawatirkan  tenaga kerja yang tidak terampil akan tertinggal. Oleh karena itu dibutuhkan insentif khusus untuk  industri padat karya.

“Kalau kita lihat umkm bisa dimanfaatkan melalui link and match dengan perusahaan besar, jadi ada semacam kemitraan. Hal ini bisa didorong  pemerintah. antara industri besar yang membutuhkan tenaga kerja padat karya dengan UMKM manufaktur,” ucap David.

Perusahaan besar yang menggandeng UMKM manufaktur bisa diberikan insentif pajak khusus, bea impor, kemudahan perizinan, maupun penurunan tarif bea masuk untuk barang impor bahan baku.  Setelah pandemi ini memang terjadi perubahan yang  sangat signifikan baik  dari pemerintah, perusahaan sampai perilaku konsumen. Tapi masing maisng negara apalagi negara berkembang masih agak sulit melakukan adaptasi. Karena ketersediaan tenaga kerja yang cenderung unskilled. Apalagi masih banyak tenaga kerja Indonesia memilki tingkat pendidikan rendah.

“Pasca pandemi perkembangan teknologi makin akseleratif, artinya mereka bisa tertinggal kalau pemerintah tidak cepat melakukan perubahan kebijakan atau insentif, agar industri bisa bergerak,” ucapnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN