Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet

UU Cipta Kerja, Pengamat: Diperlukan Peraturan Lebih Teknis

Selasa, 23 Februari 2021 | 11:27 WIB
Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com) ,Nasori

JAKARTA, investor.id -   Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dampak pelaksanaan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Cipta Kerja akan bergantung dari koordinasi antar-Kementerian/ Lembaga (K/L).

Menurutnya, peraturan pelaksanaan masih bersifat umum sehingga diperlukan peraturan yang lebih teknis.

“Dalam beberapa PP masih bersifat umum yang lebih teknis ini akan memakan waktu lebih lama untuk dirasakan secara optimal terhadap perekonomian. K/L yang akan menentukan cepat atau tidaknya peraturan turunan ini bisa berdampak ke perekonamian,” ucap Yusuf saat dihubungi pada Senin (22/2).

Yusuf mengatakan, dari 51 aturan turunan ada beberapa regulasi peraturan pemerintah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Pertama, yaitu klaster perizinan dan kegiatan usaha sektor yang dinilai akan menyelesakan masalah miskoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Muara besar dari regulasi tersebut adalah kepastian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat bisa dijalankan di tataran pemerintah daerah.

“Saya kira kepastian ini menjadi penting dalam konteks mendorong investasi di daerah, karena investor membutuhkan kepastian dan menghindari ketidakpastian,” ucap Yusuf.

51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja
51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Kedua, yaitu dari kluster Koperasi dan UMKM sebab umkm telah menjadi penopang perekonomian. Dengan adanya peraturan turunan kluster koperasi dan UMKM akan memberikan solusi terhadap masalah permodalan. “Tantangannya dalam PP ini belum disebutkan secara jelas bagaimana bentuk permodalan mereka, tetapi sudah ada perhatian dari pemerintah terhadap UMKM,” ucapnya.

Sebelumnya Yusuf berpandangan, ketentuan terkait Bidang Usaha Penanaman Modal yang di antaranya mengatur tentang daftar positif investasi tersebut menunjukkan bahwa fokus pemerintah adalah pada pemberian insentif, terutama pajak. Padahal, dalam evaluasi lima tahun ke belakang, insentif pajak yang ditawarkan pemerintah kepada PMA/ PMDN, kenyataannya belum meningkatkan kinerja investasi.

“Insentif pajak yang diobral belum mampu mendorong peningkatan investasi,” tutur Yusuf.

Yusuf Rendy Manilet. Foto: IST
Yusuf Rendy Manilet. Foto: IST

Ia mengatakan, beberapa studi menunjukkan, sebenarnya insentif pajak merupakan pertimbangan kesekian atau bukan yang utama dari para investor. Bahkan, ia menilai, insentif tax holiday dan tax allowence yang ditawarkan masih dalam batas normatif. Menurut Yusuf, saat memutuskan untuk berinvestasi di suatu negara, yang lebih diharapkan investor justru insentif nonfiskal.

“Artinya, jika ingin mendorong investasi ke dalam negeri, pendekatan pemerintah dalam menerapkan kebijakan insentif nonfiskal menjadi lebih penting,” tandas dia.

Kendati begitu, ia menilai, ketentuan menjadi sinyal positif yang ditunjukkan pemerintah terkait bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Dalam melakukan investasi, usaha besar harus bekerja sama melalui kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

Dorong Investasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. Foto: IST
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. Foto: IST

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan berbagai peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh pemerintah menjadi pertanda regulasi sudah bisa diimplementasikan. Menurutnya pelaksanaan UU Cipta Kerja sudah ditunggu banyak pihak.

“Saya meyakini UU Cipta Kerja berpotensi mendorong laju investasi di Indonesia,” ucap Piter.

Tetapi pemerintah harus segera mengatasi pandemi Covid-19 agar investor bisa lebih memiliki keyakinan untuk menamkan modal di Indonesia. Protokol kesehatan baik pencegahan maupun penanganan juga harus terus dijalankan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

“Selama pandemi masih berlangsung, kasus Covid-19 masih begitu tinggi dan pemerintah masih menetapkan PPKM, perekonomian dan investasi masih akan tumbuh terbatas. Dampak dari UU Cipta Kerja juga tidak akan maksimal,” ucapnya. (ark/try/leo/jn)

Baca juga

https://investor.id/business/245-bidang-usaha-masuk-prioritas-dapat-insentif

https://investor.id/business/51-peraturan-pelaksana-uu-ciptaker-dapat-langsung-diimplementasikan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN