Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Shinta Widjaja Kamdani. Foto: IST

Shinta Widjaja Kamdani. Foto: IST

UU Ketenagakerjaan Bebani Investor dan Pelaku Usaha

Harso Kurniawan/Abdul Muslim, Sabtu, 15 Februari 2020 | 10:24 WIB

JAKARTA, investor.id  – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker) lebih adil dan proporsional dibanding Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, payung hukum berisi paket revisi 79 UU itu menyeimbangkan kembali hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha. RUU Ciptaker juga merepresentasikan aspirasi pemerintah untuk menarik sebanyak mungkin investasi guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Meski demikian, asas keadilan dalam RUU Ciptaker akan sulit diterima oleh masing-masing pihak jika pembahasan omnnibus law itu tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Itu sebabnya, DPR dan pemerintah harus membuka pintu seluas- luasnya kepada kalangan pekerja, pengusaha, akademisi, maupun masyarakat umum, untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran.

Dengan begitu, sebagai payung hukum dan kebijakan publik, RUU Ciptaker akan memiliki legitimasi tinggi dan akseptabel bagi semua pihak.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, UU Ketenagakerjaan sangat membebani investor dan pelaku usaha. UU tersebut menjadi salah satu elemen yang membuat pengusaha ragu berinvestasi di Indonesia. Soalnya, UU tersebut tidak rasional untuk dipenuhi dalam perkembangan ekonomi dan persaingan global saat ini.

“UU Ketenagakerjaan memiliki banyak pasal yang sangat outdated, terlalu menekankan pada sisi pemenuhan hak pekerja dengan mindset pekerja harus bekerja selama mungkin di satu perusahaan tanpa memedulikan kualifikasi dan produktivitasnya (life long work),” kata dia di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Padahal, menurut Shinta, dengan mindset atau pola pikir yang diagunakan adalah sustainable work atau jaminan bahwa pekerja akan selalu memiliki lapangan kerja untuk bekerja sesuai kemampuannya atau keahliannya.

Shinta menerangkan, UU Ketenagakerjaan juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha atau investor untuk berproduksi secara efisien. Padahal, produktivitas yang efisien merupakan elemen utama dari daya saing industri.

“Di samping itu, UU Ketenagakerjaan tidak memberikan rasa keadilan bagi perusahaan dan investor yang memiliki kemampuan finansial berbeda satu dengan yang lainnya,” tegas dia.

Shinta Kamdani mengungkapkan, saat ini kebutuhan perusahaan atau investor terhadap tenaga kerja terus berubah akibat perkembangan teknologi.

Mobilitas tenaga kerja untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain (hiring and firing) harus diberi ruang gerak yang cukup, sehingga pengusaha bisa berproduksi secara efisien dan meningkatkan daya saing.

Hal itu, kata dia, tidak diperhitungkan dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga banyak pengusaha asing yang kemudian memilih berinvestasi di negara lain dengan beban ongkos tenaga kerja yang tidak sebesar di Indonesia.

Bahkan kenyataannya, menurut Shinta, ada beberapa kasus investor asing ‘melarikan diri’ ke negara asalnya hanya dengan memberikan pemberitahuan bahwa perusahaan dibubarkan. Alasannya, setelah dikalkulasi, total nilai aset mereka tidak bisa menutupi beban PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dihitung berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

“Ini bukan hanya tidak baik untuk pertumbuhan investasi dan ekonomi, tetapi juga menjadi kerugian bagi pekerja,” tandas dia.

Menurut Shinta, beberapa pasal yang mesti diubah adalah definisi tenaga kerja, jam kerja, mekanisme upah minimum, sanksi hukum perdata, mekanisme alih daya (outsourcing), dan mekanisme serta perhitungan kewajiban PHK.

Usul perubahan terhadap pasalpasal tersebut didasarkan pada hasil benchmarking terhadap Negara lain. “Misalnya, pasal soal jam kerja, kami usulkan agar diubah sesuai ratarata jam kerja yang berlaku di Asean. Demikian juga formula perhitungan pesangon. Formula yang ada saat ini, UU Ketenagakerjaan sangat jauh di atas rata-rata Asean maupun Negara pesaing lain, seperti Tiongkok dan India,” tutur dia.

Akibatnya, kata Shinta, biaya hiring and firing pekerja di Indonesia terlalu tinggi dan tidak rasional untuk bisa dipenuhi investor. “Kami juga menyarankan ada proporsionalitas untuk pemenuhan hak pekerja untuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sewajarnya tidak bisa dipaksakan untuk menanggung beban tenaga kerja sebesar industri yang lebih besar dan mapan,” papar dia.

Jaring Pengaman Sosial

Shinta Kamdani. Foto: IST
Shinta Kamdani. Foto: IST

Shinta Kamdani menegaskan, upah minimum juga disarankan untuk kembali menjadi jaring pengaman sosial (social safety net). Upah minimum mesti menciptakan pasar tenaga kerja yang sehat, didasarkan pada kualifikasi dan produktivitas pekerja serta kemampuan bayar perusahaan.

Dia menambahkan, mekanisme outsourcing juga diusulkan lebih fleksibel karena semakin banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja seasonal (musiman) atau pekerja lepas.

“Tuntutan produksi atau kebutuhan tenaga kerja kan yang tidak selalu sama, tergantung season produksi, proyek, atau kontrak pembeliannya,” ucap dia.

Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menjelaskan, selama ini, beban pesangon yang dipikul pengusaha alas kaki sangat besar. Jika skalanya besar, beban pesangon bisa setara aset.

Dalam pandangan dia, draf RUU Ciptaker secara tidak langsung pro-buruh. Sebab, jika investasi mengalir deras ke industri alas kaki, buruh korban PHK bisa melamar kerja ke perusahaan baru. Dengan demikian, potensi buruh bekerja lagi lebih terbuka.

Lebih Pro-Buruh

Sumber Investor Daily di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan, draf RUU Ciptaker memberikan perlindungan kepada buruh yang kena PHK. Itu dengan asumsi iklim usaha membaik, investasi meningkat, sehingga buruh bisa kembali bekerja.

Menurut dia, saat ini, biaya tenaga kerja di Indonesia tak kompetitif lagi dibandingkan negara pesaing, seperti Vietnam. Di negara itu, kompensasi pesangon sekitar 12 kali gaji, sedangkan Indonesia bisa 20 kali gaji lebih. Ini membuat perusahaan asing enggan berinvestasi di Indonesia.

Dia juga menyoroti kenaikan upah minimun provinsi (UMP) yang berlangsung setiap tahun. Hal ini tidak terjadi di negara pesaing Indonesia, seperti Thailand. Di negara itu, upah naik setiap lima tahun sekali. Seiring dengan itu, dia menilai, perusahaan global akan memperhitungkan ini saat hendak berinvestasi. Sebab, orientasi bisnis mereka adalah jangka panjang.

“Ini yang menjadi sorotan pengusaha. Itu sebabnya, basis penghitungan UMP perlu dievaluasi lagi agar tidak tinggi seperti sekarang. Patut dicatat, UPM itu kan upah minimum, sehingga pada praktiknya bisa lebih tinggi dari itu, tergantung perusahaan,” tegas dia. (az)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA