Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jerry Sambuaga. Foto: IST

Jerry Sambuaga. Foto: IST

Wamendag: Kebijakan Protektif Negara-Negara Dunia Tidak Berlangsung Lama

Senin, 13 Juli 2020 | 19:18 WIB
Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pandemi Covid-19 membuat kebijakan perdagangan negara-negara di dunia bersifat lebih protektif, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif. Mereka mengurangi barang-barang impor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri nasional. Namun, menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, kebijakan protektif itu tidak akan berlangsung lama karena setiap negara pasti membutuhkan produk dari negara lain.

“Ketergantungan antar negara itu tidak bisa hilang, malah akan semakin meningkat. Pandemi Covid-19 akan membuat setiap negara bertumpu dengan negara lain, mulai dari memperoleh alat kesehatan, atau ke depan, memperoleh vaksin itu membutuhkan hubungan dengan negara lain. Dalam arti, relasi negara satu dengan yang lain harus tetap tumbuh,” ucap Jerry dalam webinar bertajuk “Policy Perdagangan Indonesia” yang diadakan I'm Gen Z, Senin (13/7).

Menurut Jerry, negara-negara di dunia saat ini mungkin mulai mengurangi ketergantungan dengan negara lain, tetapi tidak bisa saling melepaskan satu sama lain sama sekali. Apalagi, hampir semua negara di dunia pun telah bergabung dengan organisasi baik internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun organisasi regional, seperti ASEAN dan Uni Eropa. Keadaan saling membutuhkan yang sudah terbangun sejak lama pun, menurut dia, akan sulit dikurangi.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, negara yang mulai menghambat barang-barang impor dengan kebijakan tarif antara lain Amerika Serikat untuk produk biodiesel, besi, dan baja, Nigeria untuk finished goods, Arab Saudi untuk 57 kelompok HS, Australia yang melakukan penyelidikan anti dumping untuk produk kertas A4, dan Belanda yang mengenakan tariff rate quota untuk produk ketela. Di samping oat, negara-negara seperti Jepang, Kanada, Swiss, Inggris, dan India juga memperketat ketentuan impor untuk produk-produk tertentu.

“Namun demikian, negara-negara yang tergabung dalam G20 misalnya, telah bersepakat untuk bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan memperbaiki distribusi, menyederhanakan regulasi, dan mempermudah arus barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat melakukan ekspor dan impor,” imbuh Jerry.

Di tengah pandemi Covid-19, Jerry mengatakan bahwa Indonesia masih berupaya mendorong ekspor. Selain mencari pasar dan produk ekspor alternatif, negosiasi perjanjian dagang juga masih terus berlangsung secara virtual. Menurut Jerry, dari sembilan perjanjian dagang yang ditargetkan selesai pada 2020, pemerintah telah berhasil menyelesaikan 9 perjanjian dagang. Pemerintah pun telah mengimplementasikan dua perjanjian dagang yakni IA CEPA dan AHKFTA.

Jerry meyakini, Indonesia akan dapat diuntungkan oleh penerapan perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara. Untuk melindungi produk dalam negeri, misalnya produk hortikultura, Jerry menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan syarat berupa Rekomendasi Izin Impor Hortikultura (RIPH) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Menurut Jerry, kebijakan impor lebih selektif untuk melindungi petani dalam negeri.

“Sementara itu, untuk lebih memanfaatkan perjanjian dagang ini, kami juga melakukan sosialisasi untuk para pelaku usaha. Sosialisasi ini penting karena banyak pelaku usaha atau pedagang yang mereka mungkin belum mengetahui hasil perjanjian dagang yang kami lakukan ini. Kami melakukan sosialisasi berupa workshop, focus group discussion, seminar, dan melibatkan asosiasi pengusaha dalam sebuah forum diskusi,” ucap Jerry.

Agus Suparmanto. Sumber: BSTV
Agus Suparmanto. Sumber: BSTV

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meyakini implementasi IA CEPA yang dimulai pada 5 Juni 2020 lalu akan memangkas defisit neraca dagang Indonesia dengan Australia  hingga 50% pada 2021. Pada 2019, defisit neraca dagang Indonesia dengan Australia tercatat sebesar US$ 3,2 miliar.

Agus memperkirakan pada 2020 defisit belum akan berkurang signifikan karena kinerja perdagangan Indonesia masih terganggu pandemi Covid-19.

Menurut Agus, meski populasi Australia hanya sekitar 25 juta jiwa, daya beli mereka untuk produk Indonesia cukup tinggi. Produk Domestik Bruto (PDB) Australia tercatat sebesar US$ 57 ribu atau 15 kali dari PDB per kapita Indonesia yang saat ini sebesar US$ 3,8 ribu per kapita.

Dengan IA CEP, Australia mengeliminasi bea masuk untuk 6.474 pos tarif menjadi 0%. Sebaliknya, Indonesia juga mengeliminasi tarif masuk untuk 94.6% dari total pos tarif produk asal Australia..

“Mungkin banyak yang bertanya bagaimana Pemerintah Indonesia melindungi beberapa produk yang selama ini sensitif bagi Indonesia. Perjanjian ini memiliki mekanisme TRQ atau tariff rate quota. Di mana dalam jumlah tertentu akan diberi preferensi tarif. Namun jika jumlahnya sudah cukup atau melebihi kuota maka tarif yang dikenakan adalah tarif non preferensi,” ucap Agus.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN