Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Pajak

Ilustrasi Pajak

Wamenkeu: Dua Dimensi Reformasi Pajak Harus Dilakukan Seimbang

Senin, 12 Oktober 2020 | 13:15 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan reformasi pajak akan terus dijalankan di tengah situasi pandemi, salah satunya melalui UU Cipta Kerja.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan reformasi pajak harus dilakukan secara seimbang, antara mendorong penerimaan pajak dan pemberian insentif fiskal untuk mendorong perekonomian.

Dia mengatakan, dimensi pertama untuk mengumpulkan pendapatan negara yang berasal dari pajak harus dioptimalkan dengan merealisasikannya untuk pendanaan belanja negara.

“Fungsi reformasi pajak untuk mengumpulkan pendapatan tidak boleh hilang. Sekarang, kunci utama jangka menengah untuk APBN adalah kumpulkan pajak,” ujar dia dalam webinar Senin (12/10).

Di sisi lain, untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang lebih optimal, pemerintah juga harus melakukan penyederhanaan administrasi, memperbaiki sisi infrastruktur, memperkuat Sumber Daya Manusia, dan memperkuat implementasi core tax.

Sementara itu, sisi insentif pajak diberikan sebagai alat fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan konsumsi dan investasi. Kedua hal ini harus diseimbangkan, karena memiliki keterkaitan.

“Kebijakan pajak tetap harus dicari keseimbangan yang pas, dalam konteks mengumpulkan pendapatan dan mendorong investasi,” tutur dia.

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan, tarif dan administrasi perpajakan di Indonesia juga harus diperbaiki sesuai dengan standar dan benchmark dunia internasional. Hal ini untuk mendorong Indonesia agar lebih kompetitif dibandingkan negara lain, dalam hal reformasi pajak.

Meski begitu, Suahasil menegaskan bahwa insentif pajak yang digelontorkan pemerintah harus tetap terukur, agar memberikan manfaat bagi perekonomian dan tidak mengorbankan penerimaan pajak. Sehingga, beragam insentif yang diberikan juga dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan estimasi belanja pajak.

“Kalau kita buat insentif, kita tidak gebyak uyah. Salah satu cara untuk memastikan insentif pajak itu bisa dipertanggungjawabkan adalah membuat estimasi. Jadi, kita memberikan insentif dan tetap dihitung, sehingga bisa bermanfaat untuk perekonomian. Ini dua poin utama dalam reformasi pajak, yaitu mengumpulkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi,” jelas dia.

Hingga kini, komposisi belanja perpajakan masih didominasi oleh belanja pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 65% atau mencapai Rp 166,9 triliun dari total belanja perpajakan tahun 2019 sebesar Rp 2.572 triliun. Sementara itu, dari sektor manufaktur sebesar 16%, atau menikmati belanja perpajakan dari pemerintah sebesar Rp 40,4 triliun.

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN