Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Produk United Tractors di kegiatan pertambangan. Foto: defrizal

Produk United Tractors di kegiatan pertambangan. Foto: defrizal

Wilayah Tambang Mencapai 14% dari Luas Provinsi Kalsel

Senin, 25 Januari 2021 | 19:16 WIB
Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, wilayah pertambangan di Kalimantan Selatan hanya sekitar 14% dari total luas provinsi tersebut. Hal ini menjawab tudingan yang menyebut bukaan lahan untuk pertambangan menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan sebanyak 212 izin pertambangan di Kalimantan Selatan berdasarkan data hingga Januari 2021. Meski jumlahnya ratusan namun dia menegaskan wilayah pertambangan hanya 14% dari total luas wilayah Kalimantan Selatan. "Luas bukaan lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan sangat kecil," kata Agung kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (25/1).

Agung menerangkan di daerah aliran sungai (DAS) Barito yang terdampak besar bencana banjir memang terdapat izin pertambangan. Hanya saja dia menegaskan total luas bukaan lahan untuk kegiatan pertambangan 4,3% dari wilayah izin pertambangan. Agung mengungkapkan Kementerian ESDM terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tambang, hidrologi, dan hidrogeologi. Kemudian juga terkait pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. 

"Hal tersebut diharapkan berdampak positif pada meningkatnya kemampuan DAS dalam menjalankan fungsi ekologisnya sebagai daerah tangkapan air dan penyediaan jasa pengaturan lingkungan," terangnya.

Secara terpisah, Head of Corporate Communication Adaro Energy Febrianti Nadira menuturkan sebagai kontraktor pemerintah dan perusahaan publik, Adaro senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), salah satunya dengan menjalankan praktek-praktek pertambangan yang baik (good mining practices), termasuk dalam merehabilitasi DAS. "Pada 2020 kemarin, Adaro menerima penghargaan PROPER Emas yang ketiga kalinya, yang menunjukkan kinerja perusahaan yang luar biasa dan lebih dari yang dipersyaratkan pemerintah (beyond compliance) dalam  pengelolaan lingkungan hidup," tuturnya.

Febrianti menjelaskan Adaro telah menserahterimakan sebagian hasil tanaman rehabilitasi DAS kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 7 September 2020. Sebagai salah satu pemegang IPPKH, Adaro juga melaksanakan rehabilitasi DAS di luar konsesinya yaitu di Kabupaten Banjar, HSS dan Barsel sebagai bagian dari upaya pemulihan tutupan lahan yang dapat meningkatkan infiltrasi dan mengurangi potensi banjir. 

"Dalam melakukan rehabilitasi DAS, Adaro juga melibatkan masyarakat dalam persiapan penanaman, pembuatan bibit tanaman, kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) berupa kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)," jelasnya.


 

 

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN