Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)

Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)

Komitmen KBI Cegah Praktik Korupsi dalam Berbisnis

Senin, 15 Februari 2021 | 19:10 WIB
Ghafur Fadillah

JAKARTA,investor.id - PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (KBI) menargetkan Zero Tolerance kepada berbagai bentuk penyuapan dalam menjalankan usahanya sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia Fajar Wibhiyadi menjelaskan, perusahaan senantiasa menjalankan menerapkan program yang disebut dengan “Akhlak”, dimana salah satu nilai utamanya adalah amanah, yang mengharuskan semua karyawan berperilaku jujur dalam menjalankan bisnis.

“Dalam hal antisipasi tindakan penyuapan, kami telah memperoleh ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (15/2).

Secara rinci, sertifikasi ini meliputi sistem manajemen anti suap di bidang keuangan, audit internal dan kepatuhan, SDM, urusan umum dan pengadaan, teknologi informasi serta  operasi, sekretaris perusahaan dan bisnis terkecuali untuk Usaha Penjaminan Emisi.

Selain itu, sebagai pendukung sertifikasi, KBI juga telah mengeluarkan kebijakan anti penyuapan khususnya terkait Whistleblowing System (WBS). Dalam kebijakan tersebut, diatur bagaimana mekanisme Whistleblowing System (WBS), apabila pelanggaran dilakukan oleh karyawan, direksi bahkan oleh Komisaris.

“Antisipasi pencegahan ini sejalan dengan upaya kami untuk secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Bagi kami, implementasi prinsip-prinsip GCG merupakan hal yang mutlak untuk dijalankan semua karyawan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Lembaga Survey Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu merilis Hasil survei Persepsi Korupsi dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Menurut Kalangan Pelaku Usaha dan Pemuka Opini.

Dari survey tersebut terungkap, sekitar 23,4% responden menganggap wajar memberikan sesuatu kepada pejabat pemerintah, sedangkan Sekitar 23.4% lainya berpendapat pemberian dalam bentuk uang, barang, hiburan atau hadiah merupakan hal yang wajar dalam memperlancar suatu proses sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah.

 Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Achmad Daniri menyatakan, keprihatinannya atas hasil survey tersebut. Menurutnya  berbisnis secara beretika sejatinya menjadi tujuan dan harus direncanakan dengan baik oleh semua pihak, seperti Pemerintah, semua pelaku bisnis dan masyarakat

“Jika sarat dengan suap dan korupsi, biaya berbisnis menjadi tinggi dan berbanding lurus dengan mahalnya harga sebuah produk dan menyebabkan daya saing bisnis menjadi sangat rendah. Secara nasional sangat merugikan, kesenjangan ekonomi semakin melebar,” kata dia.

Untuk mengantisipasi penyuapan pada tingkat korporasi, Achmad melanjutkan, hendaknya korporasi selalu berpedoman pada Good Corporate Governance. Pedoman ini dapat didukung dengan pembentukan sistem three lines of defense (3LOD), Whistleblowing System (WBS).

“Ataupun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 dalam kerangka Good Risk Compliance (GRC) yang terintegrasi,” pungkasnya.

Kliring Berjangka Indonesia sebelumnya telah melakukan self assessment atas evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG). Self Assessment tersebut dilakukan sesuai dengan Indikator/Parameter Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara sesuai SK-16/S.MBU/2012, yang mencakup enam aspek governance.

Pertama, Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, Aspek Pemegang Saham dan RUPS, Aspek Dewan Komisaris, Aspek Direksi, Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya.

Berdasarkan hasil penilaian self assessment dalam kurun waktu  2 tahun terakhir menunjukkan bahwa tata kelola yang baik KBI mengalami peningkatan dengan mendapatkan skor 80,725.atau predikat “Baik”. Sebelumnya di 2019 lalu  KBI memperoleh skor 78,319.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN