Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (tengah atas), bersama Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama (tengah bawah), Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Stephanus Paulus Lumintang (kanan atas), dan  CEO Indodax Oscar Darmawan (kanan bawah), serta Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu  saat Zooming With Primus dengan tema Masa Depan Aset Kripto, Kamis (25/3/2021). Foto:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (tengah atas), bersama Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama (tengah bawah), Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Stephanus Paulus Lumintang (kanan atas), dan CEO Indodax Oscar Darmawan (kanan bawah), serta Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu saat Zooming With Primus dengan tema Masa Depan Aset Kripto, Kamis (25/3/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Makin Digandrungi, Transaksi Kripto Tembus Rp 70 Triliun

Jumat, 26 Maret 2021 | 07:30 WIB
Lona Olavia

JAKARTA – Investasi aset kripto makin digandrungi di Tanah Air. Hingga Februari 2021, nilai transaksi aset kripto di dalam negeri tembus Rp 70 triliun. Sebagian besar investor aset kripto atau aset digital di Indonesia adalah generasi Z (lahir 1997-2012) dan milenial (lahir 1981-1996).

Untuk melindungi investor dan mendorong terselenggaranya perdagangan aset kripto yang sehat, wajar, teratur, aman, transparan, dan efisien, pemerintah tengah menyiapkan regulasi lengkap tentang perdagangan aset kripto. Regulasi disiapkan sejalan dengan pembentukan Digital Future Exchange (DFX) yang ditargetkan beroperasi pada semester II tahun ini.

Di sisi lain, otoritas bursa komoditi bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) lain akan terus mengedukasi masyarakat mengenai investasi aset kripto. Edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan karena akhir-akhir ini marak tawaran berinvestasi di aset kripto dengan iming-iming menggiurkan, padahal ilegal dan bermotif penipuan (fraud).

Hal itu terungkap dalam acara diskusi Zooming with Primus (ZwP) bertajuk Masa Depan Aset Kripto yang disiarkan secara live di Beritasatu TV, Kamis (25/3). Acara yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu ini menghadirkan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama, Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Stephanus Paulus Lumintang, dan Chief Executive Officer (CEO) PT Indodax Nasional Indonesia Oscar Darmawan.

Berdasarkan catatan Investor Daily, berinvestasi di aset kripto telah menjadi tren global. Apalagi setelah bos Tesla, Elon Musk memborong bitcoin senilai US$ 1,5 miliar dan membolehkan perusahaan mobil listriknya bertransaksi menggunakan bitcoin. Harga aset kripto, termasuk bitcoin, pun terus merangkak naik.

Perkembangan harga kripto.
Perkembangan harga kripto.

 

Alternatif Investasi

Menurut Wamendag Jerry Sambuaga, animo masyarakat untuk berinvestasi di aset kripto lumayan tinggi. Hal itu ditunjukkan oleh jumlah investor yang terus meningkat, terutama sejak 2017. Tren tersebut berlanjut selama pandemi Covid-19.

"Untuk merespons hal itu, pemerintah selaku regulator tengah memproses pembentukan bursa komoditi yang akan menaungi perdagangan aset kripto atau aset digital di Tanah Air," ujar dia.

Jerry Sambuaga menjelaskan, tren perdagangan aset kripto di Indonesia juga terus meningkat. Bahkan, per Februari 2021, nilai transaksi aset kripto di dalam negeri telah menembus Rp 70 triliun.

“Nilai transaksi aset kripto di Indonesia pada 2020 sampai Februari 2021 sangat tinggi, signifikan di angka Rp 64 triliun sepanjang tahun 2020, lalu per Februari 2021 mencapai Rp 70 triliun," tutur dia.

Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan RI dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV
Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan RI dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV

Fenomena itu, kata Wamendag, menunjukkan bahwa aset kripto, aset digital, atau komoditas digital, bisa menjadi salah satu alternatif instrumen investasi yang prospektif. "Atau mungkin menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan trading bursa komoditi kita,” tandas dia.

Itu sebabnya pula, menurut Jerry Sambuaga, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Bappebti tengah membuat regulasi serta ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik perihal perdagangan aset kripto.

“Yang perlu kami regulasikan adalah bagaimana para pelaku ini ke depannya bisa tersistem secara lebih organized, sehingga pencatatannya, transaksinya, dan arus trading-nya lebih sistematis dan diketahui secara lebih transparan oleh publik. Makanya dalam waktu dekat akan ada bursa yang secara khusus menjadi semacam marketplace untuk perdagangan komoditas kripto,” papar dia.

Wamendag mengingatkan, di Indonesia, kripto hanya boleh diperdagangkan sebagai aset dan dilarang digunakan sebagai nilai tukar atau alat pembayaran. Itu sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Undang-Undang (UU) Mata Uang.

Penggunaan mata uang rupiah diatur secara detail dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 21 UU tersebut menyatakan, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI.

Pasal 33 UU Mata Uang menyebutkan, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, atau penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ia diancam pidana kurungan maksimal satu tahun dan pidana denda maksimal Rp 200 juta.

Adapun berdasarkan Pasal 39 UU Mata Uang, pidana terhadap korporasi ditetapkan berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum ditambah 1/3. Jika korporasi tidak mampu membayar pidana denda, putusan pengadilan akan mencantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi atau harta benda pengurus korporasi.

Kecuali itu, menurut Pasal 39 UU Mata Uang, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana. Dalam Pasal 40 juga disebutkan, jika perseorangan tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda diganti pidana kurungan dengan ketentuan setiap pidana denda Rp 100 juta diganti pidana kurungan dua bulan.

Aset kripto.
Aset kripto.

Semester II Meluncur

Kepala Bappebti Kemendag, Sidharta Utama mengemukakan, pembentukan bursa aset digital, Digital Future Exchange (DFX), masih dalam proses dan diharapkan rampung pada semester II-2021.

Meski bursa digital belum beroperasi, kata dia, 229 aset kripto yang saat ini diperdagangkan di pasar fisik aset kripto Indonesia dinyatakan legal. Saat ini terdapat 13 pedagang aset kripto di Indonesia yang telah mengantongi tanda daftar perdagangan dari Bappebti.

”Perdagangan aset kripto yang memakai regulasi Bappebti belum dilaksanakan. Untuk melaksanakannya harus ada bursanya dulu. Namun, perdagangan sudah dilaksanakan selama ini. Kami sedang siapkan bursanya menggunakan aturan Bappebti,” ujar dia.

Sidharta Utama , Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV
Sidharta Utama , Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV

Bappebti telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam beleid tersebut, dari 8.472 aset kripto yang beredar di seluruh dunia, Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Sidharta Utama mengungkapkan, proses pembentukan bursa baru aset digital berjalan mulus. Bursa aset digital bakal diikuti peraturan yang lebih ketat dari sebelumnya. Dia optimistis DFX mulai beroperasi pada paruh kedua tahun ini. "Kami juga sedang menunggu jajaran direksi dan komisaris untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)," ucap dia.

Sidharta menjelaskan, bursa yang mengacu pada bursa digital Korea ini harus memenuhi sejumlah ketentuan, di antaranya memiliki permodalan minimal sekitar Rp 200 miliar yang berasal dari 11 pemegang saham, salah satunya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Future Exchange (JFX).

”Tahapannya berjalan baik dan dipastikan bursa ini siap. Untuk peraturannya, kami akan terus kaji, jika terlalu ketat akan kami longgarkan. Sebaliknya jika perlu ditambahkan, akan kami tambah,” tegas dia.

Aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia, kata Kepala Bappebti, harus yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar. Dari aspek kualitas, termasuk keamanan pun, mesti terpenuhi. Begitu pula bagi pedagang, aset kripto harus memadai, baik dari aspek keuangan, aspek teknis, keamanan, maupun aspek-aspek lainnya.

Sidharta mengatakan, selain diawasi Bappebti, perdagangan aset kripto melibatkan lembaga kliring. "Ini sebagai bentuk check and balance, sekaligus memastikan dana nasabah aman," tutur dia.

Dia menambahkan, regulasi juga bertujuan mencegah penggunaan aset kripto secara ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional Financial Action Task Force (FATF) untuk melindungi pelanggan serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia.

“Ini untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan menciptakan perdagangan aset kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, aman, dan transparan, serta dalam suasana persaingan yang sehat,” papar dia.

Menurut Sidharta, regulasi amat penting ditegakkan karena perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasi pasarnya semakin luas. Hal itu ditandai kenaikan harga aset kripto, salah satunya bitcoin. Sejak awal 2020, harga bitcoin meningkat sekitar 570%. Harga 1 bitcoin pada awal 2020 tercatat US$ 8.440, kemudian pada akhir 2020 melonjak ke level US$ 29.000, dan pada Februari 2021 melesat menjadi US$ 53.000.

Cegah Capital Outflow

Direktur Utama BBJ, Stephanus Paulus Lumintang menegaskan, berbeda dengan uang digital BI atau Central Bank Digital Currency (CBDC), aset kripto dilarang digunakan sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, aset kripto hanya boleh digunakan sebagai investasi komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

"Aset kripto memiliki underlying sama seperti emas. Ini berbeda tentunya dengan yang berlaku di luar negeri, yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau nilai tukar," ujar dia.

Stephanus Paulus Lumintang, Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV
Stephanus Paulus Lumintang, Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV

Dia mengakui, BBJ belum memperdagangkan aset kripto. Namun, BBJ bersama para calon pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti akan mendirikan DFX. Di antara perusahaan-perusahaan itu, empat di antaranya merupakan perusahaan dengan status pemilikan modal asing (PMA), yakni PT Indodax Nasional Indonesia, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Zipmex Exchange Indonesia, dan PT Pintu Kemana Saja. Sedangkan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) akan menjadi infrastruktur pendukung untuk DFX.

“Sebagai bursa aset digital pertama di Indonesia, DFX diharapkan turut membantu masyarakat lebih melek investasi dan mencegah aliran modal keluar (capital outflow) akibat bertransaksi di bursa sejenis di luar negeri. Sebaliknya, ini bisa menarik aliran masuk modal asing (capital inflow). Ini terobosan yang sangat signifikan. Juga dapat membantu mempercepat perputaran ekonomi di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung,” papar dia.

Stephanus Paulus Lumintang mengemukakan, DFX didirikan untuk menyediakan sistem yang memfasilitasi perdagangan aset digital dan derivatif aset digital bagi anggota yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti sesuai ketentuan peraturan dan aturan perilaku (rules of conduct) DFX.

"Dengan kombinasi keahlian antara bisnis aset digital yang terdaftar serta bursa berjangka dan lembaga kliring terbesar di Indonesia, DFX akan mempercepat perkembangan ekosistem aset digital secara bertanggung jawab," kata dia.

Perusahaan pedagang kripto yang terdaftar di Bappebti.
Perusahaan pedagang kripto yang terdaftar di Bappebti.

Mekanisme Pasar

Sementara itu, CEO PT Indodax Nasional Indonesia, Oscar Darmawan menyatakan, mekanisme perdagangan aset kripto mirip komoditas dan saham. Proses pembentukan harga dan pembelian semuanya dikembalikan ke pasar.

”Jika bitcoin naik 500%, bukan berarti bitcoin memberi bunga 500%, tapi itu lebih karena terjadi supply dan demand. Proses pembentukan harga dikembalikan ke pasar, persis mekanisme pembentukan harga di pasar saham,” tutur dia.

Oscar Darmawan mengungkapkan, Indodax yang berdiri sejak 2014 sudah memiliki 2,6 juta anggota. Usia mereka rata-rata 18-25 tahun alias masuk kategori generasi Z (lahir pada 1997-2012) dan milenial (lahir pada 1981-1996).

"Nilai transaksi harian rata-rata di Indodax sekitar Rp 200 miliar. Nilai transaksi harian pernah tembus Rp 2 triliun pada 2017 dan saat pandemi," ucap dia.

Oscar Darmawan,  CEO INDODAX dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV
Oscar Darmawan, CEO INDODAX dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV

Oscar yakin aset kripto di masa depan tetap menjadi media investasi yang diminati pasar seperti terjadi sekarang. ”Ke depan, industri kripto akan berkembang. Bukan bicara soal spot market, tapi juga derivative market,” kata dia.

Sebagai perusahaan rintisan (startup) teknologi finansial di bidang aset kripto dan blockchain, seperti bitcoin, ethereum, ripple, dan lebih dari 60 aset kripto lainnya, Oscar mengimbau agar para calon investor bijak dalam membeli aset kripto.

Yang harus diutamakan, menurut dia, adalah mencari pedagang kripto yang asetnya terdaftar di Bappebti. Para investor juga mesti berinvestasi menggunakan 'uang dingin' atau uang yang secara khusus dialokasikan untuk investasi, bukan uang pinjaman atau uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu penting karena dalam sehari, harga aset kripto sangat fluktuatif dan bisa bergerak 10-20%.

”Jadi, kalau ada yang menjanjikan aset kripto dengan bunga tetap, apalagi nilainya besar dan dijamin, itu investasi bodong, penipuan. Makanya harus dihindari,” tegas Oscar.

Oscar Darmawan menambahkan, Indodax bersama otoritas dan para pemangku kepentingan lainnya akan terus mengedukasi masyarakat dan menyosialisasikan aset kripto sebagai komoditi atau instrumen investasi yang menjanjikan, dengan berbagai risikonya.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN