Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aset kripto.

Aset kripto.

Para Pedagang Aset Kripto Sedang Harap-harap Cemas, Ada Apa?

Jumat, 2 April 2021 | 08:00 WIB
Lona Olavia

JAKARTA, Investor.id - Para pelaku industri aset kripto di Tanah Air sedang harap-harap cemas. Maklum, jika sampai sebulan ke depan tidak ada bursa berjangka dan lembaga kliring aset kripto yang disetujui regulator, status tanda daftar calon pedagang aset kripto otomatis batal.

Saat ini terdapat 13 pedagang aset kripto di Indonesia yang memegang tanda daftar perdagangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dari 8.472 aset kripto yang beredar di seluruh dunia, hanya 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah sedang memfasilitasi pembentukan Digital Future Exchange (DFX). Bursa yang akan memperdagangkan aset kripto itu ditargetkan beroperasi pada semester II tahun ini.

Berdasarkan ketentuan, batas waktu terakhir alias tenggat persetujuan izin bursa dan kliring aset kripto adalah 31 Maret 2021. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Meski tenggatnya 31 Maret 2021, calon pedagang aset kripto punya waktu 30 hari kerja setelah batas waktu tersebut untuk mendapatkan persetujuan menjadi pedagang aset kripto. Bila tidak ada bursa berjangka dan lembaga kliring yang disetujui setelah batas waktu tersebut, berarti status tanda daftar calon pedagang aset kripto akan dibatalkan.

Pembatalan dimungkinkan karena pada prosesnya, para pedagang aset kripto wajib melakukan pelaporan transaksi kepada bursa berjangka dan lembaga kliring yang sudah disetujui Bappebti.

“Saat ini para calon pedagang fisik aset kripto masih dalam proses menunggu arahan lebih lanjut terkait hal ini dari Bappebti,” kata Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Harmanda di Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Teguh Harmanda menjelaskan, para anggota Aspakrindo sudah siap memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan yang dibutuhkan. “Kami melakukan integrasi untuk mempercepat implementasi regulasi yang ada," ujar pria yang akrab dipanggil Manda itu.

COO Tokocrypto/Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Harmanda.
COO Tokocrypto/Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Harmanda.

Manda mengakui, seiring pesatnya perkembangan industri aset kripto, pemerintah terus mengambil inisiatif untuk mengawasi perdagangan aset kripto di Indonesia melalui regulasi Bappebti. Itu penting agar terbentuk perdagangan aset kripto secara wajar, efektif, dan transparan.

Hanya saja, menurut Manda, calon pedagang fisik aset kripto harus menyampaikan pelaporan transaksi kepada bursa berjangka dan lembaga kliring. Masalahnya, hingga kini belum ada bursa berjangka dan lembaga kliring aset kripto yang telah mengantongi izin dari Bappebti.

“Harapan kami, proses ini dapat selesai dengan cepat, sehingga kami dapat melaksanakan operasional sesuai ketentuan serta tunduk pada regulasi dan tata aturan yang berlaku," papar Teguh.

Perusahaan pedagang kripto yang terdaftar di Bappebti.
Perusahaan pedagang kripto yang terdaftar di Bappebti.

Diupayakan Secepatnya

Toh  para pedagang aset kripto sepertinya bisa bernapas lega. Soalnya, Kepala Bappebti, Sidharta Utama berjanji akan memproses persetujuan bursa berjangka dan lembaga kliring aset kripto secepatnya. Lagi pula, pedagang aset kripto yang sudah memiliki tanda daftar dari Bappebti bisa beroperasi karena sudah diawasi lembaga tersebut.

“Sekarang semuanya dalam proses penyelesaian. Aturannya memang cukup detail, sehingga butuh waktu. Tetapi kami akan menyelesaikan secepatnya," tegas dia.

Sidharta Utama mengungkapkan, regulasi tentang perdagangan aset kripto dibuat demi melindungi investor, pedagang, dan pemangku kepentingan lain. Juga untuk mendorong terselenggaranya perdagangan aset kripto yang sehat, wajar, teratur, aman, transparan, dan efisien.

Sidharta Utama , Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV
Sidharta Utama , Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV

Regulasi yang disiapkan pemerintah, kata Sidharta, bakal diselaraskan dengan Digital Future Exchange (DFX) yang tengah dibentuk dan ditargetkan beroperasi pada semester II tahun ini.

“Yang perlu diregulasikan adalah bagaimana para pelaku industri aset kripto bisa tersistem secara lebih organize, sehingga pencatatannya, transaksinya, dan arus trading-nya lebih sistematis dan diketahui secara lebih transparan oleh publik,” papar Sidharta.

Tren perdagangan aset kripto di Indonesia terus meningkat. Bahkan per Februari 2021, nilai transaksi aset kripto di dalam negeri tembus Rp 70 triliun.

Berbeda dengan di berbagai negara, aset kripto di Indonesia hanya boleh diperdagangkan sebagai aset digital. Sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Undang-Undang (UU) Mata Uang, aset kripto dilarang digunakan sebagai nilai tukar atau alat pembayaran.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN