Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tongkang Batubara

Tongkang Batubara

Investor Jangan Panik Sikapi Larangan Ekspor Batubara

Rabu, 5 Januari 2022 | 07:12 WIB
S.R Listyorini

JAKARTA, Investor.id – Investor diimbau tidak panik menyikapi kebijakan larangan ekspor batubara mengingat pemerintah akan mengevaluasinya untuk mencari solusi terbaik dalam pemenuhan kebutuhan batubara domestik demi kepentingan nasional.

"Tidak perlu terlalu panik karena kebijakan terkait DMO (domestic market obligation) masih akan dievaluasi," kata Founder Indonesia Superstock Community, Edhi Pranasidhi dalam bincang komunitas LTWA di Jakarta, Selasa (4/1/2022) malam. Bincang di club house itu dipandu oleh Cynthia Nadeak dari D'Origin.

Sejauh ini, kata Edhi, dampak kebijakan tersebut terhadap harga saham batubara tidak terlalu signifikan, meski ada yang koreksi, tetapi masih dalam batas wajar, bahkan sudah mulai rebound kembali seperti ITMG, ADRO, PTBA, INDY, HRUM, TOBA, dan lainnya.

Menurut dia, larangan ekspor batubara jangan sampai kontraproduktif yang mengakibatkan pasar batubara Indonesia direbut oleh produsen dari negara lain. "Sebaiknya larangan ekspor hanya diperuntukkan kepada produsen batubara yang tidak patuh memenuhi DMO," kata dia.

Merujuk data MODI Minerba, kata dia, produksi batubara Indonesia pada 2017 mencapai 461,36 juta ton, kemudian di 2018 sebesar 557,77 juta ton dan meningkat menjadi 616,16 juta ton di 2019. Pada 2020 lalu realisasi produksi tercatat sebesar 565,79 juta ton.

Pada tahun 2021, produksi batubara mencapai 610 juta ton, tahun 2022 secara nasional produksi diperkirakan mencapai 625 juta ton atau 52 juta ton per bulan.

"Kebutuhan batubara PLN tahun ini sekitaran 119,19 juta ton atau 9,932 juta ton per bulan. Keputusan pemerintah untuk setop ekspor batubara akan membuat inventory batubara secara nasional sebulan pada Januari saja sekitaran 42 juta ton," katanya.

Menurut dia, ada baiknya kebutuhan batubara PLN juga diaudit sehingga diperoleh angka pasti dari kekurangan batubara untuk PLTU, dan tidak merugikan produsen batubara. Ia meyakini kebijakan larangan ekspor batubara akan direvisi.

Dalam kalkulasinya, jika per ton batubara kita rata ratakan diharga $100/ton maka ada potensi kerugian (pending/delayed) sekitar $4,2 milyar atau setara dengan Rp 60,5 triliun rupiah.

Catatan pentingnya, kata dia, ketika pasar ekspor batubara Indonesia ditutup selama sebulan maka pesaing Indonesia bisa saja segera menutupnya, dan perusahaan pengekspor batubara juga bisa kena penalti karena gagal melaksanakan kontrak pengiriman Januari.

Di sisi lain, penutupan ekspor batubara dari Indonesia bisa saja membuat harga batubara dunia naik lagi. Berdasarkan bursa ICE Newcastle, harga batu bara diperdagangkan pada level US$172 per metrik ton pada Selasa (4/1/2022) untuk kontrak Januari 2022.

Bincang komunitas LTWA terkait larangan ekspor batubara
Bincang komunitas LTWA terkait larangan ekspor batubara

Akan Diubah

Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengubah aturan patokan batu bara DMO untuk kebutuhan listrik dalam negeri. Perubahan itu dari yang saat ini hanya 25% menjadi evaluasi per bulan.

Kebijakan perubahan DMO itu akibat dari seretnya pasokan batu bara dalam negeri untuk kebutuhan listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) maupun Independent Power Producer (IPP) saat ini.

Kementerian ESDM mencatat, kurangnya pasokan batu bara itu akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali.

Padahal sebelumnya, pemerintah telah beberapa kali mengingatkan kepada para pengusaha batubara untuk terus memenuhi komitmennya dalam memasok batu bara ke PLN. Namun, realisasi pasokan batu bara setiap bulan ke PLN di bawah kewajiban persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait prioritas untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

"Para menteri yang terkait suplai batubara dan LNG untuk mendukung pasokan listrik nasional langsung membagi tugas. Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan," jelas Erick Thohir dalam keterangannya, Selasa (4/1/2022).

Selain itu, sistem logistik dan infrastuktur juga akan diperbaiki untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi. "Sesuai arahan Presiden yang telah menekankan komitmen bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan, maka kami juga telah menyiapkan road map pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi serta renewable energy sehingga kita segera memiliki energi baru terbarukan," tambah Erick.

Editor : Listyorini (listyorini205@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN