Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengurus GP Jamu bertandang ke Kantor Menko Perekonomian untuk menyuarakan perlunya payung hukum agar jamu brand Indonesia mudah dipasarkan  di luar negeri. Staf khusus Menko Peremonomian I Gusti Putu (tengah) bersama pengurus GP Jamu.

Pengurus GP Jamu bertandang ke Kantor Menko Perekonomian untuk menyuarakan perlunya payung hukum agar jamu brand Indonesia mudah dipasarkan di luar negeri. Staf khusus Menko Peremonomian I Gusti Putu (tengah) bersama pengurus GP Jamu.

Bisnis Jamu Tradisional Membutuhkan Payung Hukum

Selasa, 21 Juli 2020 | 19:13 WIB
Listyorini (listyorini205@gmail.com)

Investor.id – Pandemi virus corona (Covid-19) yang memicu masyarakat untuk berfikir kreatif dan invoatif guna meningkatkan imunitas tubuh dengan harga terjangkau, telah menyuburkan bisnis jamu tradisional. Sayangnya hingga saat ini belum ada payung hukum terkait bisnis jamu sehingga menghambat jamu brand Indonesia dipasarkan di luar negeri.

"Apabila ada payung hukumnya, jamu brand Indonesia akan maju di mancanegara," kata Ketua Umum GP Jamu Dwi Ranny Pertiwi saat berkunjung ke kantor Menko Perekonomian, kemarin. Dwi Ranny didampingi para pengurusnya GP Jamu, antara lain Francisca Sestri dan Eduard Basilisnus (Edo).

Dalam rapat terbatas tersebut, GP Jamu melaporkan aktivitas yang sudah dilakukannya, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat berupa produk-produk minuman berkhasiat dari bahan- bahan jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh di era pandemi Covid-19. Bantuan diberikan hingga tingkat daerah, melalui ketua-ketua cabang.

Menurut Dwi Ranny, pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum bagi perkembangan industri jamu yang melibatkan banyak UMKM di berbagai wilayah. Apabila UMKM di daerah bertumbuh dari industri jamu, akan sangat membantu perekonomian Indonesia yang saat ini sedang terpuruk sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

"Suatu kehormatan bagi GP Jamu yang diundang langsung oleh Deputy Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan & Agribisnis Musdalifah untuk mendapatkan masukkan tentang nasib RUU Jamu yang sudah diwacanakan beberapa tahun lalu," katanya.

Apalagi, masyarakat Indonesia, termasuk Presiden RI Jokowi yang asli Solo, sangat dekat dengan jamu yang berkhasiat menjaga kesehatan. GP Jamu berharap, RUU Jamu bisa kembali diajukan pemerintah agar industri jamu tradisional di Indonesia bisa berkembang.

Industri Strategis

Menurut Musdalifah Jamu akan menjadi industri strategis dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, dan bisa seiring sejalan dengan obat- obatan farmasi, asal para dokter dan rumah sakit mau bekerjasama dengan industri jamu. Ia mengakui, untuk mengembangkan bisnis jamu di Indonesia dibutuhkan payung hukum.

Ketua Umum GP Jamu mengatakan, pengembangkan bisnis jamu tidak terbatas pada produk-produk minuman berkasiat, tetapi juga bisa menjadi daya tarik pariwisata. Artinya, banyak multiplier effect dari pengembangan industri jamu tradisional.

Dalam kesempatan itu, Prof Dr Agus Purwodiono, anggota Dewan penasihat GP Jamu, menpresentasi secara detail tentang RUU Jamu yang sudah dibahas dengan kementrian terkait sejak tahun 2013. Paparan tersebut diapresiasi oleh semua peserta rapat.

Menurut Agus, besok GP Jamu diundang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pembangunan Jamu. "Kami berharap GP Jamu diikutsertakan dalam berbagai perumusan agar payung hukum yang disiapkan bisa membawa aspirasi pelaku bisnis jamu yang tahu persis kondisi di lapangan," katanya.

Sementara itu, salah satu pengurus GP Jamu, Edo, juga berharap hal yang sama agar industri jamu mempunyai payung hukum yang jelas dan tidak dilihat setengah hati. "Sudah saatnya industri jamu tradisional diperhatikan oleh pemerintah," katanya.

 

 

 

 

 

Editor : Listyorini (listyorini205@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN