Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat yang juga terdakwa korupsi di PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/1/2022).  Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat yang juga terdakwa korupsi di PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Ini Alasan Jaksa Agung Ingin Hukum Mati Komisaris Trada Alam Mineral (TRAM) Heru Hidayat

Rabu, 26 Januari 2022 | 16:24 WIB
Lona Olavia

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung menyatakan bakal menempuh upaya banding dalam menyikapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap terdakwa kasus korupsi PT Asabri (Persero) Heru Hidayat yang merupakan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM). Heru dalam perkara ini dituntut oleh Jaksa hukuman pidana mati. Namun, Hakim menjatuhkan vonis pidana nihil lantaran Heru sudah mendapat hukuman maksimal dalam kasus sebelumnya, yakni korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, skandal megakorupsi yang melibatkan Heru dianggapnya diluar nalar kemanusiaan karena merugikan negara begitu besar hingga Rp 39,5 triliun lewat keterlibatannya di dua kasus tersebut. Dalam kasus Jiwasraya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,7 triliun dan kasus Asabri sebesar Rp 22,78 triliun. Selain negara, nasabah pun banyak amat dirugikan.

Baca juga: Jaksa Agung Ajukan Banding Atas Vonis Nihil Heru Hidayat

Untuk itu, hukuman mati merupakan jawaban yang tepat guna mencapai keadilan dan emansipasi publik, bukan perihal ego semata. Sebab, hukuman penjara bahkan seumur hidup dinilainya hanya akan memberikan efek jera ke pelaku, namun tidak berlaku ke masyarakat.

“Saya tegaskan bahwa gagasan hukuman mati koruptor adalah bentuk manifestasi dalam pemberantasan hukuman korupsi di Indonesia. Layaknaya fenomena gunung es, ribuan perkara sudah diungkap dan dipidana, namun kualitas dan tingkat kerugaian negara makin meningkat. Ini perlu direnungkan, dengan pola sanksi pidana tersebut ternyata hanya menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi, tapi tidak sampai ke masyarakat. Koruptor silih berganti dan bertumbuh dimana-mana,” ujarnya dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Unika Atmajaya “Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi Dalam Kasus Mega Korupsi : Studi Kasus Jiwasraya”, Rabu (26/1).

Dengan demikian, ditegaskannya kembali bahwa hukuman mati menjadi instrument terberat yang pantas dikenakan ke koruptor. “Kejaksaan ingin sampaikan pesan yang keras bagi orang yang berpotensi untuk korupsi untuk segera mengurungkan niatnya,” tegas Sanitiar.

Adapun, buntut hukum dari kasus gagal bayar Jiwasraya inipun menyeret para petinggi di perusahaan tersebut, sejumlah nama familiar di pasar modal, serta 13 perusahaan manajer investasi.

Baca juga: Jaksa Agung Pastikan bakal Banding terhadap Putusan Heru Hidayat

Bermula pada 2002 Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah.

Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba Rp 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun.

 

Editor : Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN