Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Jababeka. Foto: PT Jababeka Tbk (KIJA)

Ilustrasi Jababeka. Foto: PT Jababeka Tbk (KIJA)

KINERJA PERUSAHAAN SUDAH SESUAI TARGET

Jababeka Buka Peluang Gandeng Investor Timur Tengah

Parluhutan Situmorang dan Farid Firdaus, Selasa, 13 Agustus 2019 | 08:19 WIB

JAKARTA, Investor.id – PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) membuka peluang untuk menggalang dana serta mengundang investor asing dari Timur Tengah. Strategi ini menjadi salah satu upaya direktur utama terpilih dalam meningkatkan kinerja emiten lahan industri tersebut.

 

Direktur Utama Jababeka terpilih versi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 26 Juni 2019 Sugiharto mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai bos baru Jababeka dikarenakan pemegang saham ingin ada perubahan ke arah yang lebih transparan dan positif pada bisnis Jababeka.

Pasalnya, Jababeka merupakan salah satu perusahaan kawasan industri yang menjanjikan di Indonesia. Perseroan tercatat memiliki land bank seluas 3.800 hektar (ha). Namun, rasio penjualan terhadap lahan cenderung rendah yakni sekiar 2,6%. Di sisi lain, kompetitor emiten lahan industri yang lain membukukan rasio penjualan di posisi 8%.

“Posisi laba bersih tahun lalu juga turun. Manajemen juga tidak membangikan dividen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Harga saham pun di posisi yang stagnan,” jelas dia di Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Sugiharto, dirinya yang pernah menjabat sebagai Board of Advisor Islamic Development (IDB) member countries sovereign investment forum juga dipercaya oleh pemegang saham untuk memberikan citra yang lebih positif pada perusahaan. “Saya berharap bisa meningkatkan rating sovereign Jababeka. Jadi nanti, kalau ada rencana mau mencari sumber dana dari Timur Tengah lebih mudah,” kata dia.

Ketika Investor Daily mengkonfirmasi kedekatan Sugiharto dengan Mu'min Ali, yakni pendiri Panin Group, Sugiharto menjawab rekam jejak professional yang menjadi pertimbangan pemegang saham memilih dirinya. Seperti diketahui, saat ini Mum’min Ali Gunawan tercatat menguasai 21,08% saham Jababeka.

“Waktu muda saya banyak mengaudit Panin Group, tapi itu 25 tahun yang lalu. Jika dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Saya yang memang ikut membantu Dubai Islamic Bank masuk ke Bank Panin Syariah. Tapi saya tidak pernah langsung bekerja untuk Panin Grup,” kata dia

Seperti diketahui, saat RUPST 26 Juni 2019, pemegang saham Jababeka yakni PT Imakotama Investindo dengan kepemilikan 6,38% dan Islamic Development Bank (IDB) dengan kepemilikan 10,84% mengusulkan Sugiharto sebagai anggota direksi dan Aries Liman sebagai anggota komisaris.

Ketika itu, Imakotama dan IDB masing-masing memberikan kuasa kepada Iwan Margana dan PT Pratama Capital Assets Management (PCAM) dalam menyampaikan usulan saat RUPST berlangsung.

Presiden Direktur Pratama Capital Assets Management Iwan Margana juga meyakini Sugiharto memiliki koneksi yang kuat dengan investor Timur Tengah. Hal ini bisa menjadi bekal bagi Jababeka memperbaiki kinerja. “Dalam mengusulkan Pak Sugiharto sebagai dirut, perwakilan IDB psudah secara langsung menghadap Pak Darmono (Pendiri Grup Jababeka), dan usulan ini pun telah disetujui,” kata dia.

Kinerja Terus Membaik

Sementara itu, Pendiri dan Komisaris Utama Jababeka SD Darmono mengatakan, Jababeka menunjukkan performa operasional yang terus membaik yang menjadikan Jabaekan telah menjadi aset nasional yang berimbas terhadap perekeonomian nasional. Jababeka telah berkontribusi positif bagi bangsa selama lebih dari 30 tahun. Bahkan, Jababeka telah menjadi contoh pengembangan kota mandiri dan kawasan industri yang berhasil.

Jababeka juga telah berhasil membangun kawasan-kawasan baru yang akan dikembangkan menjadi kota mandiri baik berbasis industri manufaktur, perikanan maupun pariwisata yang tersebar mulai dari Tanjung Lesung - Banten, Kendal – Jawa Tengah, dan Morotai - Maluku Utara. Seluruh flagship ini memiliki lahan seluas 3.362 hektare.

Dari sisi kinerja keuangan, dia mengatakan, perseroan masih mampu menunjukkan pertumbuhan hingga semester I-2019, meskipun diwarnai pelaksanaan pemilu, puasa Ramadhan, serta perayaan Hari Raya Idul Fitri di kuartal II-2019. Total penjualan masih tumbuh menjadi Rp 885,6 miliar pada semester I-2019 dan EBITDA sebesar Rp 264,4 miliar.

Perseroan juga mencatat penjualan real estat secara marketing (marketing sales) senilai Rp 758,9 miliar hingga akhir Juni 2019 atau bertumbuh 27% dari realisasi periode sama tahun lalu. Perolehan tersebut setara dengan 47% dari total target tahun 2019 mencapai Rp 1,6 triliun. “Perseroan juga percaya bahwa pencapaian kinerja semester II tahun ini akan lebih baik, dibanding dengan semester I,” terangnya.

Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, dia menjelaskan, perseroan akan berusaha terus mengembangkan bisnisnya agar bertumbuh di kota-kota lainnya baik secara organik maupun non-organik. Perseroan akan mengeksplorasi dan menjajaki beberapa peluang bisnis yang terkait ketiga pilar bisnis, yaitu land development, infrastruktur dan leisure & hospitality, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.

Terkait dualisme kepemimpinan di Jababeka, kuasa hukum Jababeka Yozua Makes mengatakan, direksi serta dewan komisaris yang sah adalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan POJK No 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. "Ada ketentuan OJK terkait komite remunerasi yang menyebutkan bahwa keinginan untuk mengganti direksi harus terlebih dahulu melalui rekomendasi dari komisaris. Hal ini belum didapatkan sebelum dilaksanakan RUPST pada 26 Juni 2019," jelasnya.

Dia juga menambahkan, keputusan RUPS yang mengangkat Sugiharto sebagai dirut Jababeka belum dianggap sah, karena keputusan tersebut masih digugat sejumlah pemegang saham perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan didasarkan atas validitas serta proses pengambilan keputusan RUPST agenda kelima perlu dikaji lebih jauh lagi. “Adanya proses yang belum mencerminkan good corporate governance dan gugatan dari pemegang saham membuat keputusan agenda kelima RUPST terkait pengangkatan Sugiharto sebagai dirut Jababeka tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” terangnya.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA