Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Foto: Investor Daily/DOk

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Foto: Investor Daily/DOk

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Inklusif

Novy Lumanauw/Euis Rita Hartati, Jumat, 4 Oktober 2019 | 19:20 WIB

JAKARTA, investor.id – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, laju ekonomi Indonesia selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) berhasil tumbuh di kisaran 5%. Pertumbuhan ekonomi ini bersifat inklusif, seperti ditunjukkan oleh inflasi yang berhasil ditekan di kisaran 3- 4%. Sementara itu, kesenjangan berhasil dipersempit yang ditunjukkan oleh rasio gini turun ke level 0,382, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga turun masing-masing menjadi 9,41% dan 5,01%, serta indeks pembangunan manusia (IPM) berhasil naik ke level 71,39.

Untuk mendorong pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menggulirkan dana desa sejak 2015, meningkatkan dana transfer ke daerah, dan meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Anggaran kesehatan, pendidikan, dan infrastuktur juga ditingkatkan setiap tahun. Di sisi lain, subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM) serta LPG dikurangi dan dananya dialihkan ke sektor produktif.

Pada periode lima tahun kedua, pemerintahan Jokowi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan lebih cepat lagi menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan tiga skenario, yakni skenaio pertumbuhan ekonomi di level 5,4%, 5,7% dan yang sekenario ketiga 6%.

Perkembangan Indikator Ekonomi Indonesia
Perkembangan Indikator Ekonomi Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kondisi ekonomi global yang diwarnai perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, selama kurun waktu 2014-2019, pertumbuhan ekonomi nasional hanya berada pada kisaran 5% atau lebih rendah dari target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yakni berkisar 6-8%.

“Memang, yang saya perhatikan mengenai target pertumbuhan ekonomi, misalnya yang rata-rata 7%. Bahkan, pada tahun 2019 targetnya 8%. Mungkin, ini terlalu tinggi dikaitkan dengan dinamika ekonomi global yang arahnya tidak ke situ,” kata Bambang usai Sidang Paripurna Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10).

Bambang Brodjonegoro.
Bambang Brodjonegoro.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah menyiapkan tiga skenario untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada lima tahun mendatang. Skenario pertama yang dipersiapkan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata berada pada level 5,4%. Skenario kedua adalah pertumbuhan sebesar 5,7%, dan yang ketiga adalah 6%.

Dia menjelaskan, skenario pertama pertumbuhan ekonomi harus 5,2% pada tahun 2020, selanjutnya sebesar 5,4% (2021), 5,7% (2022), serta 5,5% (2023 dan 2024). Sementara itu, skenario kedua pertumbuhan ekonominya dipatok 5,4% pada tahun 2020, 5,5% (2021), 5,7% (2022), 5,9% (2023) dan 6,1% (2024).

Sedangkan skenario ketiga adalah pertumbuhan ekonomi berada di posisi 5,3% (2020), 5,7 % (2021), 5,9 % (2022), 6,2 % (2023), dan 6,5 % (2024).

“Pada lima tahun ke depan, kami sudah menyiapkan tiga skenario baik base line, moderat, dan optimistis dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%. Dan angkanya tidak muncul 7%, karena yang paling tinggi, yang optimistis pun rata-rata hanya 6%. Yang moderat rata-rata 5,7% dan yang base line rata-rata 5,4%,” jelas dia.

Namun, keputusan berada di tangan Presiden Jokowi untuk menentukan range pertumbuhan mana yang akan diambil pemerintah, pada rentang waktu lima tahun mendatang.

“Kami belajar bahwa ternyata kompleksitas pertumbuhan ekonomi saat ini tidak bisa hanya mengandalkan upaya domestik, tetapi harus melihat secara saksama apa yang terjadi di tingkat global,” katanya.

Selain itu, lanjut Bambang, pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah terkait shifting ekonomi, yaitu dari ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) menjadi pemanfaatan aspek-aspek yang memberikan nilai tambah, apakah melalui industri pengolahan atau pun sektor jasa.

Diakuinya, pertumbuhan ekonomi pada 2010-2014 relatif tinggi diakibatkan tingginya harga komoditas di pasar dunia. Sedangkan pada lima tahun terakhir, masa kejayaan harga komoditas yang tinggi telah berakhir sehingga mendesak pemerintah mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. “Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” katanya.

Banyak Torehkan Prestasi

Telisa Aulia Falianty. Foto: youtube
Telisa Aulia Falianty. Foto: youtube

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menilai kinerja lima tahun pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 cukup banyak menorehkan prestasi dan keberhasilan dari sisi ekonomi. Adapun sasaran yang meleset, lebih banyak disebabkan oleh pengaruh eksternal yakni kondisi global, produk hukum pendukung, serta disrupsi digital.

“Kalau secara umum, data makro ekonomi membaik. Banyak keberhasilan yang sudah dicapai, meskipun ada beberapa catatan. Diharapkan perbaikan bisa dilakukan pada periode berikutnya, meskipun tantangannya juga tidak mudah,” kata Telisa kepada Investor Daily, Kamis (3/10).

Dari sisi keberhasilan, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Pemerintah juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang artinya mengurangi tingkat pengangguran.

Dari sisi kualitas sumber daya manusia juga meningkat, yang terlihat dari angka Human Development Indeks (HDI). Hal yang paling mencolok juga adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Nilai tukar walaupun berfluktuasi, menurut Telisa, namun tetap terjaga rata-rata di bawah level Rp 15.000 per dolar AS. Demikian juga suku bunga yang menurun. “Jadi, stabilitas makro ekonomi relatif bisa terjaga,” ujarnya.

Namun, kata dia, hal yang belum memuaskan adalah angka pertumbuhan ekonomi dimana dalam RPJM ditetapkan sebesar 7-9%, sementara faktanya adalah di kisaran 5-6%. “Dari sisi ini memang meleset. Namun ada banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama adalah karena adanya faktor global yang di luar kendalli kita,” kata dia.

Penurunan harga komoditas ikut mempengaruhi daya saing ekspor nasional yang sebagian besar masih mengandalkan bahan mentah. Sementara tingkat konsumsi juga relatif stagnan, sehingga sulit bagi pemerintah untuk menggenjot ekspor.

Tantangan ke depan, kata dia, adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi nasional di tengah disrupsi teknologi. “Jadi, sudah tepat jika titik berat pembangunan pemerintah ke depan adalah dalam hal pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.

Ancaman krisis global pada 2020, menurut dia, harus diantisipasi sejak dini. Telisa juga mengingatkan, ada hal-hal di luar ekonomi yang harus menjadi perhatian, untuk mendukung kinerja ekonomi, yakni kepastian dan stabilitas hukum.

“Kalau tim ekonomi, menurut saya sudah cukup baik. Namun, hal-hal di luar ekonomi harus jadi perhatian, misalnya banyak produk hukum atau peraturan yang belum dirampungkan, sehingga menghambat aktivitas ekonomi, sinkronisasi antarlembaga, dan juga antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Fokus Bangun SDM

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah pada tahun 2020 yang akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran dan pembangunan infrastruktur, yang sudah dimulai sejak lima tahun lalu.

Kepala Negara juga menyebutkan bahwa tahun 2020 akan menjadi titik awal periode pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang difokuskan pada pembangunan SDM dan infrastruktur.

Presiden Joko Widodo. Foto: SP/Joanito De Saojoao.
Presiden Joko Widodo. Foto: SP/Joanito De Saojoao.

“Saya minta reformasi pemerataan kualitas pendidikan yang menjadi fondasinya sudah disusun selama lima tahun ini, bisa kita lanjutkan,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Sidang Paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10).

Sidang paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja khusus membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2019.

Ia mengatakan, setiap K/L menyinergikan secara menyeluruh program pelatihan kewirausahaan yang ada di setiap K/L bagi terciptanya reformasi struktural.

“Pemerintah telah memulai reformasi struktural, tetapi memang belum besar-besaran. Sehingga diharapkan nanti di lima tahun ke depan, pemerintah akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan dan prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan mereformasi secara menyeluruh program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, khususnya pada tataran masyarakat terbawah yang jumlahnya mencapai 40% dari total penduduk.

“Dalam lima tahun ini, penguatan di bidang monitoring dan di bidang pengendalian, eksekusinya di lapangan dilakukan dengan baik dalam perencanaan, dalam implementasi, dalam eksekusi,” katanya.

Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa terdapat banyak hal yang telah berjalan sesuai koridor yang ditetapkan. Oleh karena itu, kata dia, keandalan proses eksekusi dan efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam perancangan RPJMN Tahun 2020-2024.

Pada bagian lain, Presiden Jokowi juga mengungkapkan akan berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja periode 2014-2019 pada 19 Oktober mendatang. Ia secara eksplisit menyampaikan terima kasih atas kontribusi Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta jajaran menteri Kabinet Kerja selama masa pemerintahan 2014-2019. Sebab, sidang paripurna Kabinet Kerja kali ini adalah yang terakhir, karena pada 20 Oktober mendatang akan dilantik pemerintahan baru, di mana dirinya akan dilantik untuk kedua kalinya sebagai Presiden RI dan KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden RI, periode 2019-2024.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri, semua kepala lembaga atas kerja kerasnya selama lima tahun ini, dalam membantu saya dan Bapak Jusuf Kalla untuk menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga mengenang masa-masa pada awal pembentukan Kabinet Kerja, pada 2014 lalu. Dikatakan, saat itu tidak ada visi-misi menteri, karena yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil presiden. Kebijakan itu ditempuh agar semua jajaran pemerintahan berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur.

Alhamdulillah dalam lima tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan juga masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan,” katanya.

Presiden Jokowi menyatakan, selama lima tahun ini pemerintah telah menyusun fondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, dan lebih merata. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal, sehingga APBN menjadi semakin sehat dan mandiri.

Selain itu, pemerintahannya telah meletakkan fondasi bagi terwujudnya pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris dalam melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur.

“Pemerintah juga telah memulai reformasi struktural, tetapi belum besar-besaran. Diharapkan nanti di lima tahun ke depan, pemerintah akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan dam prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini,” jelas dia.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan mereformasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama pada masyarakat terbawah. (jn)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA