Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Mewaspadai Hantu CAD

Kamis, 19 Maret 2015 | 07:30 WIB
ah

Defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) masih menghantui perekonomian nasional. Selama 13 kuartal berturut-turut atau sejak kuartal IV-2011 hingga kuartal IV-2014, neraca transaksi berjalan terus digerogoti defisit. Beruntung neraca transaksi modal dan finansial –meski beberapa kali tergerus defisit-- masih positif, sehingga neraca pembayaran Indonesia (NPI) setiap tahun mencatatkan surplus, kecuali pada 2013 yang mengalami defisit US$ 7,3 miliar.


Neraca transaksi berjalan terus tekor karena surplus neraca perdagangan mengecil –bahkan pernah minus-- akibat melemahnya kinerja ekspor nasional.


Setelah negara-negara maju mengalami perlambatan ekonomi, permintaan terhadap hasil ekspor Indonesia praktis menurun. Pukulan terhadap kinerja ekspor nasional diperparah oleh anjloknya harga komoditas sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan Indonesia, seperti batubara, minyak sawit mentah (CPO), dan bahan tambang mineral.


Bersamaan dengan menurunnya kinerja ekspor, barang-barang impor justru mengalir deras ke dalam negeri, dari mulai bahan bakar minyak (BBM), barang modal, bahan baku, hingga barang konsumsi. Karena impornya membesar, surplus neraca perdagangan tak mampu menutupi ‘defisit abadi’ pada neraca jasa. Setidaknya hingga kuartal I tahun ini, CAD masih menjadi ancaman serius terhadap fundamental ekonomi nasional.


CAD bukan saja menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap mata uang lain, terutama dolar AS, tapi juga mencerminkan ketahahan fundamental ekonomi suatu negara. Semakin rendah CAD suatu negara atau semakin besar surplus neraca transaksi berjalan suatu negara, semakin imun negara itu terhadap risiko nilai tukar. Semakin besar CAD suatu negara, apalagi jika sampai neraca pembayarannya defisit, semakin rentan negara tersebut mengalami gejolak nilai tukar. Karena CAD itu pula, rupiah terus berdepresiasi hingga menembus level Rp 13.200 per dolar AS atau menjauh dari asumsi APBN-P sebesar Rp 12.500.


Rupiah makin gonjang-ganjing karena neraca transaksi modal dan finansial mendapat tekanan dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang mendorong bank sentralnya, The Fed, berencana menaikkan suku bunga. Rencana The Fed diantisipasi para pengelola hedge fund dengan mengalihkan dananya dari emerging market, termasuk Indonesia, ke AS.


Kondisi itu memicu gelombang penarikan dana (sudden reversal). Dana-dana hasil pelonggaran moneter (quantitative easing/QE) untuk memulihkan ekonomi AS, kini kembali ke Negeri Paman Sam. Dolar pun menjadi langka.


Pelemahan rupiah yang kelewat tajam jelas membahayakan perekonomian nasional. Karena impor kita masih besar, penguatan dolar AS akan mendongkrak inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang impor (imported inflation). Inflasi bakal memperlemah daya beli masyarakat. Korporasi yang memiliki utang dalam dolar akan ikut menderita.


Bahkan utang luar negeri pemerintah akan terkena dampaknya. Pelemahan rupiah yang terlampau ekstrem juga dapat menurunkan kepercayaan investor, baik portofolio maupun penanaman modal. Kita bersyukur karena pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi CAD yang pada gilirannya dapat memperkuat rupiah.


Paket ekonomi yang akan diluncurkan pada April mendatang itu mencakup tujuh hal, yakni pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang berinvestasi dalam jumlah besar, banyak menyerap tenaga kerja, berorientasi ekspor, menggunakan kandungan lokal tinggi, serta melakukan penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia. Insentif juga akan diberikan kepada perusahaan asing yang menginvestasikan kembali keuntungannya di Indonesia.


Untuk menyeimbangkan kembali neraca transaksi berjalan, pemerintah pun akan memberlakukan wajib letter of credit (L/C) bagi ekspor tambang mineral, batubara, migas, dan minyak sawit mentah (CPO). Di sisi lain, pemerintah bakal memberikan insentif pajak berupa pengurangan atau penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada industri galangan kapal dan sektor pertanian.


Kecuali itu, pemerintah akan menerapkan antidumping dan bebas visa kunjungan singkat wisatawan bagi 30 negara Asia Pasifik. Kebijakan lainnya adalah mandatori penggunaan biofuel sampai 15% dan pembentukan perusahaan reasuransi BUMN.


Kita berharap tujuh paket kebijakan ekonomi tersebut benar-benar efektif meredam gejolak rupiah. Apalagi pemerintah juga berniat mengeluarkan paketpaket kebijakan lainnya yang ditujukan untuk memperkuat fundamental industri manufaktur nasional, terutama membangun industri barang modal, bahan baku, dan industri dasar, serta menggenjot hilirisasi produk bernilai tambah tinggi.


Salah satu sumber CAD selama ini adalah defisit neraca perdagangan di sektor barang modal dan bahan baku. Ekspor kita juga rapuh karena bertumpu pada ekspor sumber daya alam. Satu hal yang bisa kita garisbawahi, CAD sejatinya tak akan menjadi ‘hantu’ yang menakutkan jika pemerintah sigap dan lebih antisipatif. CAD sudah menggerogoti perekonomian nasional sejak tiga tahun terakhir masing-masing senilai US$ 24,4 miliar, US$ 29,11 miliar, dan US$ 26,23 miliar. Seraya memprihatinkan pemerintahan lama yang lamban bergerak, kita juga menyayangkan pemerintahan baru yang telat bertindak.


Pemerintahan Jokowi yang dilantik Oktober tahun lalu sesungguhnya punya waktu yang cukup untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Apalagi isu pemulangan dana dari emerging market ke AS sudah lama beredar. Lalu, kenapa paket ekonomi itu baru diumumkan sekarang, bahkan baru akan diluncurkan bulan depan?


Andai paket kebijakan ekonomi dirilis beberapa bulan lalu, bisa jadi CAD tak separah seper ti sekarang. Andai langkah-langkah penyelamatan dilakukan lebih dini, mungkin penarikan dana asing dari pasar saham dan pasar surat berharga negara (SBN) tak sekencang seperti saat ini. Tentu kita harus membuang jauh-jauh prasangka bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sengaja membiarkan rupiah melemah sebagai jalan pintas demi menyeimbangkan neraca transaksi berjalan.

Editor : Juang N Hutagalung (juang.natigor@investor.co.id)

BAGIKAN