Menu
Sign in
@ Contact
Search

Darurat Gizi Buruk NTT

Minggu, 28 Juni 2015 | 07:56 WIB
ah (redaksi@investor.id)

Memprihatinkan! Kasus gizi buruk di Nusa Tenggara Timur ternyata tidak pernah berubah sampai hari ini. Kasus tersebut menjadi berkepanjangan dan kian kronis karena solusi-solusi yang ditawarkan kerap hanya muncul dalam bentuk gerakan-gerakan jangka pendek, tanpa diimbangi dengan program jangka panjang yang komprehensif dan berkesinambungan.

 

Lebih dari itu, gizi buruk itu terutama karena Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten di NTT tidak mengemban tugas dengan benar. Dana dari pusat cukup besar untuk menyejahterakan rakyat. Sayangnya, Pemprov dan pemerintah kabupaten/ kota tidak memiliki visi dan pengelolaan yang baik, sehingga dana pusat yang begitu besar menjadi mubazir, selain masuk ke kantung-kantung pejabat korup.

 

Terungkapnya data tentang 1.918 anak di NTT yang menderita gizi buruk selama Januari hingga Mei 2015, serta 11 anak berusia di bawah lima tahun yang meninggal akibat gizi buruk tersebut, adalah konfirmasi tentang potret buram nasib anak-anak di NTT. Ini adalah fenomena gunung es.

 

Sejatinya, kasus gizi buruk memang selalu terjadi setiap tahun di NTT. Tahun 2014, misalnya, tercatat 2.100 anak penderita gizi buruk dan 15 anak di antaranya meninggal, serta tercatat 3.121 anak balita mengalami kurang gizi. Kasus gizi buruk ini terjadi meluas di hampir semua kabupaten di NTT. Kasus terbanyak di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

 

Nyaris tak ada kawasan di NTT yang terbebaskan dari kasus gizi buruk. Bukan tak ada program yang untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, setiap program yang dijalankan umumnya tak berdampak signifikan terhadap penurunan angka gizi buruk. Pada 2012, misalnya, pemerintah menggulirkan revolusi kesehatan ibu dan anak (KIA) dengan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah, tapi itu tidak banyak berpengaruh terhadap masalah gizi buruk di NTT.

 

Pemerintah juga menggelontorkan dana bantuan sosial lebih dari Rp 1 triliun untuk NTT setiap tahun. Namun, sayangnya, pemerintan provinsi dan pemkab/pemkot tak tak apunya visi untuk untuk mensejahterakan rakyatnyua. Lebih parah lagi, banyak bantuan yang diguyur pemerintah pusat tak luput dari jarahan tangan-tangan oknum pejabat setempat.

 

Korupsi bantuan sosial di NTT kini sudah menjadi cerita biasa. Di NTT, rakyat busung lapar dan pejabat busung dada pun sudah menjadi ungkapan umum. Kini saatnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi/daerahj dan seluruh jajarannya harus segera mengambil langkah nyata untuk menanggulangi kasus gizi buruk di NTT agar tidak lebih banyak lagi jatuh korban. Ini masalah emergency, dan kondisinya sudah sedemikian akut.

 

Solusi kasus gizi buruk NTT tak bisa lagi diselesaikan secara sepotong-sepotong dan didasarkan pada program sewaktu-waktu. Solusinya harus secara komprehesif dan berkesinambungan. Apalagi gizi buruk bukan sebuah kasus yang datang sekonyong-konyong, tapi terkait dengan dua persoalan mendasar di NTT, yakni ketersediaan pangan dan kondisi kemiskinan. Di NTT, rawan pangan dan kemiskinan sudah begitu melekat di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus menunjukkan keberpihakan pada masalah ketersediaan pangan, perbaikan gizi, dan pengentasan kemiskinan.

 

Perbaikan dan pembangunan irigasi, penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan secara tepat guna (teknologi) untuk pengolahan lahan kering yang melimpah ruah di kawasan ini, serta penyediaan pupuk, merupakan bagian terpenting dari upaya ketersediaan pangan dan perbaikan gizi di NTT. Upaya ini akan menjadi sempurna apabila pemerintah juga segera mewujudkan rencana besarnya, yakni menjadikan NTT lumbung utama ternak (sapi) nasional.

 

Pada akhirnya, membangun NTT memang harus didisain, bukan menunggu saja “nanti Tuhan tolong” sebagaimana sering diplesetkan begitu. Provinsi di kawasan Timur Indonesia ini harus segera mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Tanah Air. Ini butuh perhatian serius pemerintah. Harus ada keberpihakan.

 

Toh, ini juga sesuai dengan program Presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita dimana salah satunya adalah membangun Indonesia dari yang paling luar/timur. Terkait pangan dan gizi, pemerintah harus segera menjalankan apa yang diamanat Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. PP yang ditandatagani Presiden Joko Widodo pada 19 Maret 2015 lalu ini jangan hanya dijadikan etalase tapi harus benar-benar diterapkan demi ketersediaan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

 

Pelaksanaan PP ini penting, tidak hanya bagi NTT tapi demi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam konteks inilah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat. Setiap penggunaan dana untuk program ini harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kasus gizi buruk NTT adalah fakta yang memprihatinkan kita semua, tapi sekaligus sebuah peringatan bagi bangsa ini, bahwa masalah gizi dan kependudukan adalah isu penting yang harus diprioritaskan.

 

Bagaimanapun kekayaan suatu negara terletak pada kualitas penduduknya. Ke depan, tuntutan kualitas sumber daya manusia akan semakin tinggi bersamaan dengan mimpi kita untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar dan kuat. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com