Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kejar Pengemplang Pajak

Jumat, 31 Maret 2017 | 11:31 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Hari ini adalah batas akhir program amnesti pajak yang telah digelar pemerintah sejak sembilan bulan lalu. Selama periode ketiga, Januari-Maret 2017, memang relatif tidak signifikan pertambahan jumlah harta yang dideklarasi maupun yang direpatriasi, serta uang tebusan yang disetor ke negara. Meski demikian, kita berharap hari terakhir ini tetap ada kejutan pelaporan harta, mengingat kultur orang Indonesia yang terbiasa membayar kewajiban pada detik-detik terakhir.


Salah satu potensi tambahan pelaporan harta adalah komitmen dana repatriasi sebesar Rp 29 triliun yang belum direalisasikan oleh wajib pajak. Dana tersebut merupakan komitmen repatriasi yang dijanjikan wajib pajak sepanjang periode I dan II, tetapi kemungkinan terkendala peraturan di negara tempat harta tersebut disimpan.


Data terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan per 30 Maret 2017 menunjukkan, deklarasi aset dan harta hasil amnesti pajak telah mencapai Rp 4.761 triliun yang terdiri atas deklarasi dalam negeri sebesar Rp 3.583 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.032 triliun, dan repatriasi Rp 146 triliun.


Uang tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang diterima sebesar Rp 128 triliun, sedangkan uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) sebesar Rp 111 triliun. Jumlah peserta amnesti pajak tercatat telah mencapai 832.631 wajib pajak (WP) dengan penerbitan SPH yang diterbitkan sebanyak 712.584.


Sementara itu, tercatat ada 7,23 juta wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT untuk tahun pajak 2016. Jumlah ini lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu yang hanya mencapai 5,5 juta.


Harus diakui, perolehan dana amnesti pajak tergolong sukses. Dana yang dideklarasi bahkan mencapai 19% di atas target. Sedangkan dana repatriasi baru mencapai 14,6% dari target. Tapi, deklarasi harta amnesti pajak di Indonesia mencapai 35% dari produk domestik bruto (PDB), lebih baik dibanding negara lain yang rata-rata hanya 10% dari PDB mereka.


Kita wajib memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Terutama WP pribadi yang mendominasi pelaporan harta dalam program amnesti pajak. Mereka telah berjasa dalam menopang penerimaan pajak di APBN.


Meski demikian, dipastikan masih banyak WP yang menyembunyikan harta. Sebaiknya mereka memanfaatkan sebaik mungkin program amnesti pajak. Sebab, jika mereka masih mengelak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal mengejar mereka sampai kemana pun. Tak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi dari kejaran aparat pajak. DJP kini mengantongi 6.000 lebih data pengemplang pajak yang bersumber dari data negara-negara G-20.


Para pengemplang pajak bakal menghadapi dua konsekuensi. Bagi WP yang sudah ikut amnesti pajak, kemudian DJP menemukan data harta yang belum dilaporkan, harta tersebut akan dikenai pajak penghasilan (PPh) dengan tarif normal dan sanksi 200% dari pajak yang kurang dibayar. Adapun WP yang tidak ikut amnesti pajak, kemudian Ditjen Pajak menemukan adanya harta yang tidak dilaporkan, harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak beserta sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


Pemerintah kini juga menyiapkan dua senjata untuk melacak data wajib pajak. Pertama adalah Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) yang akan diluncurkan DJP serta Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akasia merupakan aplikasi internal Kemenkeu untuk mempercepat pengajuan usulan kepada menteri keuangan (menkeu). Sedangkan Akrab adalah aplikasi internal OJK untuk mempercepat pemberian izin atas surat permintaan menkeu.


Kedua aplikasi tersebut saling terhubung guna mempercepat pengajuan dan perolehan perintah tertulis kepada bank dari Dewan Komisioner OJK. Selama ini, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu permohonan akses data nasabah bank mencapai 239 hari. Dengan adanya aplikasi elektronik tersebut, waktunya dipangkas menjadi hanya 30 hari.


Pengemplang pajak juga sulit menghindar lagi karena pemerintah siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi penerapan Global Automatic Exchange of Information (AEoI) atau sistem pertukaran data otomatis keuangan antarnegara pada Juni 2018.


Itulah sebabnya, para pengemplang pajak jangan lagi main-main. Otoritas pajak kini memiliki kekuatan yang lebih dahsyat, taji yang lebih tajam, dan wewenang yang lebih luas, termasuk dalam memeriksa data keuangan para WP, seperti rekening tabungan, deposito, hingga transaksi penting lain.


Lebih dari itu, dengan program amnesti pajak, basis pajak menjadi jauh lebih besar dan data wajib pajak menjadi lebih rapi dan detail. Hal ini akan mendorong penerimaan pajak yang lebih besar dalam jangka menengah panjang, sehingga tax ratio kita bakal meningkat signifikan. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN