Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Jaga Kepercayaan Konsumen

Sabtu, 9 Desember 2017 | 11:00 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Optimisme konsumen yang meningkat lagi di pengujung tahun ini merupakan energi baru yang bisa mengerek ekonomi tahun depan. Masyarakat yang masih banyak menahan konsumsi diharapkan kembali masuk pasar dan bisnis kembali bersinar.

 

Harapan baru itu muncul seiring optimisme konsumen pada November 2017 yang meningkat, sebagaimana tercermin pada hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada November 2017 membaik lagi menjadi 122,1, dibanding bulan sebelumnya 120,7.

 

Meningkatnya optimisme IKK disumbang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang naik 1,9 poin dan Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) yang meningkat 1,0 poin.

 

Kenaikan IKE terutama didorong oleh membaiknya persepsi konsumen pada seluruh kelompok pengeluaran terhadap penghasilan yang diterima saat ini. Di samping itu, dipengaruhi oleh meningkatnya pembelian barang tahan lama. Sedangkan kenaikan IEK dipengaruhi oleh ekspektasi seluruh kelompok pengeluaran terhadap kenaikan penghasilan ke depan dan peningkatan kegiatan usaha.

 

Membaiknya keyakinan konsumen ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk fokus mendorong kembali kinerja konsumsi rumah tangga, yang menjadi kunci utama mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, kinerja ekonomi ini akan menjadi pertaruhan penting di tahun politik 2018.

 

Berkaca dari pengalaman tahun ini, pemerintah jangan alpa untuk fokus mendorong kinerja konsumsi rumah tangga, jika tidak mau target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4% kembali rontok. Selain isu pelemahan daya beli yang mendominasi faktor kegagalan realisasi target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini, banyak masyarakat yang menahan belanja karena kondisi yang belum pasti.

 

Konsumsi rumah tangga ini tidak boleh disepelekan, mengingat kontribusi terhadap pembentukan produk domestic bruto (PDB) Indonesia masih mencapai 55% lebih. Ini wajar-wajar saja bagi Negara berkembang, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat saja, konsumsi rumah tangga masih menyumbang 70% ekonomi nasionalnya.

 

Tahun ini, sebenarnya, kinerja investasi lumayan meningkat, demikian pula dari sisi ekspor ditopang membaiknya ekonomi global dan harga komoditas. Namun demikian, laju konsumsi rumah tangga yang masih mendominasi PDB kita masih tersendat, pertumbuhannya tak sampai 5%. Itulah sebabnya, sepanjang tahun ini, laju pertumbuhan ekonomi kita dipastikan gagal mencapai target pemerintah 5,2%.

 

Paling hanya mentok di angka 5,17% hingga akhir tahun. Jika dirunut, ekonomi Indonesia hingga kuartal III tahun ini hanya tumbuh 5,03%, melambat dibanding pertumbuhan periode sama tahun 2016 yang mencapai 5,04%. Hal ini dikarenakan kinerja Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang memprihatinkan, hanya tumbuh 4,94%.

 

Lesunya konsumsi rumah tangga tersebut mengganduli laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Padahal, sebetulnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh tinggi 9,79%, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) 7,49%; serta Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi 5,77%. Untuk Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) naik 1,28%, sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi faktor pengurang dalam PDB tumbuh 6,68%.

 

Jadi, jelas bahwa wajib hukumnya untuk mendorong laju konsumsi rumah tangga di Tanah Air, jika ingin menggapai target pertumbuhan ekonomi tinggi seperti dijanjikan sejak awal pemerintahan ini. Pertumbuhan ekonomi tinggi sejatinya bukan opsi, namun suatu keharusan untuk bisa menyerap tambahan angkatan kerja kita yang besar setiap tahun.

 

Oleh karena itu, pertama-tama dan terutama, pemerintah harus fokus mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat yang stabil, yang akan menjadi penopang laju konsumsi rumah tangga. Hal ini hanya terjadi jika ada investasi ataupun ekspansi usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di dalam negeri. Artinya, iklim investasi masih harus terus diperbaiki, mulai dari jaminan keamanan, adanya kepastian hukum, kemudahan perizinan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemangkasan biaya energi dan logistik.

 

Dari sisi fiskal, program padat karya lewat Dana Desa harus benar-benar direalisasikan dan diefektifkan. Pemerintah sendiri sudah merencanakan, mulai 2018, mempertajam alokasi penggunaan Dan Desa untuk menggerakkan ekonomi rakyat di perdesaan, melalui proyek padat karya. Padat karya ini bisa menciptakan tambahan lapangan kerja yang signifikan mengurangi pengangguran yang masih 7 juta orang.

 

Selama ini, Dana Desa sebanyak Rp 127,65 triliun sudah mengucur ke 74.910 desa sejak program bergulir pada 2015, namun kurang memberi dampak langsung bagi warga desa. Dana desa dalam tiga tahun terakhir banyak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, namun tidak menekankan pada sifat padat karyanya.

 

Nantinya, minimal 30% dari Dana Desa dipakai untuk upah tenaga kerja. Dengan demikian, warga desa memiliki tambahan penghasilan, sehingga konsumsi mereka bertambah dan memutar ekonomi daerah. Pemerintah juga jangan menciptakan jenis pajak baru maupun menaikkan tarif, mengingat ekonomi Indonesia belum pulih.

 

Untuk itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan pajak untuk e-commerce, apalagi sektor ini di Tanah Air baru tumbuh. Pelaku ecommerce di dalam negeri bahkan harus mendapatkan insentif agar tumbuh baik dan kuat, sehingga bisa berkontribusi maksimal untuk mendorong ekonomi kita. Jangan justru raksasa e-commerce asing yang dibiarkan merajalela, yang semakin menenggelamkan industri kita dengan banjir produk impor.

 

Berikutnya yang tidak kalah penting adalah menjaga kestabilan keamanan dan politik, sehingga masyarakat tidak ragu berbelanja. Meski uang di tangan, konsumen cenderung menahan belanja untuk berjaga-jaga, jika mencium ketidakpastian keamanan maupun ekonomi. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN