Ekonomi Indonesia membutuhkan insentif agar bisa “berlari”. Laju pertumbuhan ekonomi semester pertama 2019 yang hanya 5,05% tak mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, apalagi dalam jumlah yang signifikan.

Pertumbuhan ekonomi yang di bawah prediksi menyebabkan rasio current account deficit (CAD) pada periode yang sama membengkak hingga 3% dari PDB. Laju pertumbuhan ekonomi yang rendah sudah menjadi isu penting sejak Jokowi dilantik menjadi presiden RI, 20 Oktober 2014. Tapi, dengan berbagai argumentasi, para menteri ekonomi selalu berkilah bahwa pertumbuhan 5% sudah lumayan bagus di tengah kondisi global yang sedang mengalami guncangan.

Tapi, Tiongkok yang sudah meraih PDB per kapita dua setengah kali Indonesia dan beberapa dekade ekonominya melaju di atas 8% masih bertumbuh di atas 6,5% tahun lalu. Laju pertumbuhan ekonomi India dan Filipina beberapa tahun terakhir di atas 6%. Tahun lalu, 2018, India bahkan melaju di atas 7%.

Sebagai negara yang sudah memasuki era bonus demografi, laju pertumbuhan ekonomi, sedikitnya, harus 7% dalam tiga-empat dekade. Ekonomi RRT saat menikmati bonus demografi melaju di atas 10%. Rute itulah yang dilewati AS, Jepang, dan Korsel. Saat menikmati bonus demografi --ditandai besarnya manusia usia produktif--, laju pertumbuhan ekonomi tak boleh di bawah 7%. Jika pertumbuhan ekonomi 5% berlangsung lama, Indonesia akan terjebak middle income trap. PDB per kapita yang saat ini baru US$ 3.900 bukan saja tak meningkat, melainkan terancam turun.

Saat ini, usia produktif Indonesia sekitar 68% dari total penduduk atau sekitar 184 juta. Yang tergolong usia produktif adalah mereka yang berusia 14-64 tahun. Ini sebuah jumlah yang besar mengingat angkatan kerja Indonesia per Februari 2019 mencapai 136 juta, penganggur terbuka 7 juta atau 5%, pekerja paruh waktu 22,7%, dan pekerja setengah penganggur 7,4% dari total angkatan kerja. Penduduk yang bekerja, 129,4 juta, sebagian besar atau 57% berada di sektor informal.

Bonus demografi mencapai puncak tahun 2030-2040. Waktu itu, penduduk usia produktif sebesar 69-72%. Setelah itu, penduduk usia produktif akan menurun secara alamiah. Masyarakat sudah mengontrol jumlah anak. Seperti negara maju, Indonesia akan memasuki aging society, negara dengan dominasi penduduk di atas usia 64 tahun.

Eropa, AS, Jepang, dan Korsel sudah menunjukkan kisah sukses. Ketika memasuki aging society, penduduk usia di atas 64 tahun sudah memiliki tabungan, dana pensiun, asuransi, dan investasi memadai. PDB per kapita negara-negara ini sudah di atas US$ 20.000. RRT dan Malaysia, yang masing-masing baru US$ 11.000 dan US$ 10.000, masih menghadapi masalah. Jika tidak segera menembus PDB per kapita US$ 12.000, bahaya middle income trap tetap menghantui.

Bank Dunia menyebutkan US$ 12.000 sebagai level aman bagi negara berpendapatan menengah-atas untuk masuk Negara berpendapatan tinggi. Negara dengan PDB per kapita di atas US$ 3.900 hingga US$ 12.000 masuk kategori middle up country. Dengan PDB per kapita di bawah US$ 4.000 dan laju pertumbuhan ekonomi hanya rata-rata 5%, Indonesia berada pada posisi tidak aman. PDB per kapita AS kini sudah mencapai US$ 62.5000, Jepang US$ 39.000, dan Korsel US$ 31.000.

Memasuki periode kedua, Jokowi perlu memiliki tim ekonomi yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Tim yang sekarang ada sudah terbukti tak cukup memiliki kreativitas untuk menggerakkan ekonomi. Kondisi global yang tidak menentu tak hanya dialami Indonesia. Semua negara mengalami. Tapi, dengan respons yang tepat, negara-negara itu mampu bertumbuh di atas rata-rata negara pasar berkembang lainnya.

Kehadiran Donald Trump di pentas dunia masih akan terus menimbulkan gejolak. Selain perang dagang, presiden AS itu juga memicu perang nilai tukar dan perang teknologi. Sejak menebar trade war dengan Tiongkok, kebijakan AS memicu proteksionisme. Apalagi perang dagang juga dilancarkan dengan Eropa dan sejumlah negara.

Tim ekonomi Indonesia tak boleh lagi hanya mempersalahkan perkembangan ekonomi global. Karena ketidakpastian ekonomi global masih akan terus berlangsung. Trump kemungkinan besar akan kembali terpilih. Ketidakpastian global masih akan berlangsung hingga 2024.

Otoritas fiskal harus lebih kreatif dan tim ekonomi perlu lebih terkoordinasi. Sudah 16 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan tim ekonomi Jokowi. Tapi, tak ada satu pun kebijakan yang cukup “nendang”, yakni mampu menggerakkan ekonomi. Investasi tidak meningkat signifikan. Ekspor tidak bertumbuh. Neraca perdagangan malah defisit. Pertumbuhan sektor manufaktur lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi dan Indonesia mengalami deindustrialisasi dini.

Setiap negara maju melewati era bonus demografi dengan pertumbuhan tinggi sektor manufaktur. Industri manufaktur pada era bonus demografi melaju kencang, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Saat menghadapi ledakan jumlah tenaga kerja produktif, Indonesia malah menghadapi industri 4.0 yang ditandai kerasnya disrupsi teknologi. Yang bertumbuh adalah perusahaan padat teknologi yang serba internet.

Sektor riil saat ini sedang dicengkeram masalah serius akibat perubahan peta perdagangan dunia. Ketika produk RRT membanjiri Indonesia akibat aksi proteksi AS, perusahaan manufaktur Indonesia langsung didera masalah. Satu per satu perusahaan besar tambang. Kasus keuangan yang menimpa Duniatex Group membuka mata publik akan kondisi ekonomi yang benar-benar sulit. Kesulitan yang membelit perusahaan manufaktur berdampak buruk terhadap properti dan perbankan. Tidak heran jika Agung Podomoro, salah satu raksasa properti di Indonesia kini mengalami kesulitan finansial serius. Sejumlah bank BUKU III sudah mulai goyang. Setiap kali bertemu pengusaha, yang mencuat adalah cerita tentang ketatnya likuiditas.

Selain kebijakan fiskal yang cenderung ketat, kebijakan moneter juga ketat. Indonesia termasuk negara dengan suku bunga tertinggi di dunia. Tanpa perlu banyak kreasi, perbankan menikmati spread yang sangat besar. Meski efisiensi masih menjadi masalah, perbankan nasional masih menikmati net interest margin rata-rata 5,5%.

Pada tahun 2018, rasio M2 terhadap PDB di Indonesia hanya 38,8%. Sedang Malaysia sudah mencapai 125% dan RRT sekitar 150%. M2 adalah uang beredar dalam arti luas, yang mencakup M1, tabungan, deposito, giro dalam valas, dan surat berharga yang diterbitkan bank sentral. Sedang M1 adalah uang beredar dalam arti sempit, mencakup uang kartal (uang kertas dan uang logam yang beredar di tangan masyarakat) dan giro dalam rupiah.

Tren penurunan suku bunga global kiranya diikuti oleh Bank Indonesia. Suku bunga acuan bank sentral dan suku bunga pinjaman perlu mulai diturunkan perlahan guna menggerakkan dunia usaha. Dalam pada itu, kebijakan fiskal perlu lebih probisnis, tidak text-book.

Dalam menghadapi kondisi global yang tidak menentu, kita mengharapkan kebijakan fiskal yang ekspansif. Berbagai sektor usaha, terutama industri manufaktur perlu diberikan insentif.

Hanya dengan kebijakan fiskal dan moneter yang kreatif, dunia usaha akan bertumbuh. Indonesia membutuhkan tim fiskal dan moneter yang kreatif, yang memiliki pemahaman yang komplet tentang sektor riil dan korporasi di samping ekonomi makro. Pada saat ekonomi hanya bertumbuh 5% selama lima tahun, saatnya pemerintah dan bank sentral memberikan insentif.

Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS